Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... . :217 tahun . 1957 berlaku bap.;i memperir~ati arwah ja ne bersangkutan, Keputu:,an i.n ; mul.aL berlaku pada ha r r ditetapkan. Sd r • E. FACHHUDDIN dan K. H. ...
... H, Fachr-udd Ln 2 , K, I!. ...
... Ho,217 t ahun 195'1 meng e na L perat~an t errt ang Pa.hl.awan Ketne r'd eka an Nasional ; 2, Kepucu s an kami No.241 tahun 1958 meng en ad, perat ur an t ent ang tj a ra pene c apan Pah Lawan Kerne rdekaan ...
... 2 No.J.A.io i: 95/2; . . . --~ c , sur-at--eur-ar J:.!enteri Daia.m. Negeri tanggal: 4 · Desember 1952 Ho.J ?em.?5/17/43.dan tanggal 9 .Pebruari·:i,953 ! ...
... ~rbMas. d_a:i:~ _ S-,,a~a-_1 dJa Klµr..gkung sadJe., behke.n· dju.ga di l.ain S'uapradJa can di ; lain-lai.n daere.h di Indonesia dimana ·dalnl.lu dilakuka.n °:;iei·la-.: wanan atas kekt:eten · seodjate ...
... WN 1953, PRESIDEN REPUBLIK .. fNDCNE:SIA .· .. r '• ;. .. ...
... (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5219): Peraturan Pemerintah Nomor2Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik ...
... IndonesiaTahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5272): Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tent sebagaimana telah diubah beberapa kali terak Tahun 2012 tentang Perubahan ...
... Menetapkan : 30 31 32 33 34 35 sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman ...
... Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 540): PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan ...
... Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor ...
... Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 44381 : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633): Undang-Undang ...
bahwa sebagai pelaksana Keputusan Gubenur Aceh Nomor 903 - 48 Tahun 2013 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kota Langsa Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Walikota Langsa Tahun 2013 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2013.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 540) ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angga ran 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694); Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun ( Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38); Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12); Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 1); Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10).
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2013
... 7 • .Scltr·etariat •••••• 2. Pa:•;.,; tJ.r::rft.uri ; 3. Bad an ~,.,,.,<::riksa Keuangan , 4. D'j ales a Agu=1g ; 5. Sek:rota1'iat l·:egara ; 6. Sekretariat Presidium Kabf.no t L, Fara lfontcri Uta. ...
... SALilfAlT : Su.rat Ke pu tusan ini d Lsampai.kan u.ntuk dikctahui ke·· pi;.da : : Henc;angke:t; para ped.j<,bat jang nama..11.ja tertj~:tun: da.Lam kolon: 2 (dua) Lampf.r-an II ! ...
... /Sokrota:t1a t Kep~esid.on:.:1.r,/i::ai:>ir:et i're"id,)n jang nama-namanj a tertjantur.i d a.Lam ko Lom 2 (d'u:,d lru:ip'..~,:,J, _ surat ke put.usan ini dari dja- bata.nnja tel'sobut pada ko Lora 3 ( ...
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Hasil pencarian pada file:
... Disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2012 PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, ttd. DR. H. ...
... SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA, ttd. ...
... AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIKINDONESIATAHUN 2012 NOMOR 115 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Asisten Deputi Hukum, ttd. ...
... Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 4. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RepublikIndonesia; 9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 10. ...
... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. ...
... UNDANG-UNDANG REPUBLIKINDONESIANOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES (KONVENSI ...
... Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945; 2. ...
... Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 3882); 3. ...
Undang-undang (UU) tentang Pengesahan International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi International Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya)
ABSTRAK:
CATATAN:
Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2012.
Peraturan BIG No. 1 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi Geospasial Tematik Antar Penyelenggara Informasi Geospasial
Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan NO. 1, BN 2021 (14) : 15 hlm
Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Tipologi Pos Lintas Batas Negara
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan sistem pengawasan dan
pelayanan lintas batas negara yang efektif, efisien, tertib,
nyaman, dan aman sesuai dengan karakteristik, kondisi,
dan kebutuhan, perlu diatur tipologi pos lintas batas
negara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Tipologi
Pos Lintas Batas Negara
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006Nomor 4661, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3612);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4925);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5216);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang
Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5070), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5731);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang
Badan Nasional Pengelola Perbatasan, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola
Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 79);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
886);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pos
Lintas Batas Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1203);
Bab I. Ketentuan Umum
Bab II. Fungsi dan Jenis Pos Lintas Batas Negara
Bab III. Zona Pos Lintas Batas Negara
Bab IV. Tipe dan Kriteria Pos Lintas Batas Negara
Bab V. Sarana dan Prasarana Pos Lintas Batas Negara
Bab VI. Penetapan Tipe Pos Lintas Batas Negara
Bab VII. Evaluasi
Bab VIII. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2021.
15 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
