Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 248.199 peraturan dalam 0,994 detik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.05/2019 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Tata Kelola Dana Pensiun

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

Download file:

pojk 15-2019.pdf

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota

Abstrak

Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan KPU No. 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Mencabut

Peraturan KPU No. 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Download file:

Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2018.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2019 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk

Abstrak

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Hasil pencarian pada file:

Download file:

pojk 9-2019.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2016 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tata Cara Permohonan Izin Usaha Reksa Dana Terbentuk Perseroan

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Permohonan Izin RD Perseroan.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 /POJK.04/2019 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

pojk 34-2019.pdf

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Komisi Pemberantasan Korupsi

Abstrak

Arsip

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2016.pdf

JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

2016

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi NO. 3, BN. 2016 No. 884, www.peraturan.go.id

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Komisi Pemberantasan Korupsi

ABSTRAK:

a. b. bahwa dalam rangka memberdayakan dan menyelamatkan arsip untuk pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi secara efektif dan efisien, perlu dilakukan penyusutan arsip secara terjadwal sebagai bukti akuntabilitas kinerja di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Komisi Pemberantasan Korupsi;
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698); Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 14 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 550);
Jenis Arsip Fasilitatif meliputi arsip-arsip di bidang keuangan, kepegawaian dan non-keuangan non-kepegawaian. Penyimpanan dan pemusnahan terhadap arsip Fasilitatif disusun secara terjadwal dalam bentuk JRA Fasilitatif. Retensi Arsip Fasilitatif terdiri dari Retensi Aktif dan Retensi Inaktif.

CATATAN:

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2016.
7 halaman

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

SAL POJK 46 - Fungsi kepatuhan BU.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Agen Penjual Efek Reksa Dana

Abstrak

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Hasil pencarian pada file:

Download file:

pojk 39-2014.pdf

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Program Penjaminan Simpanan

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

Download file:

peraturan-lps-no-1-tahun-2023.pdf

penjaminan-simpanan-perbankan

2023

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan NO. 1, BN.2023 (408)/38 hlm

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Program Penjaminan Simpanan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menjalankan fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan, salah satu tugas Lembaga Penjamin Simpanan merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan; b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan penjaminan simpanan dan menyesuaikan beberapa pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, diperlukan peraturan tentang program penjaminan simpanan yang dapat memastikan terselenggaranya pelaksanaan penjaminan simpanan secara efektif; c. bahwa Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan belum mengakomodasi perkembangan hukum dan kebutuhan saat ini sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Program Penjaminan Simpanan;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kepesertaan, kewajiban bank peserta, dokumen kepesertaan, kontribusi kepesertaan, premi penjaminan, simpanan yang dijamin, rekonsiliasi dan verifikasi simpanan yang dijamin, pengajuan klaim, klaim penjamin yang layak dibayar, klaim penjamin yang tidak layak dibayar dan keberatan terhadap keputusan penetapan simpanan tidak layak bayar, sanksi administratif, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2023.
38 hlm

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Likuidasi Bank

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

peraturan LPS No 1 Th 2022.pdf

peraturan LPS No 1 Th 2022 Penjelasan.pdf

likuiditas-perbankan

2022

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan NO. 1, BN.2022 (838)/46 hlm

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Likuidasi Bank

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menjalankan fungsi turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan, salah satu tugas Lembaga Penjamin Simpanan yaitu melakukan penyelesaian bank gagal melalui likuidasi bank; b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan percepatan pelaksanaan likuidasi bank dengan tetap memperhatikan prinsip tata kelola yang baik, diperlukan suatu peraturan yang mengatur tentang likuidasi bank yang dapat menjamin terselenggaranya proses likuidasi bank secara efektif; c. bahwa Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank belum mengakomodasi perkembangan hukum dan kebutuhan saat ini sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Likuidasi Bank;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tindak lanjut pencabutan izin usaha, tim likuidasi, pembubaran badan hukum bank, penyelesaian kewajiban kepada pegawai bank dalam likuidasi, pemberesan aset dan kewajiban bank, pengakhiran likuidasi bank, insentif, potongan utang atas kewajiban debitur bank dalam likuidasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan likuidasi bank, pertanggungjawaban tim likuidasi, penyelesaian kantor cabang bank asing yang dicabut izin usahanya, pelaksanaan likuidasi bank perantara, likuidasi bank dengan kriteria tertentu, larangan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
46 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2018.