... Yang diperlukan oleh pemerintah adalah aturan agar kegiatan masyarakat itu sendiri sesuai dengan prinsip pembangunan yang telah ditetapkan dalam Pasal 33 UUD Negara RI Tahun 1945 yaitu berdasarkan demokrasi ...
TATACARA - PENYUSUNAN - DOKUMEN - PERENCANAAN - PEMBANGUNAN - DAERAH - KABUPATEN BATANG HARI
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2006/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) tentang TATACARA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2005; PP No. 20 Tahun 2004; PP No. 21 Tahun 2004; PERDA No. 17 Tahun 2004
PERDA ini Mengatur Mengenai Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari; Meliputi Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan; Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2006.
11 hlmn; 6 pnjlsn
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 81 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 35, BERITA DAERAH KOTA LANOSA TAHUN 2021 NOMOR 956
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Biaya Umum Pemerintahan Kota Langsa Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan rencana kerja/pelaksanaan anggaran pemerintah Kota Langsa dengan pendekatan penganggaran terpadu, dipandang perlu mengintegrasi ·seluruh proses perencanaan dan penganggaran pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Langsa dengan kebutuhan belanja pegawai sesuai relevansi/kemampuan daerah ke dalam suatu standar biaya umum Pemerintah Kota Langsa Tahun 2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Langsa Tahun 2022.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021; Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008
Peraturan Walikota ini terdiri dari 6 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Ketentuan Penutup dan Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2021.
30
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangli Nomor 26 Tahun 2017
... 168.000.000,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 5 . 2 . 19 125.633.250,00 (42.366.750,00) 74,78 28.000.000,00 Pemantapan wawasan berdemokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pertanggungjwaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Keputusan Gubernur Bali Nomor 1553/04-D/HK/2017; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Bupati Bangli Nomor 31 Tahun 2016.
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2017.
-
-
630
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan No. 4 Tahun 2011
... penggunaan sumberdaya yang kewenangannya diberlkan oleh seluruh konstituen unsur pembentuk negara untuk mewujudkan tujuan bemegara sebagaimana yang telah menjadi komitmen dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan SPIP, perlu adanya petunjuk pelaksanaan yang mengikat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006;
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008;
Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 48 Tahun 2008;
Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2011.
17 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 10, BERITA AERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 10
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang STANDAR HARGA JASA TAHUN ANGGARAN 2024
ABSTRAK:
a. bahwa untuk terciptanya efektifitas, tertib administrasi, akuntanbilitas dan transparasi dalam rangka perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024, diperlukan standar harga jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan pemerintah daerah;
b. bahwa untuk memberikan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran serta berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2)
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Walikota menetapkan Standar Barang, Standar Kebutuhan dan
Standar Harga;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar
Harga Jasa Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016
Peraturan Walikota Tentang Standar Harga Jasa Tahun Anggaran 2024,Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2023.
-
-
62 Halaman dan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 66 Tahun 2022
... Penclidikan Gratis SD/ SMP dan Kesehatan Gratis Seperti diamanatkan dalam UUD 1945 setiap warga negara berhak menclapatkan pendidikan, maka dengan adanya kebijakan wajib belajar bagi masyarakat, Pemerintah ...
... P endidikan G ratis SD /SM P dan K esehatan G ratis Seperti d ia m a n atk an dalam UUD 1945 setiap w arga n eg ara b erh ak m en d ap atk an p endidikan, m ak a dengan ad an y a kebijakan wajib belajar ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun 2019 tentang Peta Jalan (Road Map) Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 - 2023
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 - 2023, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun 2019 tentang Peta Jalan (Road Map) Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 - 2023 perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun 2019 ten tang Peta Jalan (Road Map) Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 - 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun 2019;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang perubahan Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun 2019 pada bagian Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2022.
Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun 2019 diubah.
82 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2015
... Kcpala Didang Perbendaharaan pada DPKAD selaku kuasa UUD ber t uga s menyiapkan anggaran kas , menyiapka n Surat Pcnyediaan Dana (SPU), melak sanakan pe mbcrian pinjarnan atas nama Pemerintah Daeruh , ...
... DPA-SKPD keparla pihak kP.figH. 49. suret Pcrintan Pencnirnn Dnnn yang selnnjutrtya disingkat SP2D adalah dokumcn ynng digunukun sebugui dasar pencairan d~-'\11:--1 y: .. 111~ cl it r:1hi1 k:-i n oleh UUD ...
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Kota Semarang Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
bahwa dengan diterbitkannya Perpres No 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perka LKPP No 18 tahun 2014 tentang Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Perwal Semarang No 34 Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kota Semarang TA 2015, perlu ditinjau kembali; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Perwal Semarang tentang pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kota Semarang TA 2015;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 28 tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU no 1 Tahun 2004; UU No 15 tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 1976; PP No 50 Tahun 1992; PP No 58 tahun 2005; PP No 71 Tahun 2010; PP No 27 Tahun 2014; perpres No 54 tahun 2010; Permendagri No 17 tahun 2007; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 32 tahun 2011; Permenkeu No 53/PMK.02/2014; Permendagri No 37 tahun 2014; Perda Kota Semarang No 11 Tahun 2006; Perda Kota Semarang No 5 Tahun 2007; Perda Kota Semarang No 11 Tahun 2014; Perwal Semarang No 6 Tahun 2007; Perwal Semarang No 9 Tahun 2008; Perwal Semarang no 27 Tahun 2010; Perwal Semarang No 20 Tahun 2012; Perwal Semarang No 20 tahun 2014; Perwal Semarang No 40 tahun 2014;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pedoman penatausahaan pelaksanaan APBD secara rinci diatur dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2015.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 34 Tahun 2014 dicabut.
70 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 10 Tahun 2022
... I fX Pxl A 1 X P A D bungKup MasK/ breaming MasK bingie use i O 1 a A A l PI 1 A ft ^ A p" Ip ft ^3 If A A ft PX 1 A P* ft^AP"lp C t A AI PX t 1 ^ PX D bungkup Mask/ Breatning Mask bingie use s ni IC UUd ...
... Lainnya Sungkup Mask/ Breathing Mask Single use 5 O B a fx ft* Ift ft i fx ft j4 A — IP ft ^3 — A A ft Ix T A ft* ftjiAftftIp OT fX A 1 PX • B ft" A O bungkup Mask/ Breathing Mask Single use 5 r\i lo UUd ...
... Rn KP A 373 8nn Tinta Pptak 1 11 Iva N/CLaN 1 UllCI T n n pr M a rk Biimnrint 33 A • u n ci IVICIIX DlUCfJI lilt OD M DUdll Rn Kp A78 81 n Tinta Cpt-ak 1 111 La V/C La i\ Bliipnrint DiUCpl lilt hi loh UUd ...
... VJVJMrVL/IMIV Am m 11 Ml 11 pu 1 RD 33 0 73 O h at Pair UUd I ivd II T R A N F X A M IC A C ID I NI 7 5 0 M R / 5 MI 1 AMIVCAMIVIIV^ ry\xlL/ IIVJ BOUIVIVJ/OIVIL Amniil Ml It pu 1 Rp 2 , 3 68 Obat Cair ...
standar biaya masukan pemerintah kabupaten Gorontalo utara 2023
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD/10/2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara 2023
ABSTRAK:
Peraturan ini di bentuk untuk melaksanakan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kode dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 20 Tahun 2004; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018; Perda No. 5 Tahun 2012
Dalam Peraturan ini diatur tenteng Standar Biaya masukan Pemerintah Kabupaten Gorontalo 2023 termasuk didalamnya mengatur tentang Standar Biaya Masukan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2022.
Terdiri dari 354 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2022
... Drumhand OB 2.000.000 54 Behan Jasa Kantor Lainnya Honorarium Pernhaca Panca Prasetya KORPRI OK 250.000 pada Upacara Harl Besar Nasional/Daerah 55 Beban Jasa Kantor Lainnya Honorarium Pembaca Pembukaan UUD ...
PERBUP Kab. Gunung Mas No. 54 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Serta Standar Biaya Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Serta Standar Biaya Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa serta Standar Biaya Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
Peraturan Menteri Dalam Nege Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah rahun Anggaran 2022; dan
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Pera.ngkat Daerah Kabupaten Gunung Mas.
(1) Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Serta Standar Biaya meliputi:
a. Satuan biaya honorarium;
b. Satuan biaya perjalanan dinas;
c. Satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
d. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
e. Satuan biaya pemeliharaan; dan
f. Standar harga satuan barang dan jasa.
(2) Standar Harga Satuan Barang dan Jasa serta Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2022.
96
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
