... BAB II VISI DAN MISI Pasal 4 Visi Organisasi LVRI yang kukuh, bersatu dan sejahtera, berpegang teguh pada Pancasila, UUD 1945 dan Kode Etik Kehormatan Panca Marga, berperan aktif dalam pembangunan nasional ...
... BAB II VISI DAN MISI Pasal 4 Visi Organisasi LVRI yang kukuh, bersatu dan sejahtera, berpegang teguh pada Pancasila, UUD 1945 dan Kode Etik Kehormatan Panca Marga, berperan aktif dalam pembangunan nasional ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 29 ayat (2) dan 30 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (3) Perda Kab Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kab Tuban No 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 12 Tahun 2011
3. UU No 6 Tahun 2014
4. UU No 23 Tahun 2014
5. PP No 43 Tahun 2014
6. PerPres No 87 Tahun 2014
7. Permendagri No 80 Tahun 2015
8. Permendagri No 83 Tahun 2015
9. Permendagri No 84 Tahun 2015
10. Perda No 2 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Peraturan Pelaksanan Perda No 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2017.
Peraturan Bupati Tuban No 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa lainnya dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
56
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2022
... Empat Pilar Kebangsaan terdiri dari Pancasila, UUD 1945, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan Bhinneka Tunggal Ika. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. ...
bahwa Pemuda merupakan salah satu komponen bangsa
yang memiliki peran strategis dalam pembangunan yang
akan menjaga, memelihara, dan melanjutkan tujuan dan
cita-cita bangsa; bahwa dalam membangun potensi Pemuda perlu
penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda
secara terencana, sistematis, terpadu, berkesinambungan, dan berkelanjutan;
bahwa sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan
Kepemudaan di Daerah, perlu mengatur pembangunan
Kepemudaan dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab III Fungsi, Karakteistik, Arah dan Strategi
Bab IV Pembangunan Kepemudaan
Bab V Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab Pemerintah Daerah
Bab VI Peran, Tanggung Jawab dan Hak Pemuda
Bab VII Perencanaan, Kemitraan dan Kerjasama
Bab VIII Sarana dan Prasarana Kepemudaan
Bab IX Organisasi Kepemudaan
Bab X Peran Serta Masyarakat
Bab XI Pembinaan dan Pengawasan
Bab XII Penghargaan
Bab XIII Pendanaan
Bab XIV Sistem Informasi Kepemudaan
Bab XV Ketentuan Peralihan
Bab XVI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2022.
5 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut No. 12 Tahun 2013
... 22 Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. warga negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan UUD ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tanah Laut Radio Tuntung Pandang FM
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, maka perlu membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tanah Laut Radio Tuntung Pandang FM;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tanah Laut Radio Tuntung Pandang FM.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 40 Tahun
1999;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002;Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011;Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M/KOMINFO/09/2008;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008.
Peratuan Daerah ini mengatur Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tanah Laut Radio Tuntung Pandang FM dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Pembentukan;Status;Tempat Kedudukan, Tujuan dan Kegiatan;Cakupan Wilayah Dan Kewajiban Isi Siaran Serta Pancaran;Kelembagaan;Dewan Pengawas;Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas;Dewan Direksi;Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Direksi;Sumber Biaya;Ketentuan Lain-lain;Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
35 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009
... Sejalan dengan amandemen IV UUD 1945, laporan keuangan tersebut diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna memastikan bahwa pelaksanaan APBD telah mengikuti ketentuan perundang-undangan. ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasa 194 UU No. 32 Tahun 2004 berdasarkan Pasal 151 PP No. 58 Tahun 2005 dalam rangka menata sistem pengelolaan keuangan Daerah yang dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien , efektif , transparan dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu menetapkan Perda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuengan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 39 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008.
Peraturan daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Dan Azas Umum Keuangan Daerah, Fungsi DPRD Dan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Asas Umum Dan Struktur APBD, Penyususnan Rancangan APBD, Penetapan APBD, Pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Penatausahaan Keuangan Daerah, Akuntansi Keuangan Daerah, Pertanggungjawabn Pelaksaan APBD, Pembinaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyelesaian Kerugian Daerah, Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Ketentuan Peralihan , Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2009.
125 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 28 Tahun 2022
... Yang bertanda tangan dibawah ini, saya Narna SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UUD 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NKRI DAN BHINEKA TUNGGAL IKA 6. ...
... CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UUD 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NKRI DAN BHINEKA TUNGGAL IKA ...
