PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Menteri Perhubungan

Menemukan 1.338 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 90 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 270 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Public Private Partnership (PPP-Node) Percepatan Proses Penanganan Penyediaan Infrastruktur Sektor Transportasi
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 87 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 86 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 68 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Struktur Organisasi
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Transportasi Darat/Laut/Udara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenhub No. 58 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenhub No. 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan
Mengubah
  1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 79 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Arsip
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 2006 tentang Jadwal Retensi Arsip Departemen Perhubungan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan