... Waloupun Anak telah dlbertknn jamlnan perllndungan don pemenuhon haknya oleh UUD 194$ dnn Undnna·Undan& Perllndungn.n Annk, nnmun dl masyo.raknt mulh ado yan11 memnnfnntknn Anak melakuknn perbunton yon11 ...
... Sesual denpn salnb sotu tujuon pembentukan negara yon& tereantum dalrun Pembukaan UUD 194$ yang menjelasknn bahwa Ne&aro Indonesia dlbentuk untuk mellndungt ~nnp bongsa lndonesl4 dnn seluruh tumpnh drunh ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Mengatur tentang Pembentukan perangkat daerah Kabupaten Gowa.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2016.
57 halaman
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012
... Naskah Pernbukaan UUD 1945dan doa; b. liang bendera: e. tali bendera: a. bendena: Perlengkapan Upacara.terdiridari : Paragraf 4 Perlengkapan Upacara PasallS (5) Acara Tambahan dilaksanakan setelah aeara ...
... bcrikut : k. laporan Komandan Upacara: dan J. lagu-Iagu perjuangan (apabila diperlukan): I. pembacaan do'a: h. lagu Bagimu Negeri (apabiladiperlukan); g. amanat Inspektur Upacara; f. pembacaan Pembukaan UUD ...
... Setia kepada Pancasila dan UUD 1945; c. Berpendidikan minimal SLTA atau yang sederajat; d. Sehat jasmani dan rohani; e. Memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; f. ...
... Setia kepada Pancasila dan UUD 1945; c. Berpendidikan minimal SLTA atau yang sederajat: d. Sehat jasmani dan rohani; e. Memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil, dan berkelak.uari tidak tercela; f. ...
... Setia kepada Pancasila dan UUD 1945; c. Berpendidikan minimal SLTA atau yang sederajat: d. Sehat jasrnani dan rohani; e. Memiliki sikap jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; f. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Media Internal Koran Kombur Batu Bara Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2016.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato Nomor 7 Tahun 2023
... non-diskriminatif, yang dilakukan melalui kegiatan: a. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan peningkatan ketahanan keluarga: pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD ...
... Kesatu Pemerintah Kabupaten Pasal 38 (1) Pemerintah Kabupaten membuat kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga, meliputi: a. peningkatan nilai agama, wawasan kebangsaan, Pancasila dan UUD ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan ketentuan huruf N Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Sub-Urusan Keluarga Sejahtera Pemerintah Kabupaten/Kabupaten berkewajiban melaksanakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta dengan latar belakang bahwa pembangunan daerah mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk ketahanan keluarga sebagai unit sosial terkecil masyarakat yang harus dibina dan dikembangkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sejahtera lahir bathin yang berpegang teguh pada nilai-nilai budaya, religius dan modern sesuai cita-cita luhur dan jati diri bangsa Indonesia,
Dasar hukum
Peningkatan Ketahanan Keluarga
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 206 Tahun 2021
... Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 c. Sehat Jasmani dan Rohani d. Berkedudukan atau bertempat tinggal di Kelurahan setempat paling singkat 1 (satu) Tahun. e. ...
... - 8 - Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; - Dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara serta ...
... memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan: a. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD ...
... Materi pendidikan politik berkaitan dengan pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; pemahaman ...
... SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UUD NEGARA RI TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NKRI DAN BHINEKA TUNGGAL IKA Yang bertandatangan dibawah ini saya : Nama ...
... Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika ; 4. ...
... Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika ; 4. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA.
ABSTRAK:
Bahwa Pedoman Pemilihan Kepala Desa telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, namun seiring dengan perkembangan pelaksanaannya, terdapat perubahan yang perlu disesuaikan dengan tetap mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
Pasal 18 ayat (7) dan pasal (2) UUd Th 1945; UU No 23 Th 2000; Uu No 12 Th 2011; UU No 6 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 43 Th 2014; Permendagri No 112 Th 2014; Perda kab Serang No 15 Th 2006; Perda Kab Serang No 1 Th 2015 yg telah diubah Perda Kab Serang No 8 Th 2017; Perda Kab Serang No 5 Th 2016; Perda Kab Serang No 9 Th 2016; Perda Kab Serang No 10 Th 2016; Perda Kab serang No 11 Th 2016 yg telah diubah Perda Kab Serang No 10 Th 2018.
PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA. PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2019.
27 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2022
... Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Majene TA. 2023 633 NO KODE STANDAR BARANG NAMA BARANG SPEKSIFIKASI SATUAN STANDAR HARGA 963 1.3.5.01.01.01.012 Buku Umum Hak dan Kewajiban Penduduk Indonesia Menurut UUD ...
... Umum Benteng-Benteng Kolonial di Indonesia - Wahjudi Djaja Eks 6.500 966 1.3.5.01.01.01.012 Buku Umum Beberapa Norma di Indonesia - Yudi Suparyanto Eks 7.700 967 1.3.5.01.01.01.012 Buku Umum Amandemen UUD ...
... Budi Artati Eks 7.300 1671 1.3.5.01.01.01.012 Buku Umum Seri Pengayaan Pembelajaran PPKn : UUD 1945 - Wahyu Sri Handayani Eks 7.700 1672 1.3.5.01.01.01.012 Buku Umum Seri Pengayaan Pembelajaran PPKn: Pancasila ...
PERBUP Kab. Majene No. 38 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majene Nomor 11 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (4)
dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun
Anggaran 2023.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959;UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah Permendagri No. 120 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar harga satuan, Standar Harga Satuan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untukmenyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2022.
689 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
