Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... BAB VI KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD Pasal 9 Anggota DPRD merr\.punyai kewajiban : a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; c. melaksanakah UUD Tahun 1945 dan menentukan ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Dalam Melaksanakan Reses
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menyatakan anggota DPRD menggunakan masa reses baik perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi konstituennya di daerah pemilihan masing-masing untuk tanggungjawab secara moral dan politis kepada konstituen dengan menyerap aspirasi masyarakat;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 10 Tahun 1999, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.17 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.24 Tahun 2004, PP No.16 Tahun 2010, Permendagri No.80 Tahun 2015, Peraturan DPRD No.1 Tahun 2014.
Dalam Perbup ini diatur tentang ketentuan umum; Susunan Dan kedudukan; Fungsi, Tugas dan Wewenang; Keanggotaan; hak DPRD; Kewajiban Anggota DPRD; Persidangand dan reses; Reses; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2017.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 35 Tahun 2017
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Hasil pencarian pada file:
... 29 Setiap Pegawai wajib: a. mendukung dan membela serta mengamalkan Ideologi Negara berdasarkan Pancasila clan UUD 1945; b. mendahulukan keperitingan PDAM di atas kepentingan pribadi atau golongan; c. ...
PERBUP Kab. Purworejo No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 50 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari
PERBUP Kab. Purworejo No. 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 50 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari
PERBUP Kab. Purworejo No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 50 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2016
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka. pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2011
tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta
Perwitasari, telah diterbitkan Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 50 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Ka bu paten
Purworejo Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 10
Tahun 2016; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2011
tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta
Perwitasari serta dalam rangka pengembangan
usaha Perusahaan Daerah, maka Peraturan Bupati
sebagaimana dim.aksud pada huruf a sudah tidak
sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali dengan
menerbitkan Peraturan yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Ka bu paten
Purworejo Nomor 15 Tahun 2011 tentana
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari,
sebagaimana telah diubah denaan Peraturan Daerah
Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2016;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang bidang usaha dan kegiatan usaha, dewan pengawas, direksi, organisasi, kepegawaian, penghasilan, hak-hak dan penghargaan, kewajiban, larangan dan sanksi, pemberhentian pegawai, cuti, jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, kerja sama, pinajman jangka panjang, penggunaan jasa produksi, ketentuan lain, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2017.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 24 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 50 Tahun 2012 dicabut.
43 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 13 Tahun 2021
... khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya
ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekeijaannya;
- bahwa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/7737/SJ tanggal 30 Desember 2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali
-bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini mengatur 22 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud, Tujuan, dan Prinsip, BAB III Pelaporan dan Penetapan Gratfikasi, BAB IV Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Aceh Jaya, BAB V Pengawasan, BAB VI Hak Dan Perlindungan, BAB VII Sanksi, BAB VIII Pembiayaan, BAB IX Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2021.
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Selatan Nomor 29 Tahun 2019
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Hasil pencarian pada file:
... Jadi BUMNag didirikan sebagai alat nagari (Pemerintah dan Masyarakat) untuk menyelenggarakan kegiatan perekonomian di nagari yang bercirikan semangat kolektif dan kegotongroyongan sesuai amanat pasal 33 UUD ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 Nomor 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Badan Usaha Milik Nagari
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan memperkuat perekonomian masyarakat di Nagari, perlu membentuk lembaga yang terintegrasi dalam mengelola dan menggali potensi dan sumber daya ekonomi kerakyatan yang ada pada Nagari;
b. bahwa dalam Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Nagari masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai Badan Usaha Milik Nagari, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Usaha Milik Nagari;
UU No 38 Tahun 2003; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 4 Tahun 2015; Permendagri No 20 Tahun 2018; Perda Provinsi Sumatera Barat No 2 Tahun 2007; Perda Kabupaten Solok Selatan No 11 Tahun 2016; Perda Kabupaten Solok Selatan No 15 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini memuat 3 Bab, 4 Pasal, dan 1 Lampiran.
Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1; Bab II Petunjuk Teknis, Pasal 2; Bab III Ketentuan dan Penutup, Pasal 3-Pasal 4.
Lampirannya berisi : I Kebijakan Pokok; II Pendirian dan Pengelolaan BUMNag; III Organisasi Pengelola BUMNag; IV Jenis Usaha; V Penetapan Biaya Operasional Usaha; VI Bagi Hasil Usaha; VII Kerugian dan Pembubaran; VIII Pertanggungjawaban; IX Kerjasama dengan Pihak Ketiga; X Pembinaan; XI Pengawasan dan Pemeriksaan; XII Laporan Keuangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Nagari
62 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sawah Lunto Nomor 2 Tahun 2019
APBDHonorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD ...
penghitungan-penetapan-tunjangan komunikasi intensif-tunjangan reses-anggota dprd-dana operasional
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2, Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 2
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penghitungan dan Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2019 untuk Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tujuan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perhitungan dan penetapan kemampuan keuangan daerah diatur dengan Peraturan Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetaokan Peraturan Walikota tentang Penghitungan dan Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2019 untuk Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Daerah serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
UU No 8 tahun 1956; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 44 Tahun 1990; PP No 24 Tahun 2004; PP No 58 Tahun 2005; PP No 39 Tahun 2007; PP No 18 Tahun 2017; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 62 Tahun 2017; Perda Kota Sawahlunto No 11 Tahun 2015; Perda Kota SAwahlunto No 11 Tahun 2016; Perda Kota Sawahlunto No 14 Tahun 2016; Perda Kota Sawahlunto No 10 Tahun 2018; Perwako Sawahlunto No 31 Tahu 2016; Perwako Sawahlunto No 57 Tahun 2018;
Peraturan Walikota ini memuat 7 Bab dan 12 Pasal, yaitu Bab I Ketentuan Umum; Bab II Pengelompokan keuangan Daerah; Bab IV Tunjangan Komunikasi Intensif; Bab V Tunjangan Reses; Bab VI Dana Operasional; dan Bab VII Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 34 Tahun 2019
rencana pembangunan jangka menengah daerah - tujuan - sasaran - indikator - target
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2019/NO.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 - 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2018, maka dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja perlu melakukan reviu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah agar memenuhi kriteria indikator dan target kinerja yang baik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka untuk mengefektifkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja, perlu melakukan penyesuaian pada BAB V Tabel 5.1, BAB VI Tabel 6.10, BAB VI Tabel 6.11, BAB VI Tabel 6.12 dan BAB VI TAbel 6.13, BAB VII Tabel 7,2 dan BAB VIII Tabel 8.1 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kab Batang No 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 - 2022;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 8 Tahun 2006; PP No 39 Tahun 2006; PP No 29 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PermenPAN No PER/09/M.PAN/5/2007; Permendagri No 86 Tahun 2017; Perda Kab Batang No 1 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyesuaian tujuan, sasaran, indikator dan target RPJMD Tahun 2017-2022 yang digunakan Perangkat Daerah untuk menyusun rencana strategis, merencanakan program/kegiatan, menyusun rencana kerja dan anggaran serta menyusun dokumen evaluasi rencana kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2019.
80 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 29 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Praja Kabupaten Mempawah
ABSTRAK:
Bahwa penyelenggaraan penyiaran radio di daerah merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peranan sangat penting dan strategis dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalanan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat sosial, sehingga mampu mendukung guna mencapai keberhasilan program-program pembangunan;
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.36 Tahun 1999, UU No.32 Tahun 2002, UU No.23 Tahun 2014, Permendagri No.1 Tahun 2014, Perda no.4 Tahun 2013, Perda no.1 Tahun 2010;
Dalam Perda ini diatur tentang ketentuan umum; bentuk dan nama lembaga penyiaran; sifat dan tujuan; perijinan; alat kelengkapan; pengawas radio LPPL; Direksi LPPL; Standar Program Komposisi Siaran; Sumber Biaya; Ketentuan lain-lain; ketentuan penutup; .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2015.
10 halaman.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir Nomor 12 Tahun 2017
... memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan berdasarkan Pancasila dan UUD ...
rencana tata ruang wilayah kabupaten toba samosir tahun 2017-2037
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2017/No.12
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017-2037
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Toba Samosir 2017-2037.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1998; UU No. 41 Tahun 1999 sebagimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 4 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 38 tahun 2007; PP No. 26 tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 68 Tahun 2010; PP No. 8 tahun 2013; PP No. 13 Tahun 2017; PERPRES No. 81 Tahun 2014; PERPRES No. 3 Tahun 2016; PERPRES No. 4 tahun 2016; PERMENPU No. 16/PRT/M/2009; PERMENDAGRI No. 47 tahun 2012; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2016; dan PERDA Prov. SU No. 7 Tahun 1990.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Toba Samosir Tahun 2017-2037 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup dan Muatan, Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten, Penetapan Rencana Kawasan Strategis, Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten, Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah, Penyelesaian sengketa, Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat, Kelembagaan, Penyidikan, Jangka Waktu Berlakunya dan Peninjauan Kembali RTRW, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2017.
Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir No. 24 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2001 No. 24) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
36
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 191 Tahun 2010
BUMD/Badan Usaha Milik DaerahKepegawaian, Aparatur NegaraStandar/Pedoman
Hasil pencarian pada file:
... BABVI KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 36 Setiap pegawai wajib: a. mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; b. mendahulukan kepentingan PD. ...
... kewenangan pemerintahan guna memberikan layanan publik dan pada akhirnya layanan publik tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan negara yang tertuang dalam Alinea IV Pembukaan UUD ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan ketentuan dalam Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo ini adalah pasal 18 ayat (6) UU 1945; UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.1 Tahun 2022; PP No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.28 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.19 Tahun 2016; Permendagri No.1 Tahun 2019; Permendagri No.47 Tahun 2021
Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum Pejabat Pengelola Barang Milik Negara, perencanaan Kebutuhan Penggunaan Pemanfaatan Pengamanan dan pemeliharaan Penilaian Pemindahtanganan pemusnahan penghapusan termasuk didalamnya mengatur tentang Tata cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah pembinaan, pengenalian dan pengawasan, pengelolaan barang milik negara, barang milik daerah berupa Rumah Negara sistem informasi barang milik Daerah, pemberian insentif dan tunjangan koordinasi pendanaan, ganti rugi ketentuan Lain-lain dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2022.
Terdiri dari 62 halaman tanpa lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
