Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: uud

Menemukan 1.186 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 21 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Abstrak

Partai Politik dan Pemilu Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Hasil pencarian pada file:

... membangun karakter bangsa dalam rangka mcmclihara persatuan dan kesatuan bangsa. (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan: a. pendalaman mengenai Pancasila, UUD ...

Hal. 9, File: Peraturan Bupati (PERBUP)...No 21 Tahun 2017.pdf

Download file:

Peraturan Bupati (PERBUP)...No 21 Tahun 2017.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 6 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Forum Koordinasi Pejabat Pemerintahan Dan Vertikal Di Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

... u (2) Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara situasi yang kondusif guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan Pancasila, UUD ...

Hal. 4, File: PERWALI NO 06 THN 2013.pdf

Download file:

PERWALI NO 06 THN 2013.pdf

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 6, BD.2013/NO.6

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Forum Koordinasi Pejabat Pemerintahan Dan Vertikal Di Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka membahas dan menyikapi berbagai dampak dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, serta untuk mengantisipasi berbagai dampak dari isu nasional maupun daerah dirasa perlu dilakukan koordinasi, kerjasama, serta keterpaduan dari berbagai unsur Lembaga terkait sesuai dengan aturan yang berlaku; bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan tugas dan fiingsi serta adanya keterpaduan kerja dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu mengatur tentang Forum Koordinasi Pejabat Pemerintahan dan Vertikal di Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin;
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor (Berita Daerah Tahun 2013)
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Forum Koordinasi Pejabat Pemerintahan Dan Vertikal Di Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 dengan sistematika; Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Unsur Forum Koordinasi; Tugas dan Fungsi Forum Koordinasi; Pelaksana Forum Koordinnasi; Mekanisme Penyerahan Honorarium; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2013.
7 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2005

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Perusahaan Daerah Apotek Kabupaten Kudus

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Kesehatan

Hasil pencarian pada file:

... lima) tahun untuk sarjana (S1) ; c. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ; d. tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD ...

Hal. 13, File: 10_th_2005_ttg_PD_Apotek-sign.pdf

Download file:

10_th_2005_ttg_PD_Apotek-sign.pdf

perusahaan-daerah-apotek

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2005/No.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Daerah Apotek Kabupaten Kudus

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan khususnya penyediaan obat dan farmasi kepada masyarakat, perlu pengembangan usaha Perusahaan Daerah Apotek Kabupaten Kudus; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus yang mengatur tentang keberadaan Perusahaan Daerah Apotek, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga perlu dicabut dan diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Apotek Kabupaten Kudus.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000.
Peraturan ini mengaturBadan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Kudus yang bergerak di bidang obat-obatan yang modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah ini.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2005.
32 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 21 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Hasil pencarian pada file:

... pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asa otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam luas dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD ...

Hal. 3, File: Perbup Nomor 21 Tahun 2014.pdf

Download file:

Perbup Nomor 21 Tahun 2014.pdf

KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2014/NO.21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

ABSTRAK:

