Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 248.199 peraturan dalam 0,964 detik

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 42 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Peraturan BRIN Nomor 42 Tahun 2022.pdf

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penerapan Program Manajemen Resiko Keamanan Pangan Di Sarana Produksi Pangan Olahan

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

peraturan-bpom-no-10-tahun-2023.pdf

manajemen-pangan

2023

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan NO. 10, BN.2023 (237)/266 hlm

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penerapan Program Manajemen Resiko Keamanan Pangan Di Sarana Produksi Pangan Olahan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melindungi masyarakat dari peredaran pangan olahan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu, dan gizi, perlu diterapkan sistem jaminan keamanan pangan; b. bahwa penerapan sistem jaminan keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui penerapan program manajemen risiko keamanan pangan di sarana produksi pangan olahan; c. bahwa penerapan program manajemen risiko keamanan pangan di industri pangan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan di Industri Pangan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penerapan Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan di Sarana Produksi Pangan Olahan;
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penerapan PMR, izin penerapan PMR, izin penerapan PMR bertahap, penerapan PMR bagi produsen yang memproduksi pangan olahan selain pangan olahan risiko tinggi dan/atau BTP, biaya, pengawasan, sanksi adminsitratif, ketentuan peralihan dan ketentuan dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2023.
266 hlm

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 37 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Akreditasi Penerbit Ilmiah

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi Publik

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Peraturan BRIN Nomor 37 Tahun 2022.pdf

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut sebagian

ketentuan mengenai penguatan sistem inovasi daerah, penataan unsur sistem inovasi daerah, dan pengembangan sistem inovasi daerah dalam Peraturan Bersama antara Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484) yang saat ini menjadi kewenangan BRIN, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Download file:

Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023.pdf

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 10 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi pendidikan dan pelatihan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Peraturan BRIN Nomor 10 Tahun 2023.pdf

Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 12 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Abstrak

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perka Bapeten No. 8 Tahun 2015 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Mencabut

Perka Bapeten Nomor 5 tahun 2005 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan bagi Pejabat pemerintah yang Memangku Jabatan Strategis dan Potensial/Rawan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Download file:

Perka Bapeten Nomor 12 Tahun 2013.pdf

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 8 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Hayati

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BRIN No. 9 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan

Download file:

Peraturan BRIN Nomor 8 Tahun 2021.pdf

Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Hayati

2021

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional NO. 8, BN.2021 (1086) : 10 hlm.; jdih.brin.go.id

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Hayati

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Organisasi Riset, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Hayati.
Dasar hukum Peraturan BRIN ini adalah UU Nomor 11 Tahun 2019; UU Nomor 11 Tahun 2020; Perpres Nomor 78 Tahun 2021; Peraturan BRIN Nomor 1 Tahun 2021; dan Peraturan BRIN Nomor 4 Tahun 2021.
Peraturan BRIN ini mengatur tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset (OR) Ilmu Pengetahuan Hayati dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. OR Ilmu Pengetahuan Hayati berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BRIN yang dipimpin oleh Kepala. OR Ilmu Pengetahuan Hayati mempunyai tugas menyelenggarakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang ilmu pengetahuan hayati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2021.

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 10 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BRIN No. 11 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora

Download file:

Peraturan BRIN Nomor 10 Tahun 2021.pdf

Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora

2021

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional NO. 10, BN.2021 (1088) : 10 hlm.; jdih.brin.go.id

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Organisasi Riset, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora.
Dasar hukum Peraturan BRIN ini adalah UU Nomor 11 Tahun 2019; UU Nomor 11 Tahun 2020; Perpres Nomor 78 Tahun 2021; Peraturan BRIN Nomor 1 Tahun 2021; dan Peraturan BRIN Nomor 4 Tahun 2021.
Peraturan BRIN ini mengatur tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset (OR) Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. OR Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BRIN yang dipimpin oleh Kepala. OR Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora mempunyai tugas menyelenggarakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang ilmu pengetahuan sosial dan humaniora sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2021.

Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Kepesertaan dan Simpanan Tabungan Perumahan Rakyat

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Peraturan BP Tapera Nomor 4 Tahun 2021.pdf

Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Laporan Pengelolaan Program Tabungan Perumahan Rakyat

Abstrak

Perumahan, Permukiman

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Peraturan BP Tapera Nomor 7 Tahun 2021.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT