Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Menteri Keuangan

Menemukan 3.748 peraturan dalam 0,04 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 83/PMK.06/2005

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Tambahan Tingkat Suku Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah yang Diteruskan Kepada Daerah

Abstrak

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 40/PMK.05/2015 tentang Tingkat Suku Bunga dan Penatausahaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri

Download file:

PMK No. 83 _PMK. 06_2005.pdf

bunga-pinjaman

2005

Peraturan Menteri Keuangan NO. 83/PMK.06/2005, https://perpajakan.ddtc.co.id;5

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tambahan Tingkat Suku Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah yang Diteruskan Kepada Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 357 / KMK.07 /2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KMK.07 /2003 tentang Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan, dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada Daerah, Pemerintah dapat meneruskan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada Daerah dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing; b. bahwa dalam rangka penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada Daerah, Pemerintah c.q. Menteri Keuangan mengenakan dan menetapkan tambahan nilai tingkat bunga pinjaman terkait dengan risiko atas terjadinya perubahan nilai tukar atas Pinjaman Luar Negeri Pemerintah yang diteruskan kepada Daerah; c. bahwa dalam rangka penetapan tambahan nilai tingkat bunga pinjaman sebagaimana dimaksud dalam butir b, perlu mempertimbangkan kecukupan dana untuk menutup kemungkinan terjadinya perubahan nilai tukar atas mata uang yang menjadi sumber Pinjaman Luar Negeri Pemerintah, dan memperhatikan pertumbuhan pembangunan di Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan secara tersendiri Peraturan Menteri Keuangan tentang Tambahan Tingkat Suku Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah yang Diteruskan kepada Daerah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000, Keputusan Presiden Nomor 187 /M Tahun 2004, Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 85/KMK.03 /1995Kep.031 I KET I 5 /1995, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 259 /KMK.017 /1993, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KMK.07 /2003 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004
Peraturan Menteri ini ketentuan umum, Pinjaman Pemerintah kepada Daerah, tingkat suku bunga penerusan pinjaman luar negeri, penggunaan mata uang, perhitungan tambahan tingkat suku bunga dan Swat Point

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2005.
5 hlm

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.04/2005

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Perubahan Kedelapan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean

Mengubah

PMK No. 624/PMK.04/2004 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean

Download file:

48_PMK.04_2005.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 616/PMK.03/2004

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perpajakan

Status Peraturan

Diubah dengan

PMK No. 198/PMK.010/2019 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk
PMK No. 137/PMK.010/2018 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk
PMK No. 196/PMK.010/2016 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Lmpor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk
PMK No. 142/PMK.010/2015 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk
PMK No. 70/PMK.011/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk
PMK No. 27/PMK.011/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk

Mengubah

KMK No. 231/KMK.03/2001 Tahun 2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan Dari Pungutan Ekspor

Download file:

Permenkeu_616_PMK03_2004.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 504/KMK.06/2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi yang Berbentuk Badan Hukum Bukan Perseroan Terbatas

Abstrak

Asuransi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Download file:

KMK 504_KMK.06_2004.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 620/PMK.03/2004

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Abstrak

Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 121/PMK.011/2013 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Diubah dengan

PMK No. 103/PMK.03/2009 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PMK No. 35/PMK.03/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Ats Barang Mewah
PMK No. 137/PMK.011/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Download file:

PMK Nomor 620-pmk-03 Tahun 2004.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 624/PMK.04/2004

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Perubahan Ketujuh atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Diubah dengan

PMK No. 48/PMK.04/2005 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean

Mengubah

KMK No. 346/KMK.04/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean
KMK No. 447/KMK.05/2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 Tentang Pemberitahuan Pabean
KMK No. 190/KMK.05/2000 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Kepmenkeu No. 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean
KMK No. 251/KMK.05/1998 Tahun 1998 tentang Penyampaian Formulir Pemberitahuan Pabean atas Impor Barang Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut (05-22) dalam Kepmenkeu No. 101/KMK.05/1997 Tanggal 10 Maret 1997
KMK No. 101/KMK.05/1997 Tahun 1997 tentang Pemberitahuan Pabean

Download file:

Permenkeu_624_PMK04_2004.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 355/KMK.03/2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Abstrak

Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 64/PMK.011/2014 tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Dari Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Mencabut

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 569/KMK.04/2000 tentang Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 140/KMK.03/2002 tentang Perubahan Kedua atas Kepmenkeu No. 569/KMK.04/2000 tentang Jenis Kenderaan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Ppn Bm)

Download file:

KMK_355_2003.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 259/KMK.017/1993

• Berlaku mulai 31 tahun yang lalu

Penerusan Pinjaman, Tingkat Bunga dan Jasa Penatausahaan Penerusan Pinjaman dalam Rangka Bantuan Luar Negeri

Abstrak

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 40/PMK.05/2015 tentang Tingkat Suku Bunga dan Penatausahaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri

Download file:

259_KMK.017_1993.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Menteri Keuangan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2005.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2005.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2005.