PERBUP - UANG JASA BADAN PENGAWAS HONORARIUM ANGGOTA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS, GAJI DIREKSI, SERTA PENGHASILAN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANYUMAS
2006
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 36, BD.2006/No.24
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Uang Jasa Badan Pengawas Honorarium Anggota Sekretariat Badan Pengawas, Gaji Direksi, Serta Penghasilan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya kenakan berbagai barang dan asa akibat adanya kenakan inflasi dan untuk dapat lebih rneningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan penyesuaian uang jasa Badan Pengawas Honorarium Anggota Sekretariat Badan Pengawas, Gaji Direksi serta Penghasilan Pegawai Perusahaan Daerah Ar Minum Kabupaten Banyumas;
bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu mengatur kembali Uang jasa Badan Pengawas, Honorarium anggota Sekretariat Badan Pengawas, Gaji direksi serta penghasilan Pegawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Bupati,
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pomerintah Republik lndonesi, Nomor 66 Tahun 2005; Peraluran Presiden Republlk Indonesia Nomor 3 Tahun
2006; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 T ahun 1998; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 197
Uang Jasa Badan Pengawas Honorarium Anggota Sekretariat Badan Pengawas, Gaji Direksi, Serta Penghasilan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2006.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 46 Tahun 2007
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk menumbuhkembangan etas kerja, tanggung jawab,
etika dan moral aparatur pemerintah serta guna meningkatkan
kinerja pelayanan kepada masyarakat, perlu mengembangkan
nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur pemerintah secara intensif,
berkelanjutan dan menyeluruh pada organisasi perangkat daerah
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
bahwa untuk melaksanakan pengembangan nilai-nilai dasar
budaya kerja aparatur Pemerintah Kabupaten Banyumas
diperlukan komitmen yang tinggi dan konsistensi dari seluruh
jajaran aparatur Pemerintah yang dapat mendukung terwujudnya
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien;
bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b di atas,
maka agar pelaksanaan pengembangan nilai-nilai budaya kerja
aparatur pemerintah dapat berjalan secara terencana, sistematis
dan efektif, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas
tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
25/KEP/M.PAN/4/2002;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman pengembangan budaya kerja aparatur pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagai pedoman pelaksanaan pengembangan budaya kerja aparatur pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Pedoman pengembangan budaya kerja aparatur pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2007.
41 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 79 Tahun 2010
peraturan bupati - pembentukan, susunan organisasi, penjabaran tugas dan tata kerja
2010
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 79, BD.2010/No.79
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kebasen Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
ABSTRAK:
bahwa dengan semakin meningkatnya minat dan kesadaran
masyarakat untuk mengikuti pendidikan menengah bidang
kejuruan dan tersedianya akses pendidikan yang lebih dekat di
wilayah Kecamatan Kebasen dan sekitarnya perlu didirikan
Unit Sekolah Baru pendidikan menengah bidang kejuruan/
keahlian tertentu; bahwa sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam
menyelenggarakan kewenangannya dan menyediakan
pendidikan yang bermutu dan berkualitas, maka perlu
membentuk kelembagaan dan mengatur susunan organisasi,
penjabaran tugas dan tata kerja Unit Sekolah Baru Sekolah
Menengah Kejuruan Negeri Kebasen; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b
di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan
Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kebasen/
Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun
2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas dan Penjabaran Tugas; Tata Kerja; Ketentuan Lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2010.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 80 Tahun 2008
peraturan bupati - pembentukan, susunan organisasi, tugas pokok, uraian tugas jabatan dan tata kerja
2008
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 80, BD.2008/No.80
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Unit Terminal Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Banyumas.
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas
serta dalam rangka menunjang penyelenggaraan kewenangan
daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informasi
khususnya dalam pengelolaan terminal secara berdayaguna dan
berhasilguna dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian
Tugas Jabatan dan Tata Kerja Unit Terminal pada Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun
2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas; Tata Kerja; Ketentuan Lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2008.
11 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 91 Tahun 2008
peraturan bupati - pembentukan, susunan organisasi, tugas pokok, uraian tugas jabatan dan tata kerja
2008
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 91, BD.2008/No.91
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Unit Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Pada Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Banyumas maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Banyumas tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok,
Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas Pokok dan Uraian Tugas; Tata Kerja; Ketentuan Lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2008.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 35 Tahun 2013
perbup - Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian Kabupaten Banyumas
2013
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 35, BD.2012/No.35
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan
peningkatan kualitas pelayanan Bidang Kesenian telah
ditetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesenian; bahwa agar Standar Pelayanan Minimal sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dapat diterapkan secara efektif dan
efisien serta menjadi acuan dalam penyusunan rencana
pembangunan dan penganggaran, perlu ditetapkan
Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesenian Kabupaten Banyumas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesenian Kabupaten Banyu_mas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Und.ang D.asar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor :
PM.106/HK.501/MKP/2010; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun
2008
Maksud Dan Tujuan; Target Rencana Pencapaian SPM; Pelaksanaan; Monitoring Dan Evaluasi; Pembinaan Dan Pengawasan; Pendanaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2013.
6 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 91 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Usaha Warung Internet Dan Game Net Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan
Umum, usaha Warung Internet dan Game Net termasuk dalam
jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum; bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, pembinaan,
pengaturan, pengendalian dan pengawasan dalam
penyelenggaraan usaha Warung Internet dan Game Net di
Kabupaten Banyumas , perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Usaha Warung Internet dan Game Net.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Skala Usaha Warnet dan Game Net; Standarisasi Usaha Warnet dan Game Net; Perizinan; Hak, Kewajiban dan Larangan Usaha Warnet dan Game Net; Pengawasan dan Pengendalian; Sanksi Administrasi; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2010.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 36 Tahun 2011
perbup - pEDOMAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 36, BD.2011/No.36
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan lnstruksi Presiden Nomor 3 Tahun
2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan E-Govemmenf, maka pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi dalam proses
pemerintahan (E-Govemmenf) akan meningkatkan efisiensi,
efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik (Good Governance); bahwa untuk menjalankan lnstruksi Presiden tersebut pada
huruf a, Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu
menerapkan sistem pengelolaan administrasi melalui
pengelolaan naskah dinas elektronik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 190 Tahun 2005; Peraturan Bupati Sanyumas Nomor 48 Tahun 2007; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2007; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 41 Tahun 2009; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 42 Tahun 2009
Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2011.
20 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 92 Tahun 2008
peraturan bupati - pembentukan, susunan organisasi, tugas pokok, uraian tugas jabatan dan tata kerja
2008
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 92, BD.2008/No.92
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan Dan Tatakerja Laboratorium Lingkungan Hidup Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Banyumas serta dalam rangka menunjang penyelenggaraan
kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup khususnya dalam
pengujian kondisi kandungan air, tanah dan udara secara berdaya
guna dan berhasil guna dipandang perlu untuk menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas
Pokok, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja Laboratorium
Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas Pokok dan Uraian Tugas; Tata Kerja; Ketentuan Lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2008.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 36 Tahun 2012
perbup - TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 36, BD.2012/No.36
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bdnyumas, perlu memberikan tambahan . penghasilap berdasarkan beban kerja dan kriteria yang telah ditetapkan; bahwa agar pemberian tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat mencapai sasaran, perlu diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52
Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6
Tahun 2009
Maksud Dan Tujuan; Penerimaan; Besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai; Pajak Penghasilan; Sumber Anggaran; Ketentuan Lain-Lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2012.
13 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
