Perbup Kab. Kotawaringin Timur No. 76 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Kotawaringin Timur
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan D1 Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dipandang perlu melakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah, melalui kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
b. bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi akibat Corona Virus Disease 2019 dan untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah, serta dalam rangka hari jadi ke 69 Kabupaten Kotawaringin Timur, maka perlu adanya kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
c. bahwa penghapusan sanksi administrasi pajak pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada konsiderans huruf a tersebut di atas merupakan pelaksanaan dari Pasal 101 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kotawaringin Timur.
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undeing Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19(Covid-19)dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayeikan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang InsentifPajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dsm Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah; dan
12. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Keija Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Penghapusan Sanksi Administrasi;
4. Ketentuan Lain-Lain; dan
5. Ketentuan Umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023 NOMOR 10
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan Nagari yang berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disesuaikan dengan
anggaran;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Desa, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang yang mengatur standar satuan harga di Nagari;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor Tahun 2004, Undang-Undang Nomor Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor Tahun 2018, Tahun 2019); Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 31 Tahun 2020
Standar Satuan Harga Pemerintah Nagari terdiri dari: a. Standar harga satuan belanja pegawai; b. Standar harga satuan barang dan jasa; c. Standar harga satuan belanja modal; dan
d. Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2023.
50 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 13, BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023 NOMOR 13
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Percepatan Penurunan Stunting di Nagari
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia
yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian
tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan
percepatan penurunan stunting di Nagari;
bahwa percepatan penurunan stunting dilaksanakan
secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi diantara pemerintah Nagari dan pemangku kepentingan di Nagari;
bahwa Peraturan Bupati Pasaman Nomor 34 Tahun 2019
tentang Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan
Stunting di Nagari belum dapat mengakomodir upaya pelaksanaan percepatan penurunan stunting sehingga perlu disesuaikan;
bahwa berdasarkan si pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Stunting di Nagari;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021.
Ruang lingkup percepatan penurunan stunting Nagari adalah
target tahunan penurunan prevalensi stunting di Nagari;
intervensi gizi spesifik dan sensitif merupakan intervensi dalam memenuhi target cakupan layanan pada APB Nagari; peran Kecamatan dan Nagari dalam TPPS Nagari dalam
percepatan dan penurunan stunting; meningkatkan alokasi APB Nagari dari tahun
sebelumnya untuk program kegiatan percepatan penurunan Stunting di Nagari; koordinasi lintas sektor dan tenaga pendamping program; peran kelembagaan masyarakat Nagari dalam
percepatan dan penurunan stunting di Nagari; dan
kampanye publik dan kampanye perubahan perilaku
dalam percepatan dan penurunan stunting di Nagari.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2023.
49 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2023
Penanaman Modal dan InvestasiPerizinan, Pelayanan Publik
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan
Kewenangan dibidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Pasaman Barat
Penanaman Modal dan Investasi - Perizinan, Pelayanan Publik
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023 NOMOR 18
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan
Pemerintah Nomor Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha di Daerah dan Pasal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Pasaman Barat;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017, Nomor 1956); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini bertujuan
Memberikan kepastian hukum dalam berusaha,
menjaga kualitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan;
Melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan
termasuk penandatanganan baik secara elektronik terintegrasi maupun manual; dan
Memberikan landasan hukum kepada kepala DPMPTSP dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang menjadi kewenangannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2023.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023 NOMOR 20
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan
perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan
serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi maka perlu adanya_ sistem
pelayanan perizinan yang cepat, efisien, dan terpadu;
bahwa untuk lebih efektif dan testrukturnya pelayanan
perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan maka perlu adanya Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu yang menjadi acuan
layanan kepada pelaku usaha;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menyusun Standar Pelayanan Publik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan di bidang pelayanan
publik;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf dan huruf c_perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati
ini yang dimaksud dengan
Standar Pelayanan Publik adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggdraan
pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayrnan
sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan vang berkualitas,
cepat, mudah, tejangkau dan terukur.
Standar Pelayanan Publik bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan
penyelenggaraan pelayanan publik schingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2023.
21 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 22 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22, BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023 NOMOR 22
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penqanggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Nagari
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 25 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 25, BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023 NOMOR 25
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan
Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022
(1) KKPD digunakan untuk penyelesaian tagihan kepada Pemerintah Daerah berupa penyelesaian tagihan belanja barang dan jasaserta belanja modal melalui mekanisme UP.
(2) Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan: a. Kemudahan penggunaan atau fieksibilitas kartu
dengan jangkauan pemakaian yang lebihluas; b. Transaksi dapat dilakukan di seluruh penyedia barang/jasa yang menerima pembayaran secara elektronik melalui mesin electronic data capture atau media dalam jaringan, c. Keamanan dalam bertransaksi dan menghindari
terjadinya penyimpangan atau fraud; d. Efektivitas dalam pengurangan UP yang menganggur atau idle cash; e. Efisiensi biaya administrasi transaksi Pemerintah Daerah dari penggunaan UP; dan f. Akuntabilitas pembayaran tagihan daerah dan pembebanan biaya penggunaan UP KKPD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2023.
51 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 26 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 Nomor 36
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Bantuan Pangan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2023.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
