Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 248.199 peraturan dalam 0,948 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Utara Nomor 7 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PENERTIBAN HEWAN TERNAK MASYARAKAT DI KABUPATEN BUTON UTARA

Abstrak

Lingkungan Hidup

Hasil pencarian pada file:

Download file:

PERDA NOMOR 7 TAHUN 2019.pdf

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 7 TAHUN 2019

2019

Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2019 NOMOR 7

Peraturan Daerah (Perda) tentang PENERTIBAN HEWAN TERNAK MASYARAKAT DI KABUPATEN BUTON UTARA

ABSTRAK:

a. bahwa salah satu upaya dalam rangka menjaga ketertiban umum atas pemeliharaan hewan ternak di Kabupaten Buton Utara, dipandang perlu diadakan penertiban terhadap pemeliharaan hewan ternak; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penertiban Hewan Ternak Masyarakat di Kabupaten Buton Utara;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Inddonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang0Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMILIK TERNAK BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN PETUGAS BAB V WEWENANG PENANGKAPAN BAB VI SYARAT-SYARAT PENANGKAPAN BAB VII BIAYA PENANGKAPAN, BIAYA PEMELIHARAAN BAB VIII KETENTUAN ATAS TERNAK YANG TERTANGKAP BAB IX KEBERATAN DAN GANTI RUGI BAB X PENGAWASAN BAB XI PENYIDIKAN BAB XII KETENTUAN PIDANA BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2019.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Utara Nomor 8 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PENYELENGGARAAN PENYIARAN BERLANGGANAN TELEVISI MELALUI KABEL

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

Download file:

PERDA NOMOR 8 TAHUN 2019.pdf

RATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 8 TAHUN 2019

2019

Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2019 NOMOR 8

Peraturan Daerah (Perda) tentang PENYELENGGARAAN PENYIARAN BERLANGGANAN TELEVISI MELALUI KABEL

ABSTRAK:

a. bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh informasi melalui Lembaga Penyiaran Berlangganan Televisi Melalui Kabel sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan secara bertanggungjawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa Penyiaran Televisi melalui kabel merupakan salah satu sarana dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka memperoleh informasi yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi; c. bahwa dalam rangka untuk memberikan penguatan regulasi, arah dan landasan dalam penyelenggaraan penyiaran berlangganan televisi melalui kabel di Daerah, diperlukan pengaturan atau regulasi terkait dengan penyelenggaraan penyiaran berlangganan televisi melalui kabel; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan Televisi Melalui Kabel;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4252); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4690); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Negara Republik Iindonesia Nomor4568); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran; 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Tata Cara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Oleh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota; 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel, dan Teresterial; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB III PENYELENGGARAAN PENYIARAN TELEVISI BERLANGGANAN BAB IV PENYELENGGARAAN PENYIARAN TELEVISI BERLANGGANAN MELALUI KABEL BAB V PENATAAN TIANG DAN JARINGAN PENYELENGGARAAN TELEVISI BERLANGANAN MELALUI KABEL BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN BAB VII MATERI SIARAN BAB VIII PERIZINAN Bab IX TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENYIARAN TELEVISI BERLANGGANAN BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XII SANKSI ADMINISTRASI BAB XII KETENTUAN PIDANA BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2019.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Utara Nomor 9 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

Abstrak

Pemuda dan Olah Raga

Hasil pencarian pada file:

Download file:

PERDA NOMOR 9 TAHUN 2019.pdf

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 9 TAHUN 2019

2019

Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2019 NOMOR 9

Peraturan Daerah (Perda) tentang PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

ABSTRAK:

a. bahwa salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia dilakukan dengan cara pembangunan bidang keolahragaan yang membentuk jasmani, rohani dan kondisi sosial serta bagian dari proses dan pencapain tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang sehat, adil, makmur, sejahtera dan berbudi luhur berdasarkan cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Buton Utara harus dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran, serta prestasi di berbagai event yang diselenggarakan; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pemerintah Daerah harus membentuk Peraturan Daerah untuk mengatur penyelenggaraan keolahragaan; d. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas penyelenggaraan keolahragaan yang baik, perlu dibentuk peraturan daerah mengenai keolahragaan yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan kondisi daerah; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan 4 Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4704); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 10. Peraturan Menteri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP BAB III RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN BAB IV HAK, KEWAJIBAN, TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWABPEMERINTAH DAERAH BAB V PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA BAB VI PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN BAB VII PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA BAB VIII SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA BAB IX STANDARISASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KEOLAHRAGAAN BAB X PELAKU OLAHRAGA BAB XI PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XIII PENDANAAN KEOLAHRAGAAN BAB XIV PENGAWASAN BAB XV PENGHARGAAN BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2019.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Utara Nomor 10 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Hasil pencarian pada file:

