Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 248.199 peraturan dalam 1,02 detik

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pedoman Penyusunan Perencanaan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Perka BKN Nomor 22 Tahun 2013.pdf

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Sistem Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Badan Standardiasi Nasional

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern Gratifikasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perka BSN No. 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional

Diubah dengan

Perka BSN No. 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional

Download file:

Perka BSN 4 Tahun 2014.pdf

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 49 Tahun 2015

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Pedoman Penyusunan Karya tulis/Karya Ilmiah Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur

Abstrak

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Perka BKN Nomor 49 Tahun 2015.pdf

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

Abstrak

Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2018

Mencabut

Peraturan Bawaslu No. 13 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota

Download file:

Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2016.pdf

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang Dipekerjakan pada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, dan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Perka BKN Nomor 15 Tahun 2015.pdf

Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 1 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Loka Iradiator Gamma

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BATAN Batan No. 2 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional

Download file:

Peraturan BATAN No. 1 Tahun 2018.pdf

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Keahlian dan Angka Kreditnya

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Perka BKN Nomor 11 Tahun 2012.pdf

Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Tata Cara Penanganan Pengaduan Internal Di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif

Abstrak

Pengaduan Internal

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Peraturan Bekraf Nomor 1 Tahun 2019.pdf

TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN INTERNAL DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF

2019

Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif NO. 1, BN. 2019 No. 529, www.peraturan.go.id

Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Internal Di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif

ABSTRAK:

a. bahwa dalam untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif, perlu memberikan akses kepada pegawai dalam memberikan laporan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran dan tindak pidana; b. bahwa untuk mendorong peran serta pegawai dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif atas layanan yang diberikan, perlu dilakukan penanganan terhadap pengaduan internal; c. bahwa pengaduan internal perlu diatur dan dikelola secara baik dan benar serta memberikan perlindungan dan penghargaan bagi pegawai yang melaporkan terjadinya pelanggaran dan tindak pidana di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Ekonomi Kreatif tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Internal di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif;
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4890); 2. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139); 3. Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1145), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 411);
Ketentuan Umum; Mekanisme Pengaduan Internal; Monitoring dan Evaluasi; Perlindungan; Penghargaan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2019.
13 halaman dengan lampiran

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Pedoman Penyusunan dan Penilaian Sasaran Kerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Perka BKN Nomor 34 Tahun 2011.pdf

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perka LAN No. 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III

Diubah dengan

Perka LAN No. 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III

Mencabut

Perka LAN No. 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III

Download file:

Peraturan LAN Nomor 21 Tahun 2013.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2018.