Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020 Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Manajemen Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Malinau
ABSTRAK:
dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau dan meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan kepegawaian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Malinau
sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan dalam rangka menindaklanjuti perkembangan situasi dan keadaan di lapangan khususnya untuk Pegawai Non Pegawai Negeri sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Malinau, dipandang perlu untuk dibuatkan Pedoman Umum Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Dan Disiplin Pegawai Non Pegawai Negerri Sipil dan atau Tenaga Honorer Pemerintah Kabupaten Malinau
Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 TAHUN 2017 Tentang Tata Cara Pemeberian cuti Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Peraturan Bupati Malinau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BAB III PENGADAAN TENAGA NON PNS
BAB IV PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN
BAB V PERJANJIAN KERJA DAN SURAT PERNYATAAN KERJA
BAB VI PENGANGKATAN KEMBALI / PERPANJANGAN
BAB VII PEMBERHENTIAN TENAGA NON PNS
BAB VIII PENILAIAN KINERJA
BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
BAB X JENIS PELANGGARAN DAN HUKUM DISIPLIN
BAB XI TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIV KETENTUAN LAIN – LAIN
BAB XV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2020.
Peraturan Bupati Malinau 78 Tahun 2017 tentang manajemen Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau
46 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 8 Tahun 2013
Badan Layanan UmumPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Hasil pencarian pada file:
... Sedangkan Undang-undang Dasar 1945 merupakan Landasan strukturalnya; Pasal 33 UUD 1945 sebagai pedoman geraknya, sedang landasan mentalnya adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi. ...
... Setia kepada Pancasila dan UUD 1945 ; c. berpendidikan Sarjana atau memliki kompetensi yang setara ; d. sehatjasmani dan rohani ; Untuk dapat dipilih menjadi anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO GELORA
ABSTRAK:
a. bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui radio adalah merupakan perwujudan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang;
b. bahwa siaran radio merupakan salah satu sarana yang efektif untuk menyampaikan informasi pembangunan daerah kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap proses pembangunan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gelora Pemerintah Kabupaten Gianyar.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002;
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005.
1. KETENTUAN UMUM;
2. PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI;
3. PERIZINAN;
4. ORGANISASI;
5. DEWAN PENGAWAS;
6. DEWAN DIREKSI;
7. KEPALA STASIUN RADIO;
8. PENDANAAN;
9. KETENTUAN PENUTUP;
10. ;
11. ;
12. ;
13. ;
14. ;
15.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2019
PERBUP Kab. Barito Selatan No. 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Dan Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa untuk mendorong terciptanya stabiiitas keamanan dan
terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta
mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan
dan gangguan, periu adanya peningkatan kewaspadaan dini
pemerintah daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, Peraturan
Bupati Barito Selatan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Dewan Penasehat
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten, Kecamatan,
Desa / Keiurahan di Kabupaten Barito Seiatan dan Peraturan
Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Komunitas
Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Komunitas Intelijen Daerah, perlu dilakukan penyesuaian dengan
Peraturan Perundang-undangan dan perkembangan situasi daerah
sehingga perlu diganti.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Perpres Nomor 67 Tahun 2013; Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 1 Tahun 2014; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendagri Nomor 2 Tahun 2018; Perda Kab. Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH;
BAB III PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT;
BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN;
BAB V SEKRETARIAT;
BAB VI PENDANAAN;
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN;
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :
a. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 76 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan
Dewan penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
Kabupaten, Kecamatan, Desa / Kelurahan
di
Kabupaten Barito
Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008
Nomor 76;
b.Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Komunitas Intelijen Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito
Selatan Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan
peraturan Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Komunitas Intelijen Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito
Selatan Tahun 2013 Nomor 14),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 170 Tahun 2009
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaStruktur OrganisasiStandar/Pedoman
Hasil pencarian pada file:
... menghargai "kesetaraan dalam perrgamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalarn Negara Kesatuan lRepublik lndonesia berdasai"kan Pancasila dan UUD ...
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 170 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 170 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 170 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama
Mencabut
Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 170, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2009 Nomor 166
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2007, telah diatur mengenai Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Forum Kerukunan Umat Beragama;
b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat paerah, Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2007 sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu dilakukan penyempurnaan;
Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985; Undang-undang Nomor 39 Tanun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; undang-undang Nomor 29 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007: Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006; Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan dan tugas, keanggotaan, struktur organisasi, Dewan Penasihat, tata kerja, serta pembiayaan FKUB.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2009.
mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama
12 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 43 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015.
Peraturan ini mengatur tentang petunjuk pelaksanaan, pengangkatan dan pemberhentian unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan Kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015, Peraturan Bupati Pemalang Nornor 37 Tahun 2016, Peraturan Bupati Pemalang Nornor 33 Tahun 2017, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 43 Tahun 2017.
43 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 73 Tahun 2015
... Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya, akan menegakkan kehidupan demokrasi, dan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara, serta segala ...
... mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD ...
Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bupati mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya kepada Pemerintah, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya kepada masyarakat;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: perlu membentuk Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020.
Dasar hukum Qanun ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintal Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021.
Qanun ini terdiri atas 14 pasal dan 2 bab: Bab I Ketentuan Umum; Bab II Penutup.
CATATAN:
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2021.
10 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 28 Tahun 2014
... DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN Pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain : 5 DG Ra UUD tahun 1945, ...
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2014/NO.472
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 112 Peraturan Daerah kabupaten Boalemo No. 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, serta untuk menciptakan pemerintahan yang amanah maka pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara secara tertib, efektif, efisien, akuntabel, transparan dan taat kepada Peraturan Perundang-undnagan uang berlaku dengan memperhatikan kondisi spesifik Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 106 Tahun 2000; PP No. 14 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK.06/2007; Perda Kabupaten Boalemo No. 2 Tahun 2011; Perda Kabupaten Boalemo No. 1 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Boalemo termasuk di dalamnya mengatur tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2014.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo No. 414) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 34 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 47 Tahun 2020
... r (4) Materi kampanye harus: a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945; b. meojaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa; c. meningkatkan kesadar an hukum ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor I Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor I Tabun 2015 Lentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkao Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor I Tabun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa seba:gaimana telab diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tabun 2020 tentang Perubaban Ketiga Atas Peraturan Daerab Kabupaten Pemalang Nomor 1 Taliun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015.
Peraturan ini mengatur tentang peJaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Deasa yang bersifat langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
97 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
