... 21 Setiap Pegawai wajib : a. mendukung dan membela serta mengamalkan ldeologi Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; b. mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan pribadi atau golongan; c. mentaati ...
PERBUP Kab. Purworejo No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 50 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari
PERBUP Kab. Purworejo No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 50 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2012/No.50 Seri E Nomor 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari, maka
untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Peraturan
Daerah tersebut perlu diterbitkan petunjuk
pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2011
Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta
Perwitasari;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 lentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984
tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan
Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah
Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007
tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah
Air Minum;
9. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman
Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Daerah Tingkat n Purworejo Nomor 85
Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air
Minum Daerah Tingkat II Purworejo;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15
Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum
Tirta Perwitasari (Lembaran Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2011 Nomor 15);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Bidang usaha dan kegiatan usaha PDAM meliputi :
a. penyediaan air minum;
b. jasa penarikan rekening dari pihak di luar PDAM;
c. kegiatan usaha lainnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Direksi . Struktur organ PDAM terdiri dari :
a. Bupati;
b. Dewan Pengawas;
c. Direksi, yang membawahi :
1. SP!;
2. Bagian Administrasi;
3. Bagian Teknik;
4. Cabang PDAM; (2) Pengembangan struktur organ PDAM dan tata kerja disesuaikan
dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM dengan memperhatikan
jumlah pelanggan dan berdasarkan hasil kajian dan analisis yang
ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2012.
34 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 46 Tahun 2015
pelayanan perizinan terpadu satu pintu-tata cara-mekanisme
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan perizinan khususnya kepada para investor yang menanamkan modal di Kabupaten Kutai Timur dan memberikan kepastian hukum terhadap pemberian perizinan di Kabupaten Kutai Timur, diperlukan adanya regulasi kemudahan pemberian perizinan kepada masyarakat di Kabupaten Kutai Timur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu mengatur Tata Cara dan Mekamsme Pelayanan Penmnan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Timur dengan Peraturan Bupati;
UU NO.28 Tahun 1999; UU NO.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU NO.7 Tahun 2000; UU NO.11 Tahun 2008; UU NO.14 Tahun 2008; UU NO.37 Tahun 2008; UU NO.25 Tahun 2009; UU NO.28 Tahun 2009; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERPU NO.2 Tahun 2014; PP NO.58 Tahun 2005; PP NO.65 Tahun 2005; PP NO.79 Tahun 2005PP NO.38 Tahun 2007; PP NO.96 Tahun 2012; PERPRES NO.27 Tahun 2009; PERPRES NO.97 Tahun 2014; PERMENDAGRI NO.24 Tahun 2006; PERMENPANRB Nomor PER20/M.PAN/04/2006; Peraturan BKPM NO.14 Tahun 2009; Peraturan BKPM NO.5 Tahun 2013; PERMENPANRB NO.15 Tahun 2014; KEPMENPANRB NO.81 Tahun 1993; PERDA NO.5 Tahun 2013
Tujuan Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu berdasarkan asas:
a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat dan dunia usaha;
b. memperpendek proses pelayanan;
c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan teriangkau;
d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.
Penanggungiawab penyelenggaraan PPSP adalah Sekertariat Daerah. Penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah daerah dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (BPTSPPMD) Kabupaten Kutai Timur.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
32 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Makassar Nomor 32 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
ABSTRAK:
Mengendalikan pembuangan limbah domestik, melindungi kualitas air tanah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
9. Undang-Undag Nomor 30 tahun 2014;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005;
Bertujua mengendalikan pembuangan limbah domestik dan melindungi kualitas air tanah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 30 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK BARAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT NOMOR 08 TAHUN 2020 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020
ABSTRAK:
berdasarkan Peraturan Menteri Dcsa, Pembangunan Daerah Tertunggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dacrah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, telah diatur penggunaan Dana Desa untuk penanganan corona virus disease (COVID-19) dan bantuan langsung tunai Desa;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2015
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
Bebcrapa ketentuan dalam Peraturan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 8) tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2020.
ERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT NOMOR 08 TAHUN 2020
-
58
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 80 Tahun 2012
... penggunaannya diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat dengan kegiatan: 1) Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
bahwa untuk terwujudnya kesatuan pemahaman atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013, perlu disusun pedoman pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2013.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Bupati Pati Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Bupati Pati Nomor 57 Tahun 2011; Peraturan Bupati Pati Nomor 58 Tahun 2011; Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2011; Peraturan Bupati Pati Nomor 65 Tahun 2011; Peraturan Bupati Pati Nomor 66 Tahun 2011 ; Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2012 ; Peraturan Bupati Pati Nomor 7 Tahun 2012 ; Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2012 ; Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2012 ; Peraturan Bupati Pati Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Bupati Pati Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Bupati Pati Nomor 14 Tahun 2012; Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2012 ; Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2012 ; Peraturan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Bupati Pati Nomor 18 Tahun 2012; Peraturan Bupati Pati Nomor 19 Tahun 2012; Peraturan Bupati Pati Nomor 20 Tahun 2012; Peraturan Bupati Pati Nomor 21 Tahun 2012; Peraturan Bupati Pati Nomor 22 Tahun 2012; Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2012; Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2012; Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2012; Peraturan Bupati Pati Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2012 Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2012; Peraturan Bupati Pati Nomor 50 Tahun 2012
PERBUP ini mengatur mengenai pedoman pelaksanaan APBD Kab. Pati Tahun Anggara 2013. Bupati selaku Kepala Pemerintah Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah, yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2012.
240 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2017
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menu.rut azas otonomi d_an tu.gas pembantu.an dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD ...
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2017/13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Khusus Resiko Pegawai di Lingkungan satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawarigin Barat
ABSTRAK:
a. Bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran mempunyai, misi strategis dalam membantu
Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah
yang tenteram, tertib dan teratur serta perlindungan
masyarakat, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan
dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat
melakukan kegiatannya dengan aman;
b. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas PNS dan PPPK
pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
yang memiliki resiko pekerjaan, perlu di berikan tunjangan
khusus sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tunjangan Khusus Resiko Pegawai di Lingkungan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Kotawaringin Barat.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
32 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6
Tahun 2016; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 67 Tahun
2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
ALOKSI DANA, KRITERIA
DAN PENGELOMPOKAN;
BAB III
PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN
TUNJANGAN KHUSUS RESIKO;
BAB IV
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN;
BAB V
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Resiko Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja ( Berita Daerah
Kabupaten Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana diubah
terakhir dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat
Nomor 20 Tahun 2013 tentang Peraubahan Atas
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Peraturan
Bupati Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Tunjangan Khusus Resiko Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah
Tahun 2013 Nomor 20).
b. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun
2014 tentang Tunjangan Khusus Resiko Anggota Bantuan
Polisi Pamong Praja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong
Praja ( Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2014 Nomor 22)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2019
... tetap; d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; e. tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD ...
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO - KABUPATEN TEBO
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2019/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo
ABSTRAK:
Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan umum yang merupakan hak setiap warga salah satunya melalui pemanfaatan dan pengelolaan badan usaha milik daerah secara efektif dan efesien;
Pengelolaan air minum yang merupakan hajat hidup orang banyak harus dilakukan secara optimal untuk mewujudkan kesejahteraan umum dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat;
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2014, maka PDAM tirta muaro perlu penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 121 Tahun 2015; PP No. 122 Tahun 2015; PP No. 54 Tahun 2017; Permendagri No. 2 Tahun 2007; Permendagri No. 37 tahun 2018
Perda ini mengatur mengenai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo, meliputi; Perubahan nama bentuk hukum; Asas maksud dan tujuan; Permodalan; Tata cara penyertaan modal; Logo kedudukan dan lingkup usaha; Organ dan kepegawaian; Tata cara evaluasi; Rencana kerja dan laporan; Laba perusahaan; Pinjaman; Komite Audit dan Komite lainnya; Tarif; Restrukturisasi; Pebubaran dan perubahan bentuk hukum; Kepailitan; Dana pensiun; Asosiasi; Pembinaan; Penilaian tingkat kesehatan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2019.
Pada saat Perda ini mulai berlaku:
a. Perda Kab. Tebo No. 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan PDAM Tirta Muaro Kab. Tebo;
b. Perda Kab. Tebo No. 2 Tahun 2016 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM Tirta Muaro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji, tunjangan, fasilitas dan/atau jasa produksi atau insentif pekerjaan; susunan, tugas dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta cuti pegawai, diatur dengan Peraturan Direksi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas; penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota; seleksi; penghasilan Direktur; cuti; penerimaan pegawai PDAM Tirta Muaro; pengadaan barang dan jasa BUMD; tata cara penyampaian dan penyebarlauasan laporan tahunan Dewan Pengawas; tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi, diatur dalam Peraturan Bupati.
41 hlm; Penjelasan 8 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bima Nomor 13 Tahun 2019
... nilai yang terkandung dalam pancasila. (3) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan: a. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bemegara yaitu Pancasila, UUD ...
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Di Kota Bima
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, LD Kota Bima 2019 Nomor 469
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Di Kota Bima
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah, Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Pemerintah Daerah Lainnyaatau dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah Lainnya dalma rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan kepada partai politik. - Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka Peraturan Walikota Bima Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaa Bantuan Keuangan di Kota Bima sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bima Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaa Bantuan Keuangan di Kota Bima sudah tidak sesuai dengan dinamika pengaturan pengelolaan bantuan keuangan, sehingga perlu diganti.
UU No. 13 Tahun 2002, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 2 Tahun 2011, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 1 Tahun 2018, PP No. 71 tahun 2010, Permendagri No. 21 Tahun 2011, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 36 Tahun 2018, Perda Kota Bima No. 1 Tahun 2015, Perda Kota Bima No. 3 Tahun 2011
Ketentuan Umum, Ruang Lingkup dan Asas Umum, Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kelurahan dan Pemerintah Daerah Lainnya, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2019.
Dicabut Peraturan Walikota Bima Nomor 17 Tahun 2018
-
29
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2003
Kepegawaian, Aparatur NegaraDesaPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Hasil pencarian pada file:
... dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; d. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menghianati Pancasila, UUD ...
... Persatuan dan Kesatuan Bangsa. (2) Pendidikan Politik sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan: a. pendalarnan rnengenai 4 (ernpat) pilar berbangsa dan bemegara yaitu Pancasila, UUD ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN 2015-2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2015.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