a. b. c. bahwa sehubungan dengal adanya pemekaran wilayah kabupaten tana toraja dan pembentukan Kabupaten Toraja Utara maka kode dan data wilayah administrasi pemerintahan mengalami perubahan sehingga perlu didata kembali; bahwa untuk terbitnya data wilayah administrasi pemerintahan guna pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan administrasi kependudukan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Toraja Utara, maka hasil pendataan diberi kode wilayah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Toraja Utara.
1. Undang-Undang nomor 28 Tahun f999 tentang Peyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor Ts,tambahan lembaran republik indonesia 3851) sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan kmbaran Republik Indonesia Nomor 425O); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor lOl,tambahan Negara Republik Indonesia Nomor l01,tambahan lrmbaran Republik Indonesia Nomor 4874); 3. Undang -Undang Nomor 6 tahun 2O14 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5490); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan kmbaran Republik Indonesia 5495); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 438e); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5587); 7. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturaa Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan I€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 123); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2OlO tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Tora.fa Utara Nomor 2); 12- Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 7);
: PERATURAN BUPATI TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KABUPATEAN TORA.IA UTARA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : l. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusarl pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asa otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam luas dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Tahun 1945. 3. Pemerintahan daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur peyelenggara pemerintahan daerah. 4. Bupati adalah Bupati Tora-ia Utara 5. Desa atau yang disebut dengan lembang, selanjutnya disebut lembang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Kode wilayah administrasi pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat kode dan nama wilayah administrasi pemerintahan dirinci mulai dari Desa/Lembang, Kelurahan,Kecamatan, Kabupaten dan provinsi, yang ditetapkan oleh peraturan menteri Dalam negeri. 7. Kelurahan adalah wilayah keq'a lurah sebagai perangkat daerah. 8. Kecamatan adalah batas wilayah kery'a camat sebagai perangkat daerah. 9. Data wilayah Administrasi Permerintahan adalah data dasar yang memuat nama wilayah, luas Wilayah, kedudukan ibukota pemerintahan dan batas wilayah. k. Kecamatan Tallunglipu; 1. Kecamatan Dende' Piongan Napo; m. Kecamatan Buntu Pepasan; n. Kecamatan Baruppu'; o. Kecamatan Kesu'; p. Kecamatan Tondon; q. Kecamatan Bangkelekila'; r. Kecamatan Rantebua; s. Kecamatan Sesean Suloara'; t. Kecamatan Kapalapitu; u. Kecamatan Awan Rante Karua. Bagian kesatu Kecamatan Rantepao Pasal 5 (l) Kecamatan Rantepao dengan tota-l luas wilayah 13.20 krn2, yang meliputi 9 (sembilan) Kelurahan dan 2(dua) Lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah : a. Lembang Saloso : (Luas Wityah t.28 Km2). b. Irembang Limbong : ( Luas Wilayah 2.56 Km); c. Kelurahan Mentirotiku : (Luas Wilayah 2.4O km2l; d. Kelurahan Laang Tanduk : (Luas Wilayah 2.52 km2l; e. Kelurahan Singki' : (Luas Wilayah 0.16 km2); f. Kelurahan Karassik : (Luas Wilayah O.l7 km2l; g. Kelurahan Rantepao : (Luas Wilayah 0. 18 km2); h. Kelurahan Rante Pasele : (Luas Wilayah O.22 km2l; i. Kelurahan Pasele : (Luas Wilayah 0.20 km2); j. Kelurahan Malango : (Luas Wilayah 0.43 km2); k. Kelurahan Penanian : (Luas Wlayah 0.17 kmr). (2) Ibukota Kecamatan Rantepao berkedudukan di Kelurahan Rantepao. (3) Batas wilayah administrasi Kecamatan Rantepao, yaitu : a. Sebelah Utara : Kecamatan Ta-llunglipu dan Kecamatan Tikala; b. Sebelah Selatan : Kecamatan Sopai dan Kecamatan Kesu; c. Sebelah Timur : Kecamatan Kesu'dan Kecamatan Tondon; d. Sebelah Barat : Kecamatan Sopai dan Kecamatan Kapalapitu. Bagian kedua Kecamatan Sesean Pasal 6 (1) Kecamatan Sesean dengan total luas wilayah 40.05 kmz, yang meliputi 5 (lima) Kelurahan dan 4 (empat) Lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah : a) l,embang Buntu Lobo' : (Luas Wilayah 6.05 Km2)); b) kmbang Parinding : (Luas Wilayah 3.99 Km2); c) Kelurahan Deri : (Luas Wilayah 4.01 Kmz); d) Kelurahan Bori Ranteletok : (Luas Wilayah 5.00 Km2); e) Kelurahan Bori' : (Luas wilayah 3.64 Km2); f) Kelurahan Bori l,ombongan: (Luas Wilayah 3.36 I(m2); g) Kelurahan Pangli Selatan : (Luas Wilayah 3.75 Km2 ); h) Kelurahan Pangli : (Luas Wilayah 4.25 Km2l; i) Kelurahan Palawa' : (Luas Wilayah 6 I(m2); (2) Ibukota Kecamatan Sesean berkedudukan di Kelurahan Pangli. (3) Batas wilayah Administrasi Kecamatan Sesean yaitu : a. Sebelah Utara : Kecamatan Sa'dan b. Sebelah Selatan : Kecamatan Tallunglipu c. Sebelah Timur : Kec. Balusu dan Kec. Tondon d. Sebelah Barat : Kecamatan Sesean Suloara. Bagian ketiga Kecamatan Nanggala Pasal 7 (1) {2t (3) Kecamatan Nanggala dengan total luas wilayah 68.0O Km2, yang meliputi 1 (satu) kelurahan dan 8 (delapan) lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah : a. Lembang Rante : (Luas Wilayah 6.O7 Km2l; b. Lembang Karre'Penanian : (Luas Wilayah 10.15 I(m2); c. Lembang Karre'Limbong : (Luas Wilayah 15.38 Km2); d. Lembang Nanna Nanggala : (Luas Wilayah 4.65 Km2); e. l,embang Basokan : (Luas Wilayah 3.44 Km2l; f. kmbang Nanggala : (Luas Wilayah 5.67 Km'?); g. Kelurahan Nanggala Sang piak Salu : (Luas Wilayah 5.67 Km2); h. Lembang Tandung Nanggala: (Luas Wilayah 8.90 I(m2); i. Lembang Lili Kira' : (Luas Wilayah 8.3 Km2). Ibukota Kecamatan Nanggala berkedudukan di Kelurahan Nanggala Sangpiaft Salu. Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Nanggala, yaitu : a. Sebelah Utara : Kecamatan Balusu b. Sebelah Selatan : Kecamatan Buntao'dan Kecamatan Rantebua c. Sebelah Timur : KabuPaten Luwu d. Sebelah Barat : Kecamatan Tondon. Bagian keempat Kecamatan Rindingallo Pasal 8 (l) Kecamatan Rindingallo dengan total luas wilayah 74.25 km2, yang meliputi 2 (dua) kelurahan dan 7 (tujuh) lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah : a. Kelurahan Pangala : (Luas Wilayah 6.53 Km2); b. Kelurahan Pangala Utara, : (Luas Wilayah 9.68 Km2); c. Lembang Rinding allo : (Luas Wilayah 6.63 Km2); d. Lembang Loko'Uru Tanete Batu : (Luas Wilayah 10.59 I(m2); e. Iembang Ampang Batu : (Luas Wilayah 7.24 KrlP); f. Lembang Lrmpo Poton : (Luas Wilayah 10.50 Kmz); g. Lembang Bulu Langkan : (Luas Wilayah 9.40 Km2) ; h. LembangMai'ting, : (LuasWilayahT.35Km2l; i. L,embang Buntu Batu, : (Luas Wilayah 6.33 Km2). (2) Ibukota kecamatan Rindingallo Berkedudukan di kelurahan Pangala. (3) Batas wilayah Administrasi Kecamatan Rindinggallo, yaitu: a. Sebelah Utara : Kecamatan Buntu Pepasan; b. Sebelah Selatan : Kecamatan Tana Toraja dan Kecamatan Denpina; c. Sebelah Timur : Kecamatan Kapalapitu; d. Sebelah Barat : Kecamatan Baruppu dan Kecamatan Awan Rante Karua. Bagian kelima Kecamatan Buntao' Pasal 9 (1) Kecamatan Buntao' dengan total luas wilayah 49.50 km2, yang meliputi 2 (dua) kelurahan dan 4 (empat) lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah : a. Kelurahan Tongkonan Basse, : (Luas Wilayah t2.4Krn2l; b. Kelurahan Tallang Sura' : (Luas Wilayah 9.75 Km2); c. l€mbang Sapan Kua-Kua, : (Luas Wilayah 9.5 I(m2); d. l,embang Rinding Kila'Balabatu,: (Luas Wilayah 12.25 Km2l; e. kmbang Misa Babana : (Luas Wilayah 11Km2); f. l,embang Issong Kalua' : (Luas Wilayah 8.63 Km2). (2) Ibukota Kecamatan Buntao' berkedudukan di Kelurahan Tongkonan Basse'. (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Buntao'Yaitu : a. Sebelah Utara : Kecamatan Nanggala dan Kecamtan Sangalagi; b. Sebelah Selatan : Kabupaten Tana Toraja; c. Sebelah Timur : Kecamatan Rantebua; d. Sebelah Barat : Kecamatan Sangalagi. (1) Kecamatan Sa dan dengan total luas wilayah luas wilayah 80.49 km2 , yang meliputi 2 (dua) kelurahan dan 8 (delapan) lembang,yang terdiri dari : a. Kelurahan Sa'dan Malimbong : (Luas Wilayah 4.83 km2); b. Kelurahan Sa'dan Matallo, : (Luas Wilayah 5.70 kmz); c. Lembang Sa'dan Pebulian, : (Luas Wilayah 4.56 km2); d. l,embang Sa'dan Liku Lambeha : (Luas Wilayah 9.74 km2l1, e. kmbang Sa'dan Tiro AlIo : (Luas Wilayah 9.43 Kr::.2l1' f. Lembang Sa'dan Pesondongan, : (Luas Wilayah 10.00 Km2); g. Lembang Sa'dan Ballopasange' : (Luas Wilayah 9.27 KrJ]2l; h. Lembang Sa'dan Andulan : (Luas Wilayah 4.O4 Km2l; i. kmbang Sangkaropi, : (Luas Wilayah 10.92 l<m2l; j. kmbang Sa'dan Ulusalu, : (Luas Wilayah 12.00 Km2). (2) Ibukota Kecamatan Sa'dan berkedudukan di Kelurahan Sa dan Malimbong. (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Sa'dan, yaitu : a. Sebelah Barat :Kabupaten Luwu dan Kabupaten Luwu Utara; b. Sebelah selatan : Kecamatan Bangkelekila' dan Kecamatan Balusu; c. Sebelah Timu r : Kecamtan Sa'dan Kecamatan Balusu; d. Sebelah barat : Kecamatan Buntu Pepasan. Bagian keenam Kecamatan Sa'dan Pasal 10 Bagran ketujuh Kecamatan Sanggalangi Pasal 11 (1) Kecamatan Sanggalangi dengan total luas wilayah 39.00 Krn2, yang meliputi 1(satu) kelurahan dan 5 (lima ) lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah : a. Kelurahan Pa'palean : (Luas Wilayah 8.4 Km2l; b. l,embang La'bo' : (Luas Wilayah 9.1 I(mz); c. Lembang Buntu [.abo' : (Luas Wilayah 6.15 Km2); d. Lembang Tallung Penanian : (Luas Wilayah 6.55 I(m2); e. Lembalg Tandung La'bo : (Luas Wilayah 8.36 Km2); f. Lembang Pata'Padang : (Luas Wilayah 6.45 Km2). (2) Ibukota Kecamatan sanggalangi berkedudukan di kelurahan Pa'palean. (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Sanggalangi yaitu : a. Sebelah Uatara : Kecamatan Rantepao b. Sebelah Selatan : Kabupaten Tana Tora-ia c. Sebelah Tmur : Kecamatan Buntao' d. Sebelah Barat : Kecamtan Kesu'. Bagian kedelapan Kecamatan Sopai Pasal 12 (1) Kecamatan Sopai dengan total luas wilayah 47.64 Kmz, yang meliputi l(satu) kelurahan dan 7 (tujuh) lembang,yang tediri dari cakupan wilayah : a. Kelurahan Nonongan Utara: (Luas Wilayah 8.00 I(mr); b. L,embang Salu : (Luas Wilayah 10.00 Km2); c. Lembang Salu Sopai, : (Luas Wilayah 5.25 Km2); d. Lembang Nonongan Selatan: (Luas Wilayah 8.00 Km2); e. Irmbang Tombang Langda: (Luas Wilayah 3.26 km2l; f. Lembang Marante, : (Luas Wilayah 5.33 Km2); g. Lembang Langda : (Luas Wilayah 4.05 Km2); h. Lembang Salu Sarre, : (Luas Wilayah 3.755 Km2). (2) Ibukota Kecamatan Sopai berkedudukan di Kelurahan Nonogan. (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Sopai yaitu : a. Sebelah Utara : Kecamatan Rantepao dan Kecamatan Kapalapitu; b. Sebelah Selatan : Kabupaten Tana Toraja; c. Sebelah Timur : Kecamatan Sanggalangi'; d. Sebelah Barat : Kecamatan Denpina (Dende Piongan Napo) Bagian kesembilan Kecamatan Tikala Pasal 13 (1) Kecamatan Tikala dengan total luas wilayah 23.44 KnP, yang meliputi 2(dua) Kelurahan,dan 5 (lima) lembang,yang terdiri dari cakupan wilayah ; a. Kelurahan Buntu Barana' : (Luas Wilayah 5.5 I(m2); b. Kelurahan Tikala : (Luas Wilayah 3.07 Km2); c. Lembang Embatau, : (Luas Wilayah 3.5O I(m2); d. L,embang Buntu Batu, : (Luas Wilayah 3.68 Km2); e. l.embang Sereale, : (Luas Wilayah 2.99 Km2l; f. L,embang Pangden, : (Luas Wialayah 2.35 Km2); g. kmbang Bente Ka'do To Ria,: (Luas Wilayah 2.30 Km2). (2) Ibukota Kecamatan Tikala berkedudukan di Kelurahan Tikala. (3) Batas wilayah Administrasi Kecamatan Tikala. a. Sebelah Utara : Kecamatan Sesean; b. Sebelah selatan : Kecamatan Rantepao; c- Sebelah Timur : Kecamatan Tallunglipu; d. Sebelah Barat : Kecamatan Kapalapitu. Bagian kesepuluh Kecamatan Ba]usu Pasal 14 (1) Kecamatan Balusu dengan total luas wilayah 46.51 Km2, yang meliputi 2 (dua) Kelurahan dan 5 (lima) desa/Iembang, yang terdiri dari cakupan wilayah : a. Kelurahan Balusu : (Luas wilayah 10.52 Km2); b. Kelurahan Tagari : (Luas Wilayah 8.09 Km2); c. Iembang Lili Kira'Ao'Gading : (Luas Wilayah 7.75lKn2l; d. lrmbang Palangi' : (Luas Wilayah 8.23 Km2l; e. kmbang AwaKawasik : (Luas Wilayah 8.5 I(m2); f. Lembang Karua : (Luas Wilayah 9.59 Km2) ; g. Lembang Balusu Bangunlipu : (Luas Wilayah 7.32 Km2l. (2) Ibukota Kecamatan Balusu Berkedudukan di Kelurahan Balusu. (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Balusu yaitu : a. Sebelah Utara : Kabupaten Luwu; b. Sebelah Selatan : Kecamatan Tondon dan Kecamatan Naggala; c. Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Kecamatan Nanggala; d. Sebelah Barat : Kecamatan Sesean dan Kecamatan Sa'dan. Bagian kesebelas Kecamatan Tallunglipu Pasal 15 (1) Kecamatan Tallunglipu dengan total luas wilayah 9.24 Krn2, yang meliputi 6 (enam) Kelurahan, yang terdiri dari cakupan wilayah: a. Kelurahan Tallunglipu : (Luas wilayah 2.15 I(mz); b. Kelurahan Tantanan Tallunglipu : (Luas Wilayah 1.10 I(m2); c. Kelurahan Tagari Tallunglipu : (Luas Wilayah 1.43 I(m2); d. Kelurahan Tallunglipu Matallo : (Luas Wilayah 1.03 Km,); e. Kelurahan Rantepaku Tallunglipu: (Luas Wilayah 0.70 I(m2); f. Kelurahan Tampo Tallunglipu : (Luas Wilayah 2.15 Km2l; (2) Ibukota Kecamatan Tallunglipu berkedudukan di Kelurahan Tallunglipu. (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Tallunglipu yaitu : a. Sebelah Utara : Kecamatan Sesean; b. Sebelah Selatan : Kecamatan Rantepao; c. Sebelah Timur : Kecamatan Tondon; d. Sebelah Barat : Kecamatan Tikala. Bagian keduabelas Kecamatan Denpina (Dende'Piongan Napo) Pasal 16 (1) Kecamatan Denpina dengan total luas wilayah 77.49 Km2, yang meliputi l(satu) kelurahan dan 7 (tujuh) lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah : a. Kelurahan Pasang : (Luas Wilayah 8.5 krn2); b. Lembang Parinding : (Luas Wilayah 6.8 I(m2); c. Lembang BuntuTagari: (Luas Wilayah 7.2 Krn2l; d. kmbang Madong : (Luas wilayah 8.2 Km2l; e. Lembang Paku : (Luas Wilayah 7.2 Kffi2l; f. Lembang Kapolang : (Luas Wilayah 8.2 Kmzl; g. l,embang Piongan : (Luas Wilayah 8.67 Km2); h. Lembang Dende' : (Luas Wilayah 9.6 Km2). (2) Ibukota Kecamatan Denpina berkedudukan di Lembang Dende'. (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Denpina yaitu : a. Sebelah Utara : Kecamatan Kapalapitu; b. Sebelah Selatan : Kabupaten Tana Toraja; c. Sebelah Timur : Kecamatan Sopai; d. Sebelah Barat : Kecamatan Rindinggallo Bagian ketiga belas Kecamatan Buntu Pepasan Pasal 17 (1) Kecamatan Buntu Pepasan dengan total luas wilayah, 137.72 yang meliputi l(satu) kelurahan,dan 12 (dua belas) desa/Iembang, yang terdiri dari cakupan wilayah : a. Kelurahan Sapan : (Luas Wilayah 12.19 Km2l b. Lembang Pangkung Batu, : (Luas wilayah 9.2O Km2l c. Lembang Sarambu : (Luas Wilayah 17.22 Km2l; d. Lembang Talimbangan : (Luas Wilayah 11.26 Km2l; e. l,embang Roroan Barra'Barra': (Luas Wilayah 8.30 Km2); f. Lembang Ponglu : (Luas Wilayah 9.17 Km2l; g. trmbang Batu Busa : (Luas Wilayah 8.29 Km2l; h. Lembang Paonganan : (Luas Wilayah 10.14 Km2); i. L,embang Parandangan : (Luas Wilayah 9.21 Km2l; j. l,embang Rante Uma : (Luas Wilayah 12.16 Kmzl; k. Lembang Pulu-Pulu : (Luas Wilayah 13.30 Km2); L Lembang Pengkaroan Manuk: (Luas Wilayah 8.16 Km2); m. lrmbang Buntu Minanga : (Luas Wilayah 9.12 Km2l. (2) Ibukota Kecamatan Buntu Pepasan berkedudukan di Kelurahan Sapan. (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Buntu Pepasanyaitu: a. Sebelah Utara : Kabupaten Luwu Utara; b. Sebelah Selatan : Kecamatan Rindingallo dan Kecamatan Kapalapitu; c. Sebelah Timur : Kecamatan Sa'dan dan Kapalapitu d. Sebelah Barat : Kecamatan Baruppu'. Bagran keempat belas Kecamatan Baruppu' Pasal 18 (1) Kecamatan Baruppu'dengan total luas wilayah 182.17 klrr2, yang meliputi l(satu) kelurahan dan 3 (Tiga) desa/lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah : a. Kelurahan Baruppu'Selatan : (Luas Wilayah 34.00 I(mz); b. l,embang Baruppu?arodo : (Luas Wilayah 109.36 I(m2); c. Lembang Bamppu'Benteng Batu: (Luas Wilayah 11.73 I(m2); d. Lembang BaruppuUtara : (Luas Wilayah 17.08 Km2). (2) Ibukota Kecamatan Barupputserkedudukan di Kelurahan Baruppu' Selatan. (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Baruppu',yaitu : a. Sebelah Utara : Kabupaten Sulawesi Barat dan Kabupaten Luwu Utara; b. Sebelah Selatan : Kecamatan Awan Rante Karua; c. Sebelah Timur : Kecamatan Buntu Pepasan dan Kecamatan Rindingallo; d. Sebelah Barat : Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Sulawesi barat. Bagran kelima belas Kecamatan Kesu' Pasal 19 (1) Kecamatan Kesu'dengan total luas wilayah 32.00 I(m2, yang meliputi 2 (dua) Kelurahan dan 5 (lima) desa/lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah : a. Kelurahan Ba'tan, : (Luas Wilayah 5.26 Km2l b. Kelurahan Panta'nakan Lolo: (Luas Wilayah 6.59 Km2) c. Lembang Tallu lolo : (Luas Wilayah 3.83 Km2); d. Lembang Sangbua' : (Luas Wilayah 3.41 Km2); e. tembang Angin Angin : (Luas Wilayah 3.8 Km2); f. Irmbang Tadongkon : (Luas Wilayah 3.21 Km2l; g. l,embang Rinding Batu : (Luas Wilayah 3.9 Km2). (2) Ibukota Kecamatan Kesu' berkedudukan di Kelurahan Ba'tan. (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Kesu'yaitu : a. Sebelah Utara : Kecamatan Rantepao b. Sebelah Selatan : Kabupaten Tana Toraja c. Sebelah Timur : Kecamatan Sanggalangi' d. Sebelah Barat : Kecamatan Sopai. Bagian keenam belas Kecamatan Tondon Pasal 20 (l) Kecamatan Tondon dengan total luas wilayah 36.00 Km2 , yang meliputi 4 (empat) desa/lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah : a. kmbang Tondon Matallo, : (Luas Wilayah 9.3 Km2); b. Lembang langi' : (Luas Witayah 9.4 I<m2); c, lembang Tondon Siba'ta : (Luas Wilayah 9.85 Km2); d. l,embang Tondon : (Luas wilayah 11.7 Km2). (2) Ibukota Kecamatan Tondon berkedudukan di Lembang Langl'. (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Tondon, yaitu : a. Sebelah Utara : Kecamatan Sesean dan Kecamatan Sa'dan Balusu; b c d Sebelah Selatan Sebelah Timur Sebelah Barat : Kecamatan Kesu'; : Kecamatan Nanggala; : Kecamatan Tallunglipu. Bagian ketujuh belas Kecamatan Bangkelekila' Pasal 21 (1) Kecamatan Bangkelekila dengan total luas wilayah 21.OO Krn2, yang meliputi 4 (empat) desa/lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah : e. Lembang Tampan Bonga : (Luas Wilayah 5.29 I(m2); f. Lembang To'yasa Akung : (Luas Wilayah 5.60 Km2); g. Lembang Batu Limbong : (Luas Wilayah 5.40 Km2); h. Lembang Bangkelekila : (Luas wilayah 4.71Km2l. (2) Ibukota Kecamatan Bangkelekila berkedudukan di Lembang Tampan Bonga. (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Bangkelekila, yaitu : a. Sebelah Utara : Kecamatan Sa'dan; b. Sebelah Selatan : Kecamatan Sesean Suloara' Kecamatan Sesean; c. Sebelah Timur : Kecamatan Sesean; d. Sebelah Barat : Kecamatan Buntu Pepasan. Bagian kedelapan belas Kecamatan Rantebua Pasal 22 (1) Kecamatan Rantebua dengan total luas wilayah 101.68 Km2, yang meliputi 2 (dua) kelurahan dan 5 (lima) desa/lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah : a. Kelurahan Bokin : (Luas Wilayah 16.65 Km,); b. Kelurahan Buangin : (Luas Wilayah 15.4 Km2); c. l€mbang Rantebua : (Luas Wilayah 18.38 Km2); d. Lemb. Rantebua Sanggalangi': (Luas Wilayah 12.5 Km2); e. t,embang Pitung Penanian : (Luas Wilayah 13.7 I{m2); f. lrmbang Rantebua Sumalu: (Luas Wilayah 12.25 Krn2l; g. Lembang Ma'kuan Pare : (Luas Wilayah 12.8 Km2l. (2) Ibukota Kecamatan Rantebua berkedudukan di Kelurahan Buangin. (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Rantebua yaitu : a. Sebelah Utara : Kecamatan Nanggala dan Kabupaten Luwu; b. Sebelah Selatan : Kabupaten Tana Toraja; c. Sebelah Timur : Kabupaten Luwu; d. Sebelah Barat : Kecamatan Buntao'dan Kabupaten Tana Toraja. Bagian Kesembilan Belas Kecamatan Sesean Suloara' Pasal 23 Bagian Kedua Puluh Kecamatan Kapalapitu Pasal 24 (l) Kecamatan Kapalapitu dengan total luas wilayah 56 Km2, yang meliputi 6 (enam) desa /Iembang, yang terdiri dari cakupan wilayah : a. kmbang Benteng Mamullu: (Luas Wilayah 9.2 l<lr-2l; b. Lembang Benteng Ka'do : (Luas Wilayah 9.8 Km2); c. kmbang Kantun Poya : (Luas Wilayah 8.25 Km2); d. kmbang Kapalapitu : (Luas Wi1ayah10.5 l(mr); e. Lembang Sikuku : (Luas Wilayah 8.8 Km2); f. l,embang Polopadang : (Luas Wilayah 9.45 Km2). (2) Ibukota Kecamatan Kapalapitu Berkedudukan di t embang Polopadang. (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Kapalapitu yaitu: a. Sebelah Utara : Kecamatan Rindingatlo dan Kec. Sesean Suloara' b. Sebelah Selatan : Kecamatan Sopai dan Kecamatan Dende Piongan Napo; c. Sebelah Timur: Kecamatan Tikala dan Kecamatan Rantepao; d. Sebelah Barat : Kecamatan Dende Piongan Napo. (l) Kecamatan Sesean Suloara dengan total luas wilayah 21.68 Kmz, yang meliputi 6 (enam) lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah : a. Irmbang Landorundun : (Luas wilayah 2.63 km2l; b. Lembang Lempo : (Luas Wilayah 4.95 km2); c. Lembang Suloara : (Luas Wilayah 6.50 km2); d. Lembang Tonga Riu : (Luas Wilayah 2.60 km2); e. Lembang Sesean Matallo : (Luas Wilayah 5.00 km:); (2) Ibukota kecamatan Sesean Suloara' berkedudukan di kmbang Suloara' (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Suloara', yaitu : a. Sebelah Utara : Kecamatan Bangkelekila dan Kecamatan Buntu Pepasan; b. Sebelah Selatan : Kecamatan Tikala dan Kecamatan kapalapitu; c. Sebelah Timur: Kecamatan Sesean; d. Sebelah Barat : Kecamatan Rindingallo dan Kecamatan Kapalapitu. Bagian Kedua Puluh Satu Kecamatan Awan Rante Karua Pasa-l 25 (1) Kecamatan Awan Rante Karua dengan total luas Wilayah 54.71 Krn2, yang meliputi 4 (empat) lembang, yang terdiri dari cakupan wilayah : a. Lembang l,ondong Biang, : (Luas Wilayah t4. 10 Km2) b. Lembang Batu lotong, : (Luas Wilayah t2.2O Km2l c. l,embang Awan, : (Luas Wilayah 13.26 Km2l d. Lembang Buntu Kanra, : (Luas Wilayah 15.15 Kmz). (2) Ibukota Kecamatan Awan Rante Karua Berkedudukan di l,embang Awan. (3) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Awan Rante Karua,yaitu : a. Sebelah Utara b. Sebelah Selatan c. Sebelah Timur d. Sebelah Barat : Kecamatan Baruppu'; : Kabupaten Tana Toraja; : Kecamatan Rindingallo; : Kabupaten Tana Tora-ia. BAI} IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati. Pasal 27 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten Toraja Utar

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2014.
21

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 293 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Strategi Penerapan Penilaian Risiko Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... Latar Belakang Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, Makmur dan sejahtera, sesuai yang tertuang dalam Pembukaan UUD Tahun 1945, Pemerintah merancang dan mengimplementasikan berbagai program pembangunan ...

Hal. 10, File: perbup-293-2022.pdf

Download file:

perbup-293-2022.pdf

STRATEGI - PENERAPAN - PENILAIAN - RISIKO - KECURANGAN - DALAM - PENGELOLAAN - KEUANGAN - DAERAH

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 293, BD 2022/293

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Penerapan Penilaian Risiko Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK:

Bahwa kasus kecurangan dalam bentuk tindak pidana korupsi maupun penyimpangan lainnya dapat terjadi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah. Sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel dan transparan dapat tercapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan pengendalian atas keseluruhan kegiatan instansi masing-masing. Dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern diperlukan strategi penerapan penilaian risiko atas tindakan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Penerapan Penilaian Risiko Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.28 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.60 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.54 Tahun 2018; Peraturan BPKP No.21 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, identifikasi permasalahan kecurangan, pelaksanaan penilaian risiko kecurangan, lingkungan pengendalian kecurangan, perilaku anti kecurangan, satuan tugas pengendalian kecurangan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2022.
9 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 34 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pengelolaan Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... > 2 R D R S XCO— ISA TT AOW Senen SARA, JIN ur TunityTUDg TT "ed ed DUHG TA jeda Ae UNA ANU aa aa “aye IuDyN 1 Jaany UreTubp Yyejwar HvInar tota—GrgaxYa ot cs 8 Oe)L 1 s v 3 1 Td 3 ag "pusg UUD ...

Hal. 31, File: PERBUP NO 34 RETRIBUSI DAERAH.pdf

Download file:

PERBUP NO 34 RETRIBUSI DAERAH.pdf

PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD 2023 (34)

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

Peraturan ini diatur untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105, Pasal 106 ayat (5), Pasal 107 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 2000, UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Pengganti UU No 6 Tahun 2023, PP No 35 Tahun 2023, PERDA Kab Boalemo No 6 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pengelolaan Retribusi Daerah termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, jenis retribusi, pemungutan retribusi, pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran retribusi serta pengurangan atau penhapusan sanksi administrasi, pemberian insentif fiskal, pemeriksaan retribusi, koordinasi dan pembinaan teknis operasional pemungutan retribusi daerah, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2023.
Terdiri dari 40 halaman dengan lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 42 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Abstrak

Desa Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Surat Pemyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD tahun 1945 4 rangkap dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah 4. ...

Hal. 59, File: Perbup Lotim No. 42 Tahun 2022.pdf

Download file:

Perbup Lotim No. 42 Tahun 2022.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO DAN TELEVISI

Abstrak

Pers, Pos, dan Periklanan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... -8- a. warga negara Repubik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945; c. minimal berpendidikan sarjana; d. sehat jasmani dan rohani; e. berwibawa, jujur ...

Hal. 8, File: perda_kab_bogor_no._2_tah...dio_dan_televisi.pdf

... -10- a. warga negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945; c. minimal berpendidikan sarjana; d. sehat jasmani dan rohani; dan e. memiliki ...

Hal. 10, File: perda_kab_bogor_no._2_tah...dio_dan_televisi.pdf

Download file:

perda_kab_bogor_no._2_tah...dio_dan_televisi.pdf

lembaga - penyiaran - publik - lokal - radio - dan - televisi

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2018/2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO DAN TELEVISI

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) PP No. 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik dan Pasal 9 ayat (1) huruf a Permenkominfo No. 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, perlu membentuk Perda tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 40 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 53 Tahun 2000; PP No. 11 Tahun 2005; Permenkominfo No. 18 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2012.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Bentuk Dan Nama Lembaga Penyiaran, Kedudukan Sifat Tugas Pokok Fungsi Dan Tujuan, Perizinan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja LPP Lokal Radio Dan Televisi, Kepegawaian, Pembinaan Dan Pengawasan, Sumber Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2018.
12 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 11 Tahun 2017

Peran Tokoh Mayarakat dan Tokoh Adat dalam Perumusan Kebijakan Daerah dan Penyelenggaraan Penataan Ruang

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Kebijakan Pemerintah

Hasil pencarian pada file:

... a. bahwa daerah Kolaka Timur merupakan daerah otonomi yang dibentuk tahun 2013 dalam mewujudkan demokrasi agar masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan daerah sebagai amanat Pancasila dan UUD ...

Hal. 2, File: Perda No.11 Tahun 2017.pdf

... Wajib menjungjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD Tahun 1945. ...

Hal. 8, File: Perda No.11 Tahun 2017.pdf

Download file:

Perda No.11 Tahun 2017.pdf

PERAN TOKOH MAYARAKAT DAN TOKOH ADAT DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAERAH DAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD. 2017/ No.41

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Peran Tokoh Mayarakat dan Tokoh Adat dalam Perumusan Kebijakan Daerah dan Penyelenggaraan Penataan Ruang

ABSTRAK:

daerah Kolaka Timur merupakan daerah otonomi yang dibentuk tahun 2013 dalam mewujudkan demokrasi agar masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan daerah sebagai amanat Pancasila dan UUD Tahun 1945; daerah kolaka timur sebagai daerah yang memiliki jumlah penduduk cukup banyak harus mampu mewujudkan aspirasi masyarakat dalam membuat kebijakan publik; berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ; dengan pertimbangan tersebut perlu menetapkan peeraturan derah tentang Peran Tokoh Mayarakat Dan Tokoh Adat Dalam Perumusan Kebijakan Daerah Dan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 ; Peraturan Presiden Nomor 186 tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014;
PERATURAN DAERAH INI BERISIKAN TENTANG PERAN TOKOH MAYARAKAT DAN TOKOH ADAT DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAERAH DAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS DAN TUJUAN 3. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT BERPATISIPASI DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK DAN PENATAAN RUANG 4. PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERDA DAN TATA RUANG 5. PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT 6. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
13

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 12 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Perijinan dan Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Perpajakan

Hasil pencarian pada file:

... Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dan sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD ...

Hal. 3, File: Perbup Seluma 2019-12 Sta...n Layanan Publik.pdf

Download file:

Perbup Seluma 2019-12 Sta...n Layanan Publik.pdf

pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian perijinan dan layanan publik tertentu

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2019 Nomor

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Perijinan dan Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma

ABSTRAK:

Perlunya strategi kebijakan aspek pajak, dan landasan hukum mengenai Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam pemberian Layanan Publik Tertentu
1. UU Nomor 3 Tahun 2003 2. UU Nomor 33 Tahun 2004 3. UU Nomor 25 Tahun 2007 4. UU Nomor 12 Tahun 2011 5. UU Nomor 23 Tahun 2014 6. Permendagri Nomor 112 Tahun 2016 7. Perda Kabupaten Seluma Nomor 5 Tahun 2011
Pemda menerbitkan KSWP sebelum memberikan layanan publik tertentu, kemudian melakukan KSWP kepada KPP Pratama untuk memperoleh Keterangan Status WP dan SKL dan menerbitkan KSWP atas Keterangan Status WP dan SKL yang data dan informasinya sudah dilakukan penelitian keakurasian dan validitas datanya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2019.
7

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: uud

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT