Kepegawaian, Aparatur NegaraHubungan Internasional/Kerja Sama Internasional
Hasil pencarian pada file:
... . ··- TAHUN 1969 \OMOR : 59 . , . ....,. . Mer,ginge t Nenetapkan ;{ElJUA . . . : . b ahwa d.il:ic, rang k a us ahu penj empunrn:m d;n pengariha1(,::/ -. : .: · d<>°i.;.1:. bi.t!::i:,"lg r. ...
... 'ih1dang-untlans Das a r ·19.4S; . . . .. 2. Kepu tus sn Pr e s i dcn .Nomor 132 r ahun t967 ;: · 3. ;�:.�p;1tu:;,ari Pres i d e n ?\01n.';.e 18! t3.!1un M r.M iJ .ru·s KAN.· .. ·:;: ... : . . ...
... 29, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perataran Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2012 Nomor ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua ...
... Peratuaran Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbentukan Produk Hukum Daerah: 31. Oanun Aceh Nomor2Tahun 2012 tentang Pajak Aceh, 32. ...
... IndonesiaTahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5340), Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2005 ...
... Negara RepublikIndonesiaTahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lebaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5219), Peraturan Pemerintah Nomor2Tahun 2012 tentang Hiibah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia ...
... Tahun 2012 Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5272): 26.Peraturan PNY ...
... RepublikIndonesiaNomor 4438), | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor ...
... Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5234): Peraturan Pemerintah ...
... Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 441'6), sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 ...
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
2014
Qanun NO. 1, LD. 2014/ NO. 1
Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dinging Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 6 (enam ) bulan setelah anggaran berakhir, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perku dibentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Peratnggungjawabn Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2013.
Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang _ uanfang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemeri ntah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peratutan Pmerintah Nomor 30 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Mnteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Mnteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012, Perturan Mneteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012, Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006, Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010, Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 14 Tahun 2012, Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2013.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 47, LLSETKAB : 2 HLM
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Beberapa Perwira Angkatan Laut Sebagai Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara di Jawa dan Madura
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 1953.
... Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5165), Peraturan Pemerintah Nomor ...
... 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Paerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5219): Peraturan Pemerintah Nomor2Tahun 2012 tentang Hibah ...
... (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2014 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5642): PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan ...
... dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun -2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5049): Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan ...
... Negara RepublikIndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor2Tahun 2014 ...
... tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5589): Peraturan ...
... Nomor 4712): Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia ...
... Negara RepublikIndonesiaTahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5340): Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia ...
... Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4578), Peraturan Pemerintah Nomor. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan ...
Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa bersama Walikota Langsa telah menyempurnakan Rancangan Qanun Kota Langsa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2015 sesuai Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903-64 Tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Evaluasi Rancangan Qanun Kota Langsa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Walikota Langsa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2015. Bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dilakukan agar Qanun tentang Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Kota Langsa tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; PERPRES No. 54 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 53 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2014; QANUN ACEH No. 5 Tahun 2011.
Dalam Qanun Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2015.
... t da r I djaoatam1ja sebagai Kepala Dae rah tingka t I Djawa Timur dun kepadauj a diberikan t.anda penghargaan ne rupa uang sebesar 6 ( enam) kali gadj i bere•ih menu rut per~ eurcn P1·esiden No, l 7 tahun ...
... Semua Henteri di Djakarta, 2, Badan Pemeriksa Keuangan di Hogor, 3. Kepa111 Kantor Urusan Pegawai di Djakarta, 4, Kepali~ KUP Bagi an pensiun dan Tundjangan di Bandung, dan Jogjakarta, .,. 5. ...
... Keputusau Presiden nepublik Indonesia Nc•,171 tabu.n 1967, PRE:SIOE:N REPUSLIK INDONESIA - 2 - • • ; 'l • KEDUA Menetapkan PER'l'AMA .,· ;i..i,' . .,, I ...
KEPPRES No. 9 Tahun 1972 tentang Pentjabutan Berlakunja Keputusan Presiden Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi Nomor L4/Kotoe Tahun 1965 Tentang Sumbangan
Wadjib Idzin Usaha Untuk Pembangunan Daerah
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Persyaratan Akuntan Publik Pada Kantor Akuntan Publik Yang Melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara
ABSTRAK:
Keputusan BPK Nomor 10/K/I-XIII.2/7/2008 tentang Persyaratan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti.
Dasar hukum Peraturan BPK ini adalah UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2006; UU Nomor 5 Tahun 2011; PP Nomor 20 Tahun 2015; Surat Keputusan BPK Nomor 31/SK/I-VIII.3/8/2006; Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007; dan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2008.
Peraturan BPK ini mengatur mengenai: 1) pemeriksaan keuangan negara oleh Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik; 2) persyaratan; 3) penetapan KAP terdaftar di BPK; 4) program pendidikan akuntan publik dan tenaga kerja profesional pemeriksa; 5) penghargaan; dan 6) penghapusan akuntan publik dan KAP dari daftar akuntan publik dan KAP terdaftar di BPK.
CATATAN:
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2016.
Peraturan BPK ini mencabut Keputusan BPK Nomor 10/K/I-XIII.2/7/2008 tentang Persyaratan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara.
Lampiran 14 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
