Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, semua pengaturan mengenai pajak daerah perlu disesuaikan dan disempurnakan. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk penyesuaian dan penyempurnaan terhadap pengaturan pajak daerah termaksud perlu ditetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 4 Tahun 1968; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010.
Peraturan Daerah (PERDA) ini mengatur tentang pajak daerah dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Jenis Pajak 3. Objek, Subjek, Dasar Pengenaan, Tarif, dan Tata Cara Penghitungan 4. Wilayah Pemungutan 5. Masa Pajak dan Pajak Terutang 6. Penetapan dan Pemungutan Pajak 7. Pengembalian Kelebihan Pembayaran 8. Kadaluarsa Penagihan 9. Pembukuan dan Pemeriksaan 10. Insentif Pemungutan 11. Ketentuan Khusus 12. Ketentuan Pidana 13. Penyidikan 14. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2011.
PERDA Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 1998; Nomor 11 Tahun 1998; Nomor 14 Tahun 1998; Nomor 04 Tahun 2001; Nomor 05 Tahun 2001; Nomor 10 Tahun 2002; Nomor 10 Tahun 2002; Nomor 11 Tahun 2002; Nomor 12 Tahun 2002, beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku.
29 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2013
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cianjur
ABSTRAK:
Dengan semakin meningkatnya kegiatan usaha di bidang telekomunikasi sejalan dengan perkembangan masyarakat terhadap kebutuhan akan penggu.raan alat telekomunikasi, telah mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan sarana pendukungnya, sehingga untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan, maka perlu dilakukan pengendalian terhadap keberadaan menara telekomunikasi oleh Pemerintah Kabupaten. Kabupaten Cianjur sebagai salah satu daerah tujuan wisata dan juga merupakan daerah industri, memerlukan suatu pengaturan terhadap keberadaan menara telekomunikasi, guna memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat dengan tetap mempertimbangkan estetika dan fungsionalitas menara telekomunikasi secara optimal. Untuk mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, perlu dilakukan pengendalian, penataan, pembinaan, dan pengawsan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cianjur.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001;Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2012; dan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2012.
Peraturan Daerah (PERDA) ini mengatur tentang pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Cianjur dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Ketentuan Pembangunan Menara 3. Perizinan 4. Prinsip-Prinsip Penggunaan Menara Bersama 5. Pembangunan dan Pengoperasian Menara Bersama 6. Retribusi 7. Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian 8. Sanksi Administrasi 9. Ketentuan Penyidikan 10. Ketentuan Pidana 11. Ketentuan Peralihan 12. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2013.
28 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2013
Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
ABSTRAK:
Retribusi penjualan produksi usaha daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1999, perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu mengatur kembali Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dengan Peraturan Daerah.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 rahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; dan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001
Peraturan Daerah (PERDA) ini mengatur tentang retribusi penjualan produksi usaha daerah dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi 3. Golongan Retribusi 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 5. Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif 6. Wilayah Pemungutan 7. Saat Retribusi Terutang 8. Tata Cara Pemungutan 9. Tata Cara Pembayaran 10. Tata Cara Penagihan 11. Keringanan dan Pengurangan 12. Kadaluwarsa 13. Tata Cara Penghapusan Piutang yang Kadaluwarsa 14. Insentif Pemungutan 15. Sanksi Administrasi 16. Penyidikan 17. Ketentuan Pidana 18. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2013.
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 19 Tahun 1999 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2017
PERWALI Kota Bekasi No. 05 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bekasi
Perbup Kab. Lombok Utara No. 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Pelaksana Teknis
Dinas Badan I,Ayanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Lombok Utara
PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, Berita daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 Nomor
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Layananan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabu[aten Lombok Utara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2O18
tentang Badan layanan Umum Daerah, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Lombok Utara.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten lombok Utara di Provinsi
Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2O09 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan
PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 45021, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O12
Nomor 171, Tambahan kmbaran NegaraRepublik
Indonesia Nomor 5340)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 63);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor 1213); Peraturan Daerah Kabupaten lambok Utara Nomor 15
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten tambok Utara
(lembaran Daerah Kabupaten lombok Utara Tahun
2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Utara Nomor 62) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21
Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun
2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten lombok Utara Tahun 2020 Nomor 21,
Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Lombok
Utara Nomor 94);
Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun
2O16 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita
Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor
12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun
2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten lombok Utara (Berita
Daerah Kabupaten tombok Utara Tahun 2Ol9 Nomor
5); Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2021
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Lombok
Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun
2021 Nomor 1, Tambahan Berita Daerah Kabupaten
Lombok Utara Nomor 1);
PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA. Terdiri dari V Bab, dan 11 Pasal. Dengan uraian sebagai berikut; Bab I Ketentuan Umum, Bab II Sumber Dana Pengadaan Barang/Jasa, Bab III Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Bab IV Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa, Bab V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2021.
Tidak Ada
Tidak Ada
7 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 76 Tahun 2021
TATA - CARA - PENDATAAN - SASARAN - KELUARGA - PENERIMA - MANFAAT - BANTUAN - SOSIAL - TUNAI - YANG - BERSUMBER - DARI - ANGGARAN - PENDAPATAN - DAN - BELANJA - DAERAH
2021
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 76, BD 2021/76
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Cara Pendataan Sasaran Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Tunai Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka percepatan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang mekanisme pendataan yang cepat dan sistematis, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pendataan Sasaran Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Tunai Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 17 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kota Bandung No. 1 Tahun 2020; Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Pendataan Sasaran Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Tunai Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yanng meliputi Ketentuan umum, Maksud dan tujuan, Ruang lingkup, Sasaran dan kriteria, Pendataan, Verifikasi dan validasi, Petugas pengumpul data, Pelaporan, pemantauan dan evaluasi, Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2021.
UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
13 Hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 59 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaOtonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Diubah dengan
Pergub Prov. Riau No. 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundah-undangan, serta ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Dasar Hukum Pergub ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Gubernur ini berisi 8 (delapan) Bab dan 14 (empat belas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Kriteria Pemberian TPP ASN; Pemberian dan Pengurangan TPP ASN Kepada Setiap ASN; Penetapan Besaran Dasar TPP ASN; Penilaian TPP; Pembayaran TPP; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:
a. Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 9);
b. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tambahan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 9);
c. Peraturan Gubernur Riau Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tambahan Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 6); dan
d. Peraturan Gubernur Riau Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tambahan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 6);
e. Peraturan Gubernur Riau Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tambahan Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 81);
e. Peraturan Gubernur Riau Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tambahan Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 6);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp I
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 89 Tahun 2021
STANDAR - PELAYANAN - MINIMAL - PADA - UNIT - PELAKSANA - TEKNIS - PENGELOLAAN - SAMPAH - DINAS - LINGKUNGAN - HIDUP - DAN - KEBERSIHAN - KOTA - BANDUNG - YANG - MENERAPKAN - BADAN - LAYANAN - UMUM - DAERAH
2021
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 89, BD 2021/89
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Bandung Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 81 Tahun 2012; PP No. 97 Tahun 2017; PermenLHK No. 10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Perda Prov. Jabar No. 12 Tahun 2010; Perda Kota Bandung No. 8 Tahun 2008; Perda Kota Bandung No. 9 Tahun 2018; Perwali Kota Bandung No. 48 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah yang meliputi ketentuan umum, Maksud dan tujuan, Tugas, jenis pelayanan, indikator, standar nilai, batas waktu pencapaian dan uraian SPM, Pelaksanaan, Penerapan, Pembinaan dan pengawasan, Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2021.
UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
9 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
