Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 248.199 peraturan dalam 0,938 detik

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 3 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Peraturan BRIN Nomor 3 Tahun 2021.pdf

Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir

2021

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional NO. 3, BN.2021 (1081) : 9 hlm.; jdih.brin.go.id

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 75 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir.
Dasar hukum Peraturan BRIN ini adalah UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2017; Perpres Nomor 78 Tahun 2021; Peraturan Menteri PANRB Nomor 75 Tahun 2020; dan Peraturan BRIN Nomor 1 Tahun 2021.
Peraturan BRIN ini mengatur tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini digunakan untuk perhitungan kebutuhan: a. Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir pada instansi pembina; dan b. Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir pada instansi pengguna. Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir ditetapkan oleh PPK untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan rencana strategis instansi pemerintah dan mempertimbangkan dinamika/perkembangan organisasi instansi pemerintah.

CATATAN:

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2021.
Lampiran file: 19 hlm.

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 4 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Diubah dengan

Peraturan BRIN No. 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional
Peraturan BRIN No. 27 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional

Mencabut

Peraturan LIPI No. 10 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Permen Ristekdikti No. 49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Perka Batan No. 7 Tahun 2014 tentang Penyetaraan Kelas Jabatan dan Penempatan Pegawai pada Jabatan di Badan Tenaga Nuklir Nasional

Download file:

Peraturan BRIN Nomor 4 Tahun 2022.pdf

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Kategori Pangan

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

peraturan-bpom-no-13-tahun-2023.pdf

pangan

2023

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan NO. 13, BN.2023 (428)/6 hlm

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Kategori Pangan

ABSTRAK:

a. bahwa kategori pangan merupakan kriteria yang menjadi dasar dalam penetapan standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu, gizi, dan label pangan olahan; b. bahwa ketentuan mengenai kategori pangan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kategori Pangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi di bidang pangan, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki fungsi penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Kategori Pangan;
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, persyaratan kategori pangan, deskripsi, definisi, dan/atau karakteristik dasar pangan, bahan baku dan pengawasan

CATATAN:

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2023.
6 hlm

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 7 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Teknik

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BRIN No. 14 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material

Download file:

Peraturan BRIN Nomor 7 Tahun 2021.pdf

Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Teknik

2021

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional NO. 7, BN.2021 (1085) : 12 hlm.; jdih.brin.go.id

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Teknik

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Organisasi Riset, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Teknik.
Dasar hukum Peraturan BRIN ini adalah UU Nomor 11 Tahun 2019; UU Nomor 11 Tahun 2020; Perpres Nomor 78 Tahun 2021; Peraturan BRIN Nomor 1 Tahun 2021; dan Peraturan BRIN Nomor 4 Tahun 2021.
Peraturan BRIN ini mengatur tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset (OR) Ilmu Pengetahuan Teknik dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. OR Ilmu Pengetahuan Teknik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BRIN yang dipimpin oleh Kepala. OR Ilmu Pengetahuan Teknik mempunyai tugas menyelenggarakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang ilmu pengetahuan teknik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2021.

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 16 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Peraturan BRIN Nomor 16 Tahun 2022.pdf

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 24 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia melalui Mobilitas Periset

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Peraturan BRIN Nomor 24 Tahun 2022.pdf

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal Kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik Perekonomian

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Perka_1_2014.pdf

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 29 Tahun 1960

• Berlaku mulai 64 tahun yang lalu

Pokok-Pokok Penyelenggaraan Transmigrasi

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

perpu 029 1960.pdf

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Jadwal Retensi Arsip Substantif Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Abstrak

Arsip Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BNPB No. 1 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Download file:

Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2014.pdf

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tata Cara Pelaksanaan Penjualan untuk Penghapusan Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan di Badan Koordinasi Penanaman Modal

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

2017._8_Pelaksanaan_penjualan_BMN_.pdf

2017._8_Pelaksanaan_penjualan_BMN_lamp_.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT