DesaPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala DaerahJabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Hasil pencarian pada file:
... Pancasila dan UUD 1945; 2. Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) 3. Pemerintahan Desa; 4. Bahasa Indonesia; 5. ...
... Pancasila dan UUD 1945; b. pemerintahan Pusat dan pemerintahan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota); c. pemerintahan Desa; d. bahasa Indonesia; dan e. pengetahuan umum dan pengetahuan lokal Desa setempat ...
PERBUP Kab. Wonosobo No. 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo
Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan
Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 10
ayat (9), Pasal 12 ayat (5), Pasal 15, Pasal 18 ayat (3), Pasal 24
ayat (2) dan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten
Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo
Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pencalonan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016
Tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67
Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4
Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur petunjuk pelaksanaan pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam
penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa,
dan unsur pendukung Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang
diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2018.
Mencabut Peraturan Bupati Wonosobo Nomor
27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pencalonan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa
111 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2023
... Warga Karang Taruna setempat dan memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai pengurus Karang Taruna, yakni: 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan UUD ...
... Syarat Kepengurusan PKK adalah: 1) warga Negara Indonesia; 2) berimam dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 3) menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945 serta Bhinneka Tunggal Ika; 4) sehatjasmani dan ...
... Tugas dan Fungsi Pasal 4 (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat. (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan: a. berasaskan Pancasila dan UUD ...
... Syarat kepengurusan RT antara lain: 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945; 3) Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah; 4) Berpendidikan minimal Sekolah ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
ABSTRAK:
bahwa lembaga kemasyarakatan desa merupakan lembaga di
tingkat desa yang keberadaannya perlu diberdayakan untuk
meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan kewenangan
berskala lokal desa; bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan kondisi yang
dinamis dalam pemberdayaan masyarakat desa serta
menggerakkan, mengembangkan partisipasi, gotong royong,
dan swadaya masyarakat desa dalam pembangunan, perlu
membentuk lembaga kemasyarakatan desa; bahwa untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan
pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kernasyarakatan
Desa dan Lembaga Adat Desa, maka perlu mengatur tentang
lembaga kemasyarakatan desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Lembaga Kemasyarakatan Desa
Bab III Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus LKD
Bab IV Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa
Bab V Pembinaan dan Pengawasan
Bab VI Pelaporan
Bab VII Ketentuan Peralihan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2023.
... oleh Direktur PIP Makassar berdasarkan pertimbangan Senat PIP Makassar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. a. berirnan dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa: b. berwawasan Pancasila dan UUD ...
... 42 a. berirnan dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. oerwawasan Pancsila dan UUD 1945 RI; c. warga negara Indonesia; d. sehat jasmani dan rohani: e. berpendidikan dan bergelar minimal S2; f. memiliki ...
... Bagian Ketiga Kepengurusan Pasal 44 Persyaratan menjadi pengurus LPMD/LPMK adalah sebagai berikut : a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945; c. sehat jasmani ...
... pembinaan Posyandu Bagian Ketiga Kepengurusan Pasal 36 Persyaratan menjadi Pengurus Posyandu adalah sebagai berikut: a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD ...
... Bagian Ketiga Kepengurusan Pasal 9 Persyaratan menjadi pengurus RT dan RW adalah sebagai berikut: a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945; c. sehat ...
pedoman pembentukan LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD 2021/No. 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga
Adat Desa, perlu mengatur pedoman pembentukan
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan
Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan
Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang meliputi: Ketentuan Umum; LKD dan LKK; RT dan RW; PKK; Karang Taruna; Posyandu; LPMD/LPMK; Hak, Kewajibagn dan Larangan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan; Hubungan Kerja; Tata Naskah; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2021.
33 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 14 Tahun 2012
... Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945; c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara; d. sehat jasmani dan rohani; e. berwibawa ...
... Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945; c. berpendidikan sarjana dan/atau memiliki kompetensi intelektual yang setara; d. sehat jasmani ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Giri Swara Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
bahwa keberadaan radio sebagai media penyiaran, media komunikasi massa serta media informasi publik di daerah mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam memberikan keseimbangan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat; bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan
Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang bersifat independen, netral, tidak komersial, tidak semata-mata berorientasi memenuhi selera pasar dan tidak hanya berfungsi sebagai corong Pemerintah Daerah, melainkan harus dapat berfungsi memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Giri Swara Kabupaten Wonogiri.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007.
Peraturan ini membahas tentang perizinan, susunan organisasi dan tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2012.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 12 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 20 Tahun 1993 Dicabut
16 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2022
... Lapangan OK 200.000 - Belanja Jasa Petugas Pengatur Barisan OK 200.000 - Dirigen OK 200.000) - Belanja Jasa Peliput, Antar dan Jemput OK 200.000 naar Bonne | OK 250.000 - Jasa Pemimpin Upacara, Pembaca Teks UUD ...
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka untuk terib Administrasi Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe dipandang perlu mengatur dan menetapkan Standar Harga Satuan yang diberlakukan secara menyeluruh;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Lhokseumawe tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan peraturan walikota Lhokseumawe tentang standar biaya pemerintah kota Lhokseumawe tahun anggaran 2021.
Dasar Hukum Perwal ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 2 Tahun 2001; UU UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 60 Tahun 2002; PP No. 12 Tahun 2019 ; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 59 Tahun 2019; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 84 Tahun 2022.
Dalam Perwal Daerah ini diatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Standar Biaya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2022.
93
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2019
... UMUM Alinea IV Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa tujuan dibentuknya negara Indonesia, salah satunya diarahkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. ...
FASILITAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2019/No.4
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentual Pasal 4 Permendagri No. 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 Ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 1997; UU RI No. 35 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU RI No. 9 Tahun 2015; PP No. 25 Tahun 2011; PP No. 40 Tahun 2013; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 45 Tahun 2017; Perpres No. 23 Tahun 2010; Permendagri No. 21 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Provinsi Gorontalo No. 2 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya termasuk didalamnya mengatur tentang asas, tujuan, dan ruang lingkup, tugas dan wewenang pemerintah daerah, antisipasi dini, pencegahan, penanggulangan, rehabilitasi, kerjasama, partisipasi masyarakat, pendanaan, penghargaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penyidikan, serta sanksi administrasi.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2019.
Terdiri dari 30 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Tenggara No. 24 Tahun 2016
... persatuan dan kesatuan bangsa. ( 5) Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berkaitan dengan kegiatan : a. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2016
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2016.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjung Balai Nomor 1 Tahun 2021
... Pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bemegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Repu blik Indonesia; b. ...
TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Pengunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
ABSTRAK:
Bahwa dengan terbitnya Peraturan Mendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitunan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik perlu ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 9 Drt Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 20 Tahun 1987; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 18 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 26 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 24 Tahun 2009; PERMENDAGRI No. 78 Tahun 2020; PERDA KOTA TANJUNGBALAI No. 4 Tahun 2009; PERDA KOTA TANJUNGBALAI No. 6 Tahun 2016; PERDA KOTA TANJUNGBALAI No. 9 Tahun 2007
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Bantuan Keuangan, Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Hal-hal yang belum cukuo diatur dalam Peraturan ini akan diantur lebih lanjut oleh Walikota
23 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 32 Tahun 2021
... UUD 1945pasal 23bayat{21 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan 4. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif
ABSTRAK:
Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal, perlu pemenuhan kebutuhan esensial pengembangan anak usia dini yang holistik-integratif secara optimal agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya
untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan peningkatan kesehatan, rangsangan pendidikan, gizi, pengasuhan, perawatan, perlindungan, dan kesejahteraan diperlukan upaya simultan, sistematis, dan menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan melalui pengembangan anak usia dini holistik integratif
untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2003 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyelenggaraan pengembangan anak usia dini Holistik Integratif
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integrat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN PAUDHI
BAB III STRATEGI DAN SASARAN PENYELENGGARAAN PAUDHI
BAB IV RUANG LINGKUP LAYANAN PAUDHI
BAB V TUGAS DAN HAK PENDIDIK PAUD DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD
BAB VI LAYANAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGASUHAN DAN KESEJAHTERAAN ANAK
BAB VII LAYANAN PEMENUHAN KESEHATAN ANAK USIA DINI
BAB VIII GUGUS TUGAS PAUDHI DAN SEKRETARIAT GUGUS TUGAS PAUDHI
BAB IX TANGGUNG JAWAB
BAB X RENCANA AKSI DAERAH PAUDHI
BAB XI PELAPORAN DAN EVALUASI
BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XIII PEMBIAYAAN
BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB XV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2021.
89 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
