Peraturan Daerah (Perda) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka terbentuknya organisasi perangkat daerah yang
efektif, efisien, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan
dan kemampuan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka susunan
organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008.
Peraturan daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan; Tugas Dan Susunan Organisasi; Tatakerja; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2009.
35 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Daerah (Perda) tentang Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal
201 ayat {1) Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana dlubah dengan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-undang dan Pasal 42
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa. maka perlu diatur mengenal
Badan Permusyawaratan Desa; bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Badan Permusyawaratan
Desa
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
Kedudukan Dan Masa Keanggotaan BPD; Persyaratan Anggota BPD; Peresmian Dan Pelantikan Anggota BPD Fungsi, Wewenang Dan Hak BPD; Hak Dan Kewajiban Anggota BPD; Larangan Anggota BPD; Alat Kelengkapan BPD; Pemberhentian Keanggotan BPD; Pemberhentian BPD; Pergantian Antar Waktu Anggota BPD; Pengaturan Tata Tertib Dan Mekanisme Kerja; Tata Cara Menggali, Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat; Hubungan Kerja; Keuangan Dan Administratif; Tindakan Penyidikan Terhadap Anggota BPD; Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2006.
14 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Banyumas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Penjabaran Tugas dan Fungsi; Ketentuan Lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2010.
49 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2000
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun
2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat
Daerah, maka dalam rangka penataan kelembagaan
dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten
Banyumas;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pola organisasi pemerintah kabupaten banyumas, kedudukan, kewajiban / tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2000.
16 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011
bahwa untuk menggali sumber pendapatan daerah di bidang
perpajakan daerah guna membiayai pelaksanaan
Pemerintahan Daerah dan dalam rangka meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat, telah diberlakukan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 1998 tentang
Pajak Penerangan Jalan, Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel,
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun
2009 tentang Pajak Restoran, Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pajak Parkir, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun
2009 tentang Pajak Reklame, Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pajak Hiburan, dan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun
2009 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka
Peraturan Daerah-Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
pada huruf a sudah tidak sesuai dan perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pajak Daerah
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun
2009
Jenis Pajak; Wilayah Pemungutan; Masa Pajak Dan Saat Pajak Terutang; Tata Cara Penetapan Pajak; Jatuh Tempo Dan Tata Cara Pembayaran; Pemeriksaan; Surat Tagihan Pajak Daerah; Tata Cara Penagihan Pajak; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; Pemberian Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pajak; Kadaluwarsa Penagihan; Penghapusan Piutang Pajak; Pengawasan; Insentif Pemungutan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2011.
60 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2008
peraturan bupati - Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Dan Pemerintahan Desa
2008
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 27, BD.2008/No.27
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Dan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dengan telah dilaksanakan penataan organisasi perangkat
daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah dan dengan diterbitkanya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan; bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka
terwujudnya tertib administrasi dan penyeragaman sistem administrasi
perkantoran, maka perlu mengatur kembali Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa di
Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Keputusan Bersama Menteri Pariwisata Pas dan Telekomunikasi dan
Menteri Dalam Negeri Nomor B-48/HK 103/mptm-83. Nomor 25; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
71 Tahun 1993; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
72/Kep/M.PAN/07/2003.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Azas Tata Naskah Dinas dan Tata Persuratan; Naskah Dinas; Stempel Jabatan, Stempel Perangkat Daerah, Stempel Sekretariat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; KOP Naskah Dinas; Sampul Naskah Dinas; Papan Nama; Ketentuan Lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2008.
17 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penggabungan 173 (Seratus Tujuh Puluh Tiga) Sekolah Dasar Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi
pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada sekolah dasar negeri
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, perlu melakukan
upaya penggabungan sekolah dasar negeri yang tidak memenuhi
persyaratan minimal sekolah dasar; bahwa beberapa Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyumas dipandang sudah tidak memenuhi
persyaratan minimal sekolah dasar, sehingga perlu dilakukan
penggabungan dengan sekolah dasar negeri lain yang terdekat; bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggabungan (regrouping)
173 (seratus tujuh puluh tiga) sekolah dasar negeri di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyumas;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pelaksanaan penggabungan 173 (seratus tujuh puluh tiga) Sekolah Dasar Negeri (SDN)
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan penanggung jawabnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2005.
3 hal
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009
Peraturan Daerah (Perda) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka terbentuknya organisasi perangkat daerah
yang efektif, efisien, rasional dan proporsional sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan daerah berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah, maka susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah perlu ditinjau
kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008.
Peraturan daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan; Tugas dan Susunan Organisasi; Tatakerja; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2009.
30 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2000
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
2000
Peraturan Daerah (Perda) NO. 22, LD.2000/No. 235
Peraturan Daerah (Perda) tentang Susunan Organisasi Dan Tatakerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun
2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat
Daerah, maka susunan organisasi dan tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 9
Tahun 1992 yang telah diubah kedua kali dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas Nomor 6 Tahun 1999, dipandang sudah
tidak sesuai lagi; bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
secara berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu
menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang
Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Banyumas
UU No 13 Tahun 1950; UU No 22 Tahun 1999; PP No 25 Tahun 2000; PP No 84 Tahun 2000; Keppres No 44 Tahun 1999;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang sekretariat daerah, sekretariat DPRD, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2000.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nompr 9 Tahun 1992 dicabut.
17 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2004
DINAS PENDIDIKAN - TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA
2004
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22, BD.2004/No. 22
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan Kabupaten
Banyumas serta dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi maka
per1u ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian
Tugas Jabatan dan Tatakerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten
Banyumas;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2004.
33 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
