... c. setia dan taat kepada pancasila dan memiliki komitmen yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; d. setia dan taat kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun ...
Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) NO. 4, Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 59
Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) tentang Keanggotaan dan Jumlah Anggota Majelis Rakyat Papua Barat
ABSTRAK:
Pasal 19 ayat (3) UU Nomor 21 Tahun 2001 jo UU Nomor 35 Tahun 2008
1. UU Nomor 45 Tahun 1999 jo UU Nomor 5 Tahun 2000
2. UU Nomor 21 Tahun 2001 jo UU Nomor 35 Tahun 2008
3. UU Nomor 32 Tahun 2004 jo UU Nomor 12 Tahun 2008
4. UU Nomor 12 Tahun 2011
5. PP Nomor 54 Tahun 2004 jo PP Nomor 64 Tahun 2008
6. Permendagri Nomor 53 Tahun 2011
Peraturan ini mengatur mengenai Keanggotaan dan Jumlah Anggota Majelis Rakyat Papua Barat
CATATAN:
Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2012.
14 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 81 Tahun 2021
Partai Politik dan PemiluPengelolaan Keuangan Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Hasil pencarian pada file:
... Pendalaman mengenai 4 (empat) pilar Berbangsa dan Bernegara yaitu pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan b. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten diberikan kepada partai politik di kabupaten yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar Hukum peraturan ini adalah UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; UU No. 16 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015; PP No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 83 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 6 Tahun 2017; PERDA No. 3 Tahun 2016 sebagimana telah diubah dengan PERDA No. 1 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, pemberian dan penetapan jumlah bantuan keuangan, pengajuan bantuan keuangan, verifikasi kelengkapan administrasi, penyaluran, penggunaan, laporan pertanggungjawaban penggunaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2021.
9 hlm, Lampiran : 3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang No. 10 Tahun 2012
... pembelian secara kredit; e. retur pembelian kredit; f. pemindahtanganan atas aset tetap/barang milik Daerah tanpa konsekuensi kas; dan g. penerimaan aset tetap/barang milik Daerah tanpa konsekuensi kas. 1k\UUD ...
Partai Politik dan PemiluPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Hasil pencarian pada file:
... -5(2) Pendidikan politik sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan : a. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bemega.r8 yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka TunggaJ lka, dan ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD Kab Bojonegoro Tahun 2013 Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Bojonegoro
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 12 Tahun 2020
... meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD ...
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 12
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan Tenaga Kesehatan dan Pasien
ABSTRAK:
bahwa kesehatan merupakan HAM yang diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh secara terarah terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata serta aman dan berkualitas sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 27 Tahun 1959; dan UU Nomor 23 Tahun 2014
Ketentuan Umum, Tanggung Jawab dan Wewenang Pemda, Perencanaan, Pengadaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan, Mutu Pelayanan, Hak dan Kewajiban, Mutu Pelayanan, Hak dan Kewajiban, Tenaga Kesehatan WNA, Keadaan Gawat Darurat, Pengaduan, Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
14 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2018
... Tes Pengetahuan umum meliputi Pancasila, UUD 1945, Bahasa Indonesia, Sejarah, Kepegawaian, KORPRI, Perkembangan Politik, Ekonomi dan Pembangunan: b. ...
Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 4, BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 4
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
ABSTRAK:
a.bahwa pedoman pemberian izin Belajar dan Ujian penyesuain Kenaikan Pangkat bagi pegawai Negara Sipil Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumtra Barat telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 79 tahun 55 Tahun 2021
b.bahwa dengan berakhirnya Kesepakatan Bersama (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dengan Universitas Negeri Padang tentang pelaksanaan Ujian Penyesuain Kenaikan Pangkat,Perlu Dilakukan perubahan kedua terhadap peraturan Gubernur Sumtra Barat Nomor 79 tahun2012 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Ujian Penyesuaian kenaikan Pangkat Bagi pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dimaksud
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf besar,perlu menetapkan peraturan Gubernur Sumtra Barat tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan gubernur Sumatra Barat Nomor 79 tahun 2012 tentang pedoman Pemberian Izin Belajar dan Ujian Penyesuain Kenaikan Pangkat Bagi Negara Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumtra Barat.
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan pemerintah Nomor 99 tahun 2000
Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Gubernur sumtra Barat Nomor 79 Tahun 2012
Pemberian izin Belajar dan Ujian penyesuain Kenaikan Pangkat bagi pegawai Negara Sipil Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumtra Barat telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 79 tahun 55 Tahun 202.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2018.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 36 Tahun 2019
PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK), DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2019 Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
a. bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) merupakan komponen penting yang dapat digunakan untuk mendukung perencanaan pembangunan dalam rangka meningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal
b. bahwa untuk mengoptimalkan dukungan terhadap manfaat Data Kependudukan, diperlukan hak akses bagi pengguna untuk menggunakan dan memanfaatkan data kependudukan.
1. UU No. 9 tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 23 Tahun 2006
4. UU No. 11 Tahun 2008
5. UU No. 14 Tahun 2008
6. UU No. 23 Tahun 2014
7. PP No. 20 Tahun 1968
8. PP No. 37 Tahun 2007
9. PP No. 18 Tahun 2016
10. Perpres No. 25 Tahun 2008
11. Perpres No. 26 Tahun 2009
12. Permendagri No. 61 Tahun 2015
13. Perda No. 8 Tahun 2016
14. Perbup No. 31 Tahun 2016
15. Perbup No. 7 Tahun 2017
Pengaturan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP Elektronik bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik bagi para pihak yang terdiri dari;
a. mewujudkan Data Kependudukan sebagai data dasar dalam pelayanan publik;
b. alokasi anggaran;
c. perencanaan pembangunan;
d. pembangunan demokrasi;
e. penegakan hukum; dan
e. pencegahan kriminal.
Ruang lingkup, cakupan pelayanan, hak dan kewajiban penyelenggara dan pengguna data, kerahasiaan, penyelesaian perselisihan, dan sanksi diatur dalam Perbup no 36 Tahun 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
13 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 10 Tahun 2017
Pajak dan Retribusi DaerahTelekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Hasil pencarian pada file:
... tinggi sehingga merugikan hak-hak konstitusional rakyat dibidang komunikasi dan ketidakadilan hukum bagi penyelenggara telekomunikasi sehingga bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28F UUD ...
... (2) Persyaratan anggota Satuan Pengawasan Internal: a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945; c. berpendidikan paling rendah Sarjana; d. mempunyai moral ...
... Bagian Keempat Kode Etik Tenaga Profesi Pasal 12 Kode etik tenaga profesi: a. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan UUD 1945; ...
Peraturan Menteri Pertahanan NO. 85, BN.2014/No.2109, peraturan.go.id : 11 hlm.
Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tenaga Profesi Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang Bertugas di Luar Institusi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
