Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan
Fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Penjabaran Tugas Dan Fungsi; Ketentuan Lain-Lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2010.
34 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2001
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa barang-barang milik/dikuasai Pemerintah
Kabupaten Banyumas, mempunyai peranan yang
sangat penting dalam rangka menunjang kegiatan
penyelenggara:an Pemerintahan, Pembangunan dan
Kemasyarakatan; bahwa dalam rangka terciptanya tertib administrasi
clan tertib hukum terhadap pengelolaan barangbarang sebagaimana tersebut pada huruf a, maka
perlu adanya pedoman pengelolaannya yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 72 Tahun 1957; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-ondang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 2 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974; Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982; Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang wewenang, tugas dan fungsi, perencanaan dan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, inventarisasi, perubahan status hukum, pemanfaatan, pengamanan, barang daerah yang berasal dari sumber pendapatan dan kekayaan desa yang desanya berubah menjadi kelurahan, barang daerah yang dipisahkan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, pembiayaan, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi barang.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2001.
35 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan
Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Penjabaran Tugas dan Fungsi; Ketentuan Lain-Lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2010.
40 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2008
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tatakerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3, Banyumas Kabupaten Banyumas.
ABSTRAK:
bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Sendang Mas merupakan
Sekolah Menengah Kejuruan seni dan budaya yang bertujuan
untuk mempertahankan dan mengembangkan seni dan budaya
Banyumasan; bahwa Yayasan Sendang Mas selaku pengelola Sekolah
Menengah Kejuruan Sendang Mas, berdasarkan surat Kepala
Yayasan Sendang Mas nomor 054/SMK.SM.II/MN/2008 tanggal 24
April 2008, bermaksud mengalihkan pengelolaan Sekolah
Menengah Kejuruan Sendang Mas kepada Pemerintah Daerah; bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan khususnya
pendidikan kejuruan yang berorientasi pada seni dan budaya
Banyumasan, perlu mengalihkan pengelolaan Sekolah Menengah
Kejuruan Sendang Mas kepada Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekolah
Menengah Kejuruan Negeri 3 Banyumas;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan; Tugas Dan Fungsi; Susunan Organisasi; Tatakerja; Rincian Tugas; Ketentuan Lain-Lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2008.
7 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2009
peraturan daerah - organisasi dan tata kerja sekretariat
2009
Peraturan Daerah (Perda) NO. 25, LD.2009/No.1
Peraturan Daerah (Perda) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka terbentuknya organisasi perangkat daerah yang
efektif, efisien, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan
dan kemampuan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka susunan
Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Banyumas perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008.
Peraturan daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan; Tugas Dan Susunan Organisasi; Tatakerja; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2009.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 51 Tahun 2006
PERBUP - PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PELAKSANA PENANGANAN BENCANA (SATLAK PB) KABUPATEN BANYUMAS
2006
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 51, BD.2006/No.9
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penanggulangan bencana secara tepat,
cepat, dan terpadu perlu dilakukan penataan kembali tugas,
fungsi dan susunan organisasi Satuan Pelaksana
Penanggulangan Bencana sesuai Peraturan Presiden RI Nomor
83 Tahun 2005 tanggal 29 Desember 2005 tentang Sadan
Koordinasi Nasional Penanganan Bencaria; bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka perlu mengatur kembali Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB)
Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Bupati.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974; Undang-undang Nornor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi; Organisasi; Tata Kerja; Pembiayaan Dan Bantuan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2006.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2009
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Tunjangan Uang Makan Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Daerah Yang Bertugas Sebagai Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan
kesejahteraan anggota Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Banyumas, perlu memberikan tunjangan uang
makan bagi pegawai yang bertugas sebagai Polisi Pamong
Praja Kabupaten Banyumas; bahwa tunjangan uang makan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Banyumas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pemberian Tunjangan Uang Makan Bagi Pegawai
di lingkungan Pemerintah Daerah Yang Bertugas Sebagai
Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Udang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun
2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 32 Tahun
2004; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2004; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2004.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Pemberian Tunjangan Uang Makan Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Daerah Yang Bertugas Sebagai Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2009.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Bantuan Kepada Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Banyumas Atas Pendapatan Pasar Kabupaten
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi Desa,
dlperlukan pendanaan yang cukup dari Desa, untuk itu Desa yang
menjadi tempat Pasar milik Pemda, dipandang perlu diberi
bantuan atas pendapatan Pasar; bahwa pemberlan bantuan sebagaimana tersebut di atas telah dlatur dengan Keputusan Bupati Banyurnas Nomor 43 Tahun 2002 tentang Pemberian Bantuan kepada Desa/Kelurahan atas
Pendapatan Pasar Kabupaten perlu diadakan perubahan; bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu diatur
dengan Peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Paraturan Daerah Kabupatan Banyumas Nomor 8 Tahun 2003;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemberian bantuan kepada Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupatan Banyumu atas Pendapatan Pasar Kabupaten.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2005.
Keputusan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2002 dicabut.
2 hal
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 13 Tahun 2016
Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
ABSTRAK:
Penyandang Disabilitas adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Penyandang Disabilitas masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi sehingga hak-haknya belum terpenuhi; untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas diperlukan dasar hukum sebagai pelaksana Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
11. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
15. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
18. Undang-undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015
20. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
21. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
23. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
24. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
25. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaran Olahraga.
MENGATUR TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2016.
40 halaman
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Daerah (Perda) tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
ABSTRAK:
Dengan Telah Ditetapkannya UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, Pemerintah Daerah Kab. Landak perlu memberikan arahan, bimbingan dan menciptkan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatakan kesejahteraan lansia sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerahnya.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 55 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2000, UU No. 13 Tahun 1998, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 11 Tahun 2009, UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 52 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 38 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2009, UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011,PP No. 43 Tahun 2004, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 39 Tahun 2012, Kepres No. 52 Tahun 2004, Perpres No. 87 Tahun 2014, Perda Kab. Landak No. 2 Tahun 2008, Perda Kab. Landak No. 5 Tahun 2016.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Ketentuan Umum, Azas, Arah dan Tujuan, Hak dan Kewajiban, Tugas dan Tanggungjawab, Pemberdayaan, Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia, Penghargaan, Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha, Kelembagaan dan Koordinasi, Pembiayaan, Sanksi Administrasi, Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2017.
24 Halaman. Penjelasan : 12 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
