Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 Permen PAN RB No. 7 Tahun 2022, Pasal 4 Perda Kab. Cirebon No. 12 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Cirebon No. 1 Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
UU No. 14 Tahun 1950 seabagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, dengan PP No. 17 Tahun 2020; Permendag No. 96 Tahun 2017; Permenperi No. 17 Tahun 2018; Permen PAN RB No. 17 Tahun 2021; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2021; Permen PAN RB No. 6 Tahun 2022; Permen PAN RB No. 7 Tahun 2022; Perda Kab. Cirebon No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Cirebon No. 1 Tahun 2021.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdangangan dan Perindustrian yang meliputi Ketentuan Umum, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2023.
UU No. 14 Tahun 1950 seabagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, dengan PP No. 17 Tahun 2020; Perda Kab. Cirebon No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Cirebon No. 1 Tahun 2021.
16 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 278 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peta Batas Desa Kosambibatu Kecamatan Cilebar
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Permendagri No. 58 Tahun 2021; Perda Kab. Karawang No. 4 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tentang Peta Batas Desa Kosambibatu Kecamatan Cilebar, yang meliputi: Ketentuan Umum; Batas Wilayah; Peta Batas Desa; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2023.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 48 Tahun 2006
PERBUP - PEMBAGIAN INSENTIF ATAS PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEKTOR PERKOTAAN DAN PEDESAAN DI KABUPATEN BANYUMAS
2006
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 48, BD.2006/No.31
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembagian Insentif Atas Pencapaian Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkotaan Dan Pedesaan Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara
Pemerintah Pusat dan Daerah maka bagi Daerah Kabupaten yang
dapat mencapai/melampaui target penerimaan PBB sektor
Perkotaan/Pedesaan tahun anggaran sebelumnya mendapatkan
penghargaan berupa insentif sebesar 35% dari alokasi bagian.
Pemerintah Pusat; bahwa Penghargaan atas pencapaian target PBB tersebut yang
berupa insentif perlu diefektifkan penggunaannya untuk
menunjang pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan
peningkatan pendapatan daerah, khususnya dari penerimaan
PBB; bahwa pembagian insentif tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Bupati
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintahan Nomor 16 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 35 Tahun 2004
Pembagian Insentif Atas Pencapaian Target Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sektor Perkotaan Dan Pedesaan Di Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2006.
4 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan
Fungsi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten
Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Penjabaran Tugas Dan Fungsi; Ketentuan Lain-Lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2010.
52 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 48 Tahun 2007
PERBUP - JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
2007
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 48, BD.2007/No.35
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Jadwal Retensi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai pedoman dalam melaksanakan penyusutan arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas telah ditetapkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 045 I 486 I 1994 tanggal 25 April 1994 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas. bahwa karena perkembangan keadaan Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud huruf a, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979; Perutaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2004; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Banyumas Nomor 6 Tahun 2004
Jadwal Retensi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2007.
107 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 49 Tahun 2006
PERBUP -PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)
2006
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 49, BD.2006/No.32
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Negara Lingkungan
Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup, maka dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dengan Peraturan
Bupati
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002; Peraturan Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2004; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2006
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UKL ) DAN Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ( UPL)
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2006.
11 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2009
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Kabupaten Banyumas.
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemanfaatan
sumberdaya alam dan lingkungan hidup
untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat baik generasi masa kini maupun
generasi yang akan datang, perlu
dilaksanakan pembangunan yang
berwawasan lingkungan hidup berdasarkan
kebijakan yang terpadu dan menyeluruh; bahwa sebagai upaya pelestarian dan
pengembangan kemampuan lingkungan
hidup yang serasi, selaras dan seimbang
guna menunjang pembangunan berkelanjut
an yang berwawasan lingkungan dan
mencegah pencemaran serta kerusakan
lingkungan hidup, perlu upaya pengendalian
lingkungan hidup; bahwa dengan telah diundangkannya
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan
pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
Pemerintah Daerah berwenang
menyelenggarakan pengendalian
lingkungan hidup berdasarkan kriteria
pembagian urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangannya; bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf c, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Pengendalian
Lingkungan Hidup di Kabupaten
Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967; Undang-Undang Nemer 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
1983; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
1991; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
1995; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
1997; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun
1998; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
1999; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
1999; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
1999; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 12 Tahun 2008.
Peraturan daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Azas Dan Tujuan; Kebijakan Pengendalian Lingkungan Hidup; Wewenang, Tanggung Jawab Dan Kewajiban Pemerintah Daerah; Hak, Kewajiban, Dan Peran Masyarakat; Pengendalian Dan Pengawasan; Insentif Dan Disinsentif; Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; Larangan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2009.
41 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2005
aNGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PERDESAAN - PENETAPAN TARIF
2005
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BD.2005/No. 5
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penetapan Tarif Angkutan Kota Dan Angkutan Perdesaan Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan
Presiden Nomor 20 Tahun 2005 tentang Kenaikan Harga
Bahan Bakar Minyak, maka Keputusan Bupati Banyumas
Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penetapan Tarif Angkutan
Kota dan Perdesaan Kabupaten Banyumas perlu ditinjau
kembali; bahwa sehubungan dengan hal tersebut, periu
menetapkan kembali Tarif Angkutan Kota dan Perdesaan
Kabupaten Banyumas yang baru dengan Peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2005; Keputusan Menten Perhubungan Nomor 35 T ahun 2003; Keputusan Gubernur Jawa T engah Nomor : 550 / 12 / 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penatapan Tarif Angkutan Kota dan desa, serta kewajiban pengusaha angkutan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2005.
Keputusan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2002 dicabut.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 49 Tahun 2007
PERBUP - JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
2007
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 49, BD.2007/No.36
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib penyusutan arsip kepegawaian, perlu
diatur jangka waktu penyimpanan arsip kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara; bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Bersama Kepala Arsip
Nasional dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 02 tahun 2000 22 tahun 2000 tentang : Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian
Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara, maka dipandang perlu
menetapkan Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri
Sipil dan Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyumas dengan Peraturan Bupati
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979; Keputusan Bersama Kepala Arsip
Nasional dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 02 tahun 2000 22 tahun 2000; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2004; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2004
Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2007.
11 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2000
Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Pelayanan Catatan Sipil
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor
18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah
Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah
serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan
Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan
Tingkat II, Retribusi Pelayanan Catata n Sipil
merupakan salah satu jenis Retribusi yang
kewenangan pengaturannya ada pada Pemerintah
Kabupaten; bahwa guna memberikan dasar hukum penar ikan
Retribusi Pelayanan Catatan Sipil tersebut,
perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Staatblad Tahun 1849 Nomor 25; Staatblad Tahun 1917 Nomor 130; Staatblad Tahun 1920 Nomor 751; Staatblad Tahun 1933 Nomor 75; Undang - undang Nomor 13 tahun 1950; UU No 6 Tahun 1955; UU No 1 Tahun 1974; UU No 18 Tahun 1997; UU No 22 Tahun 1999; PP No 9 Tahun 1975; PP No 20 tahun 1997; Keppres No 12 Tahun 1983; Keppres No 44 Tahun 1999; Inpres Kabinet Ampera No 31/U/IN/12/1966; Inmendagri No 5 April 1988 Nomor 474.1-311; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1995;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, nama, subyek dan obyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan, struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan retribusi, saat terutang retribusi, sanksi administrasi, tata cara penagihan, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, pelaksanaan dan pengawasan, tata cara dan persyaratan, ketentuan pidana, penyidikan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2000.
Paraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun 1996 dicabut.
19 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
