... Perubahan sistem ketatanegaraan yang terjadi pasca amandemen UUD 1945 belum secara tuntas diikuti dengan pembentukan undang-undang pelaksanaannya. ...
... Sementara itu peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial masih merupakan hukum positif karena belum mampu diganti dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jiwa dan semangat UUD 1945 ...
... Prolegda tidak saja akan menghasilkan peraturan daerah yang diperlukan untuk mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan amanat UUD 1945 tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat ...
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD Kab. Bogor Tahun 2011 No 5
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyusunan Program Legislasi Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan hukum di daerah perlu ditetapkan penyusunan program Legislasi Daerah untuk menetapkan program Legislasi Daera maka perlu membentuk Perda tentang Penyusunan Program Legislasi Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 27 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 16 Tahun 2010; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 16 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2006; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 27 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2009.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Visi Dan Misi, Arah Kebijakan, Kebijakan Umum, Tata Cara Penyusunan Dan Pelaporan Prolegda, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2011.
32 Hlm.
Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 3 Tahun 2015
... UMUMDewan Perwakilan Daerah merupakan Lembaga Negara dalam cabang kekuasaan legislatif yang dibentuk berdasarkan amandemen UUD NRJ Tahun 1945. ...
... Dalam praktek ketatanegaraan, aturan pelaksanaan mengenai fungsi, wewenang, dan tugas DPD RI sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 tersebut mengalami perubahan dan perkembangan sejalan dengan perubahan ...
... (Namaanggota) : (Asalprovinsi) : (Asalprovinsi) : (Asalprovinsi) : (Asalprovinsi) Hadirinyangkamimuliakan, Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22D UUD 1945, DPD RI mempunyai tugas dan wewenangantara lain ...
Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-066/A/JA/04/2012 tentang Penetapan Dokumen Usulan dan Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010-2014
DesaPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Hasil pencarian pada file:
... Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika: b. Administrasi Pemerintahan Desa: dan c. Pendidikan, Sosial, Budaya dan Agama. ...
... Jumlah soal dengan materi tentang Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika sebanyak 40 (empat puluh) soal atau sebesar 40 Yo (empat puluh persen) dari jumlah seluruh soal, b. ...
... memperoleh nilai dengan jumlah yang sama lebih dari 1 (satu) orang, maka penentuan peringkat dilakukan dengan cara berikut : a ditentukan berdasarkan jumlah nilai tertinggi pada soal dengan materi Pancasila, UUD ...
... 1945 dan Bhineka Tunggal Ika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, b apabila setelah ditentukan berdasarkan jumlah nilai tertinggi pada soal dengan materi Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemilihan Kepala Desa Antara Waktu Melalui Musyawarah Desa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 D ayat (6) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan perbup ini.
Dasar Hukum peraturan ini adalah UU No. 16 Tahun 2013; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 47 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 65 Tahun 2017; PERDA No. 6 Tahun 2017; PERBUP No. 82 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, pemilihan kepala desa antarwaktu, pengambilan sumpah/janji dan pelantukan kepala desa antarwaktu, biaya pemilihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2021.
Mencabut Peraturan Bupati No. 81 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu
15 hlm
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2010
Partai Politik dan PemiluPendidikanStandar/Pedoman
Hasil pencarian pada file:
... Konsepsi HAM dalam UUD 1945; e. Konsepsi HAM dalam UUD lainnya; f. Konsepsi HAM dalam UUD yang telah diamandemen; dan g. Hak warga negara dalam pemilu. ...
... Ciri-ciri pokok system pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945; b. Pembagian kekuasaan menurut UUD 1945; c. Bentuk negara dan bentuk pemerintahan; d. Hubungan pusat dan daerah dalam NKRI; e. ...
... UUD 1945 Cakupan materi antara lain: a. Paham konstitusionalisme dan negara hukum; b. Pembukaan dan pokok-pokok pikiran UUD 1945; c. Tema-tema pokok dalam batang tubuh; dan d. Amandemen UUD 1945. ...