... Pekerjaan Alamat menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya : 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2. sebagai rakyat yang hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD ...
... Pancasila dan UUD 1945 beserta perubahannya sebanyak 20 (dua puluh) soal; c. Bahasa Indonesia sebanyak 20 (dua puluh) soal; d. Matematika sebanyak 15 (lima belas) soal; dan e. ...
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM COVID 19
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2022/NO.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 19
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Kepala Desa, maka perlu dibuat Petunjuk Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencana
Nonalam Corona Virns Disease 2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Wonogiri tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencana
Nonalam Corona Virus Disease 2019;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 17 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2018
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Panitia Pemilihan Kabupaten; Tahapan Pelaksanaan; Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; Biaya Pemilihan Kepala Desa; Mekanisme Pengaduan dan Penanganan Konflik; Pelanggaran Protokol Kesehatan; Pelaporan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2022.
93
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2010
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Hasil pencarian pada file:
... rendah 18 (delapan belas) tahun; c. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan Pegadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; d. tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD ...
... Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena : a. permintaan sendiri; b. alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya; c. terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD ...
... Pasal 17 Calon anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai persyaratan sebagai berikut : a. bertaqwa kepada Tuhan YME; b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945; ...
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 16 Tahun 1991 tentang Penggunaan Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
a. bahwa keberadaan Lembaga Penyiaran Publik
Lokal sebagai media penyiaran di daerah
mempunyai peranan yang sangat penting dan
strategis dalam memberikan keseimbangan
informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan
yang bersifat positif kepada masyarakat sehingga
mampu mendukung keberhasilan pelaksanaan
program-program pembangunan, pemerintahan
dan pemberdayaan kemasyarakatan;
b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran
Publik, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kudus Nomor 16 Tahun 1991
tentang Penggunaan Radio Siaran Pemerintah
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus
sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Pendirian Lembaga
Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kudus.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007.
Peraturan ini mengatur tentang lembaga
penyiaran yang berbentuk badan hukum yang
didirikan oleh Pemerintah Daerah,
menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio
atau penyiaran televisi, bersifat independen,
netral, tidak komersial, dan berfungsi
memberikan layanan untuk kepentingan
masyarakat yang siarannya berjaringan dengan
Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan
Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk
televisi.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2010.
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kudus Nomor 16 Tahun 1991 tentang Penggunaan
Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kudus
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah
ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya
diatur lebih lanjut oleh Bupati.
32 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 9 Tahun 2017
... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) memberikan dasar yang utama untuk pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil. ...
... Hal terserbut tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. ...
SISTEM PERKOPERASIAN DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAERAH
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2017/No.39
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Sistem Perkoperasian dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Daerah
ABSTRAK:
perkoperasian dan usaha kecil dan menengah memiliki peranan penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah dengan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran; dalam rangka menciptakan perkoperasian dan usaha mikro, kecil dan menengah yang memiliki kemampuan untuk bersaing secara wajar dalam persaingan usaha dengan pelaku ekonomi besar perlu dilakukakn pengelolaan terhadap perkoperasian dan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai aset ekonomi daerah; anggung jawab untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan terhadap pelaku perkoperasian dan usaha mikro, kecil dan menengah, sehingga dapat meningkatkan kegiatan usahanya dalam rangka menggerakkan perekonomian di Kabupaten Kolaka Timur; Berdasarkan pertimbangn tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur tentang Sistem Perkoperasian dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013;
PERATURAN DAERAH INI BERISIKAN TENTANG SISTEM PERKOPERASIAN DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAERAH DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS DAN TUJUAN 3. PERLINDUNGAN KUMKM 4. PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN KUMKM 5. KEMITRAAN 6. PEMASARAN 7. PEMBINAAN KUMKM 8. KETENTUAN PENUTUP 9.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
16
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019
... Kesehatan Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang ...
... Bahkan untuk mendapatkan penghidupan yang layak di bidang kesehatan, amandemen kedua UUD 1945, Pasal 34 ayat (3) menetapkan: ”Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan ...
PERDA Kota Bandung No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023
... Kesadaran tentang pentingnya jaminan perlindungan sosial terus berkembang sesuai amanat pada perubahan UUD 1945 Pasal 134 ayat 2, yaitu menyebutkan bahwa negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi ...
... Dengan dimasukkannya Sistem Jaminan Sosial dalam perubahan UUD 1945, kemudian terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menjadi suatu ....,, bukti yang kuat ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