Download file:

PERDA NOMOR 10 TAHUN 2019.pdf

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 10 TAHUN 2019

2019

Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2019 NOMOR 10

Peraturan Daerah (Perda) tentang PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mempercepat Pembangunan Perekonomian Daerah diperlukan peningkatan Penanaman Modal untuk mengolah potensi ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam Negeri maupun dari Luar Negeri; b. bahwa untuk meningkatkan daya tarik penanaman modal perlu diciptakan iklim yang kondusif, normative, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Intensif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4061); 7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan terpadu Satu Pintu di Bidang Penerimaan Modal; 8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL BAB IV TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN BAB IV BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN BAB V KRITERIA BAB VI JENIS USAHA ATAU KEGIATAN PENANAMAN MODAL YANG DIPRIORITASKAN MEMPEROLEH INSENTIF DAN KEMUDAHAN BAB VII PELAPORAN DAN EVALUASI BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2019.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Utara Nomor 11 Tahun 2019

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

KAWASAN TANPA ROKOK

Abstrak

Lingkungan Hidup

Hasil pencarian pada file:

Download file:

PERDA NOMOR 11 TAHUN 2019.pdf

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 11 TAHUN 2019

2019

Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2019 NOMOR 11

Peraturan Daerah (Perda) tentang KAWASAN TANPA ROKOK

ABSTRAK:

a. bahwa setiap orang berhak untuk hidup sehat dan hidup dlingkugan yang sehat tanpa asap rokok untuk untuk memperoleh kesejahteraan hidup dan dapat menikmati hidupnya tanpa asap rokok; b. bahwa lingkungan sebagai sumber kehidupan manusia dapat memberikan kesejahteraan pada manusia jika didukung dengan kualitas lingkungan yang sehat. Maka untuk menciptakan lingkungan sehat di Kabupaten Buton Utara dimulai dengan menyediakan Kawasan Tanpa Rokok; c. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/ Menkes/Pb/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 kawasan tanpa rokok di daerah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2104 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 8. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/Pb/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok; 9. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah; 10. Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK BAB III PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK BAB IV LARANGAN DAN KEWAJIBAN BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VI LARANGAN BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VIII KETENTUAN PIDANA BAB IX PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2019.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2010

Pedoman Penyelesaian Dana Bergulir Di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bangkalan

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

PerBup2010_5.pdf

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Probolinggo Nomor 68 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pedoman Pemanfaatan Sistem Informasi Administrasi Pegawai Online (Siap Online) dan Pemanfaatan Digital Filling System (DFS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Hasil pencarian pada file:

Download file:

PERBUP NO. 68 Thn 2017, S...IAP ONLINE 12-08.pdf

Kepegawaian, Aparatur Negara, Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

2017

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 68, BD NOMOR 68 SERI G1

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Informasi Administrasi Pegawai Online (Siap Online) dan Pemanfaatan Digital Filling System (DFS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah dan peningkatan pelayanan kepegawaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dibutuhkan database yang akurat dan terkini dengan memanfaatkan teknologi informasi yang menggunakan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian secara terpadu dan terintegrasi.
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Kinerja Pegawai; 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil.
1. Setiap perangkat daerah wajib menerapkan SIAP ONLINE. SIAP ONLINE dapat diakses melalui jaringan komunikasi data. Setiap instansi mengajukan permohonan user ID dan password sebagai operator dalam penggunaan SIAP ONLINE kepada Badan Kepegawaian Daerah; 2. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas peremajaan data serta hasil keluaran (output) laporan kepegawaian setiap bulannya; 3. Pelaksanaan SIAP ONLINE terkoneksi secara online antara Badan Kepegawaian Daerah dan Perangkat Daerah dengan menggunakan jaringan komunikasi data; 4. Setiap 1 (satu) bulan sekali Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan bulanan kepegawaian merupakan salah satu output SIAP ONLINE yang disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2017.
18 Halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Probolinggo Nomor 20 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Penetapan Kawasan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Probolinggo

