Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 248.053 peraturan dalam 0,979 detik

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Abstrak

Partai Politik dan Pemilu Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan KPU No. 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Diubah dengan

Peraturan KPU No. 18 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Download file:

Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2010.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pelaporan Transaksi Efek

Abstrak

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Hasil pencarian pada file:

Download file:

SAL POJK 22(1).pdf

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Analis Standardisasi Melalui Penyesuaian/Inpassing

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Peraturan BSN 9 Tahun 2021.pdf

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 4 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Peraturan KPK Nomor 4 Tahun 2018.pdf

SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

2018

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi NO. 4, BN. 2018 No. 590, www.peraturan.go.id

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi

ABSTRAK:

a. bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki sistem elektronik yang berdampak serius terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, kelancaran penyelenggaraan negara, atau pertahanan dan keamanan negara (kategori strategis); b. bahwa dalam rangka melindungi serta menjaga kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity) dan ketersediaan (availability) Aset Informasi Komisi Pemberantasan Korupsi, diperlukan Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang menerapkan standar Keamanan Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. bahwa Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP-166B/PKPK/11/2006 tentang Kebijakan dan Struktur Organisasi Keamanan Informasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan Sistem Manajemen Keamanan Informasi; d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi;
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348); 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551); 7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Operasi Baku (Standard Operating Procedures); 8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2013 tentang Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi; 9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor PER-02 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pengawasan Internal; 10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Disiplin Pegawai dan Penasihat di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1579); 11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Kearsipan di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 598); 12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pedoman Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1073); 13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 03 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Neg
Mengatur tentang: a. Tujuan Sistem Keamanan Sistem Informasi b. Komitmen pimpinan dan kebijakan sistem manajemen keamanan informasi c. Susunan organisasi keamanan informasi d. Sasaran, peran, dan peta pengendalian sistem manajemen keamanan informasi e. Kerangka kerja sistem manajemen keamanan informasi f

CATATAN:

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2018.
58 halaman dengan lampiran

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 47 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BKN No. 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional

Mengubah

Peraturan BKN No. 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional

Download file:

Peraturan BKN Nomor 47 Tahun 2019.pdf

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum

Abstrak

Partai Politik dan Pemilu Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan KPU No. 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Diubah dengan

Peraturan KPU No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum
Peraturan KPU No. 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum

Mencabut

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tata Cara Verifikasi Dan Penelitian Pemenuhan Syarat Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota Pemilihan Umum Tahun 2004

Download file:

Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

Diubah dengan

Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan atas POJK tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

Download file:

POJK 32. Rencana dan Peny...rusahaan Terbuka.pdf

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Abstrak

Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Diubah dengan

Peraturan KPU No. 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Peraturan KPU No. 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Peraturan KPU No. 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Mencabut

Peraturan KPU No. 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Download file:

Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015.pdf

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Melalui Penyesuaian/Inpassing

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Melalui Penyesuaian/Inpassing

Download file:

Peraturan BIG Nomor 1 Tahun 2019.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.03/2019 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit bagi Bank Umum

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

pojk 31-2019.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2021.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Informasi Geospasial ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.