Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 248.199 peraturan dalam 1,095 detik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2014 Tahun 2014

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk

Abstrak

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Hasil pencarian pada file:

Download file:

pojk 36-2014.pdf

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Penyetaraan Alumni Pelatihan Reform Leader Academy

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara pendidikan dan pelatihan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Peraturan LAN Nomor 21 Tahun 2017.pdf

Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 18 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Armada Keamanan Laut

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Peraturan Bakamla Nomor 18 Tahun 2021.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 /POJK.04/2018 Tahun 2018

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pendanaan Efek

Abstrak

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Hasil pencarian pada file:

Download file:

pojk 25 - 2018.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 /POJK.05/2016 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Diubah dengan

Peraturan OJK No. 36/POJK.05/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Download file:

POJK 1-2016.pdf

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara

Abstrak

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan LAN No. 3 Tahun 2021 tentang Besaran Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

Download file:

Peraturan LAN Nomor 9 Tahun 2021.pdf

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 8 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Laporan Harta Kekayaan Pegawai/Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor PER 04 Tahun 2010 tentang Laporan Harta Kekayaan Pegawai/Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi

Download file:

Peraturan KPK Nomor 8 Tahun 2017.pdf

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEGAWAI/PENASIHAT KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

2017

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi NO. 8, BN. 2017 No. 1541, www.peraturan.go.id

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Laporan Harta Kekayaan Pegawai/Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi

ABSTRAK:

a. bahwa kewajiban mengenai pelaporan harta kekayaan di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi membutuhkan pemuktakhiran dalam hal tata cara penyampaian Laporan Harta Kekayaan, pengaturan pengenaan sanksi disiplin, dan pengawasan terhadap kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan; b. bahwa Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tentang Laporan Harta Kekayaan Pegawai/Penasihat perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan terkait tata cara dan kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan sehingga perlu diganti dengan Peraturan yang baru; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Laporan Harta Kekayaan Pegawai/Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5661); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Suber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5374); 4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06.P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01.P.KPK Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06.P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi; 5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi; 6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985); 7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Disiplin Pegawai Dan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1579)
Mengatur tentang tata cara penyampaian laporan harta kekayaan dan hukuman disiplin bagi pegawai yang tidak menyampaikan serta pengawasan kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan

CATATAN:

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2017.
Mencabut Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor PER 04 Tahun 2010 tentang Laporan Harta Kekayaan Pegawai/Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi
9 halaman

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 78/POJK.04/2017 Tahun 2017

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Transaksi Efek yang Tidak Dilarang bagi Orang Dalam

Abstrak

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Hasil pencarian pada file:

Download file:

SAL POJK 78 - Orang Dalam.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.04/2021 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Kualitas Pendanaan Perusahaan Efek

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Peraturan OJK No. 1 Tahun 2021.pdf

Peraturan OJK No. 1 Tahun 2021_Penjelasan.pdf

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota

Abstrak

Partai Politik dan Pemilu Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum

Diubah dengan

Peraturan KPU No. 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Download file:

Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Lembaga Administrasi Negara ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Keamanan Laut ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2021.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.