... Pertahanan dan Keamanan dalam perspektif Pancasila/UUD 1945; b. Sistem Pertahanan Semesta; c. Sistem pertahanan keamanan nasional; dan d. Human security. ...
... Perlindungan terhadap anak sejatinya telah ada sejak indonesia merdeka yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi ".... melindungi seqenap bangsa indonesia dan eeluruh. tumpah darah indonesia ...
... .... ", dan dalam perkembangannya semakin ditingkatkan dengan penguatan pengaturan tentang HAM dalam amandemen UUD RI 1945 .. ...
... Kesadaran tentang pentingnya jaminan perlindungan sosial terus berkembang sesuai amanat pada perubahan UUD 1945 Pasal 134 ayat (2), yaitu menyebutkan bahwa negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi ...
... seluruh rakyat Indonesia, dengan dimasukkannya Sistem Jaminan Sosial dalam perubahan UUD 1945, kemudian terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menjadi ...
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknik Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Pada Puskesmas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat, pemerintah menyelenggarakan jaminan kesehatan
sebagai upaya memberikan perlindungan kesehatan kepada
masyarakat, Pemerintah Daerah telah melaksanakan Program
Jaminan Kesehatan pada Puskesmas dengan menetapkan
Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Pada Puskesmas
UU No.6 Tahun 1991, UU No.40 Tahun 2004 , UU No.36 Tahun 2009, UU No.24 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.36 Tahun 2014, PP No.101 Tahun 2012, PP No.32 Tahun 2014, PP No.82 Tahun 2018, Permenkes No.28 Tahun 2014, Permenkes No.21 Tahun 2016, Permenkes No.52 Tahun 2016, PERDA No.8 Tahun 2016 , PERBUP No.58 Tahun 2019,
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 Tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Pada
Puskesmas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2021.
Halaman 57
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2022
... UMUM Dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 yakni ketentuan Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. ...
... Pendidikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diharapkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut ...
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD Tahun 2022 No.7
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren
ABSTRAK:
Bahwa semakin menigkatnya jumlah pondok pesantren dan santri di kota tasikmalaya, dalam upaya meningkatkan tugas pemda kota dalam upaya fasilitasi penyelenggaraan pesantren, maka perlu ditetapkan Perda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 18 Tahun 2019; PP No. 55 Tahun 2007; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi PP No. 4 Tahun 2022; Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, perencanaan, pembinaan dan pemberdayaan pesantren, koordinasi dan komunikasi, partisipasi masyarakat, sinergitas, kerja sama, dan kemitraan, sistem informasi, tim pengembangan dan pemberdayaan pesantren, monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2022.
22 Hlm.
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2018
... -3Dalam Pasal 281 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa identitias budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. ...
... Selanjutnya pasal 32 ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan bahasa nasional. ...
Dalam rangka pelaksanaan nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka, serta memperkuat jati diri masyarakat Aceh, menanamkanrasa persatuan dan kesatuan, rasa cinta tanah Aceh yang memiliki kesadaran sosial keagamaan yang tinggi, sebagai bagian dari cinta tanah air Indonesia dalam membangun semangat juang dan pembangunan nasional khususnya Aceh; Berdasarkan nota kesepahaman Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki 15 Agustus 2005, Aceh berhak menetapkan bendera, lambang, dan himne sendiri; Berdasarkan Pasal 248 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Pemerintah Aceh dapat menetapkan himne Aceh sebagai pencerminan keistimewaan dan kekhususan yang diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh; Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu dibentuk Qanun tentang Himne Aceh.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UUD 1945, UU No. 24 Tahun 1956, UU No. 1999, UU No. 11 Tahun 2006, PP No. 77 Tahun 2007, Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013, Qanun Aceh No. 19 Tahun 2013.
Peraturan ini berisi tentang : Ketentuan Umum; Himne Aceh; Kewajiban dan Larangan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2018.
19 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