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

PERBUP NO. 20 TAHUN 2018 ...ATEN PROBOLINGGO.pdf

Pariwisata dan Kebudayaan

2018

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, BD NOMOR 20 SERI G1

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penetapan Kawasan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Probolinggo

ABSTRAK:

a. bahwa pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan; b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, maka diperlukan upaya diversifikasi objek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan; c. bahwa dalam pengembangan pariwisata kerakyatan, perlu dibentuk kawasan destinasi pariwisata yang dapat menjadi proyek percontohan bagi kawasan lainnya;
1.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan; 7. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo.
1. Penataan lingkungan Kawasan Destinasi Pariwisata termasuk sarana dan prasarananya menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau pihak lain yang menjadi mitra kerja dalam pengembangan Kawasan Pariwisata dengan dukungan Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan penataan lingkungan, terlebih dahulu harus melakukan koordinasi dengan Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo dan Instansi terkait dilingkungan Pemerintah Daerah; 2. Pemerintah Daerah berkewajiban melengkapi sarana, prasarana dan infrastruktur dalam rangka pengembangan Kawasan Destinasi Pariwisata; 3. Pemanfaatan dan pengembangan Kawasan Destinasi Pariwisata diarahkan kepada pengembangan sarana dan prasarana pariwisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar kawasan Destinasi Pariwisata; 4. Pengelolaan dan pengawasan kawasan destinasi wisata dilaksanakan secara fungsional oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo bersama Instansi terkait dilingkungan Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Daerah serta dipertanggungjawabkan kepada Bupati.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2018.
9 Halaman

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perlindungan Karya Intelektual Masyarakat Lampung

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Perda 4_2016 Perlindungan...ual Masy Lampung.pdf

perlindungan karya intelektual

2016

Peraturan Daerah (Perda) NO. 4,

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Karya Intelektual Masyarakat Lampung

ABSTRAK:

masyarakat lampung secara kreatif dan inovatif mampu menghasilkan karya intelektual, berupa produk seni dan budaya serta produk yang dihasilkan dari lingkungan alam di provinsi lampung
1. pasal 18 ayat 6 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 2. undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang 3. undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya 4. undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 5. undnag-undang nomor 29 tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman 6. undang-undang nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang 7. undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri 8. undang-undang nomor 32 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit 9. undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang paten 10. undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek 11. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembetukan peraturan perundang-undangan 12. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 13. undang-undang nomor 28 tahu 2014 tentang hak cipta 14. peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2004 tentang penanaman, pendaftaran dan penggunaan varetas tanaman untuk pembuatan varietas turunan esensial 15. peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2004 tentang syarat dan tata cara pengalihan perlindungan varietas tanaman dna penggunaan varietas yang dilindungioleh pemerintah 16. peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2004 tentang tata cara pelaksanaan paten oleh pemerintah 17. peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2004 tentang sarana produksi berteknologi tinggi untuk cakram optik 18. peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2005 tentang pelaksanaan undang-undang 19. peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2005 tentang alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan 20. peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2007 tentang indikasi geografis 21. peraturan daerah provinsi lampung nomor 13 tahun 20009 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah provinsi lampung
peraturan daerah ini memutuskan tentang perlindungan karya intelektual masyarakat lampung

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2016.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2018

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perda Kab. Gunung Mas No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda No 12 Tahun 2018_compressed (1).pdf

Rencana PROGRAM, rencana pembangunan dan rencana kerja

2018

Peraturan Daerah (Perda) NO. 12, LD.2018/261

Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Daerah

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 286 ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/Per/M.Kominfo/3/2008; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M DAG/PER/12/2008; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/ PER MENTAN/OT.140/ 1/2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas NomOJ· 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016.
Jenis Retribusi Jasa Um um yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. Retribusi pelayanan kesehatan; b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan; c. Retribusi parkir di tepi jalan umum; d. Retribusi pelayanan pasar; e. Retribusi pengujian kendaraan bermotor; f. Retribusi penggantian biaya cetak peta; g. Retribusi pelayanan tera/tera ulang; h. Retribusi pelayanan pendidikan; i. Retribusi pengendalian menara telekorrrunikasi; j. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran; k. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus; I. Retribusi pengolahan limbah cair; dan m. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2018.
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2018
135 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT