Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 248.199 peraturan dalam 1,07 detik

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 28 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Analis Kebijakan

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Peraturan LAN Nomor 28 Tahun 2017.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek

Abstrak

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Hasil pencarian pada file:

Download file:

SAL - POJK Perizinan PE_.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan

Abstrak

Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

pojk 10-2019.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2015 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan Dengan Pengelolaan (Trust)

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Diubah dengan

Peraturan OJK No. 25/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2015 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan Dengan Pengelolaan (Trust)

Mencabut

Peraturan BI No. 14/17/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust)
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/10/DPNP tanggal 28 Maret 2013 perihal Laporan Kegiatan Penitipan dengan Pengelolaan (Trust) Bank Umum yang Disampaikan kepada Bank Indonesia

Download file:

POJK 27-2015.pdf

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan LAN No. 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara

Mencabut

Perka LAN No. 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara

Download file:

Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2019.pdf

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

2019

Peraturan Lembaga Administrasi Negara NO. 1, BN. 2019 No. 14, www.peraturan.go.id

Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
Mengatur tentang Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Organisasi; Kepala; Sekretariat Utama; Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara; Deputi Bidang kajian dan Inovasi Manajemen Aapratur Sipil Negara; Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara; Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi; Inspektorat; Pusat Data dan Sistem Informasi; Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Dan Pusat Pelatihan dan pengembangan dan Kajian; Unit Pelaksana Teknis; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Lembaga Administrasi Negara ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2019.
Mencabut Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245)
75 halaman dengan lampiran

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 8 Tahun 2018

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Badan Informasi Geospasial

Abstrak

Geospasial, Ruang Kebumian

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan BIG No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Badan Informasi Geospasial

Download file:

Peraturan BIG Nomor 8 Tahun 2018.pdf

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pakaian Dinas Dan Atribut Pegawai Badan Informasi Geospasial

Abstrak

Pakaian Dinas

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Dokumen Peraturan Badan I...mor 5 Tahun 2023.pdf

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT - PEGAWAI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

2023

Peraturan Badan Informasi Geospasial NO. 5, BN 2023 (511): 6 Halaman, jdih.big.go.id

Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Pakaian Dinas Dan Atribut Pegawai Badan Informasi Geospasial

ABSTRAK:

Bahwa untuk meningkatkan citra, wibawa, persatuan,kesatuan, dan identitas pegawai Badan Informasi Geospasial, perlu adanya pengaturan mengenai penggunaan pakaian dinas beserta atribut pegawai Badan Informasi Geospasial.
Dasar Hukum Peraturan BIG Adalah; Perpres No. 128 Tahun 2022; Dan Peraturan BIG No. 4 Tahun 2020
Pasal 7 (1) Seragam Batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan Pegawai Badan pada: a. upacara hari ulang tahun KORPRI; b. upacara hari besar nasional; dan c. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI. (2) Seragam Batik KORPRI untuk pria terdiri atas: a. kemeja batik KORPRI; dan b. celana panjang berwarna biru dongker atau hitam. (3) Seragam batik KORPRI untuk wanita terdiri atas: a. blus batik KORPRI; dan b. rok dengan ketentuan paling tinggi 10 cm (sepuluh sentimeter) di bawah lutut atau celana panjang berwarna biru dongker atau hitam. (4) Seragam batik KORPRI untuk wanita berjilbab terdiri atas: a. blus batik KORPRI; b. rok atau celana panjang berwarna biru dongker atau hitam dengan panjang sampai dengan mata kaki; dan c. jilbab berwarna biru dongker atau hitam. (5) Seragam batik KORPRI untuk wanita hamil menyesuaikan.

CATATAN:

Peraturan Badan Informasi Geospasial ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2023.
Lampiran File; 16 Halaman

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 16 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Dokumen Peraturan Badan I...or 16 Tahun 2022.pdf

PETUNJUK TEKNIS - PENYELENGGARAAN JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN

2022

Peraturan Badan Informasi Geospasial NO. 16, BN 2022 (1167): 26 Halaman, jdih.big.go.id

Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan pembinaan, pengembangan karier, dan peningkatan profesionalisme pejabat fungsional surveyor pemetaan secara obyektif, transparan, dan tertib administrasi kepegawaian, perlu adanya pengaturan teknis mengenai penyelenggaraan jabatan fungsional surveyor pemetaan.
Dasar Hukum Peraturan BIG Adalah; Perpres No. 94 Tahun 2011; Peraturan BIG No. 4 Tahun 2020; Dan Peraturan PANRB No. 27 Tahun 2020
Pasal 3 (1) Surveyor Pemetaan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial pada instansi pemerintah. (2) Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan. (3) Kedudukan Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja. (4) Penetapan peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Badan Informasi Geospasial ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2022.
Lampiran File; 164 Halaman

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2023.pdf

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 14 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Badan Informasi Geospasial

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BIG No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Badan Informasi Geospasial

Download file:

Peraturan BIG Nomor 14 Tahun 2017.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2023.