Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 248.053 peraturan dalam 0,975 detik

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2018

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyidik Badan Narkotika Nasional

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Peraturan Kepala BNN Nomor 8 Tahun 2018.pdf

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 12 Tahun 2018

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pedoman Nilai-Nilai Organisasi Dalam Pengembangan Budaya Kerja

Abstrak

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Peraturan Kepala BNN Nomor 12 Tahun 2018.pdf

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Dan Narapidana Tindak Pidana Terorisme

Abstrak

Terorisme

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Peraturan BNPT No. 1 Tahun 2021.pdf

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 3 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Informasi Publik

Hasil pencarian pada file:

Download file:

peraturan BNPT No. 3 Tahun 2022.pdf

PENYELENGGARAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

2022

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme NO. 3, BN 2022 (754) : 50 hlm

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

ABSTRAK:

a. bahwa dalam memenuhi hak setiap orang dalam memperoleh layanan informasi publik yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu memiliki standar layanan informasi publik di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; b. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan layanan Informasi publik di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, perlu menyusun dan menetapkan standar informasi publik di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam peningkatan penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme MenjadiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30); 5. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 723); 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
Bab I. Ketentuan Umum Bab II. Penyelenggara Layanan Informasi Publik (atasan PPID, PPID, PPID Pelaksana, Tim Pertimbangan dan Petugas pelayanan informasi publik) Bab III. Kategori Informasi Publik Bab IV. Standar Layanan Informasi Publik Bab V. Pelaporan Bab Vi. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2022.
50

Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Abstrak

Arsip

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1364/K/X/2014 tentang Jadwal Retensi Arsip Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Download file:

Peraturan Bapeten Nomor 11 Tahun 2019.pdf

Arsip

2019

Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir NO. 11, BN 2019 (1645): 7 halaman, jdih.bapeten.go.id

Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

ABSTRAK:

Untuk mewujudkan pengelolaan arsip yang efektif dan efisien serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan perlu menetapkan jadwal retensi arsip di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
Dasar hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 43 Tahun 2009; PP Nomor 28 Tahun 2012; Keppres Nomor 103 Tahun 2001; dan Keputusan Kepala Bapeten Nomor 01 Rev.2/K-OTK/V-04.
Peraturan ini mengatur tentang jadwal retensi arsip di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. JRA digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan Arsip di lingkungan Badan.

CATATAN:

Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2019.
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1364/K/X/2014 tentang Jadwal Retensi Arsip Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 130 hlm.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Logo, Pataka, Mars, dan Pakaian Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2017.pdf

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pemulihan Dengan Segera Prasarana Dan Sarana Vital

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Peraturan BNPB No 3 Tahun 2022.pdf

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Pengangkatan Kedalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Melalui Penyesuaian/Inpassing

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengangkatan kedalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1461)

Download file:

Peraturan LAN Nomor 9 Tahun 2017.pdf

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Abstrak

Partai Politik dan Pemilu

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Download file:

Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2014.pdf

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perka BNN No. 16 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional

Mencabut

Peraturan Ketua BNN Nomor: PER/03/IX/2008/BNN tanggal 8 September 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional

Download file:

Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2010.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT