Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Menteri Keuangan

Menemukan 3.726 peraturan dalam 0,03 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 83/PMK.01/2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan
Abstrak
Sistem Pengendalian Intern Gratifikasi
Download file:
83~PMK.01~2015Per.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 238/PMK.02/2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kepada Menteri Keuangan
Abstrak
Pengadaan Barang/Jasa
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Oleh Menteri Keuangan
Mencabut
  1. PMK No. 157/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Download file:
238_PMK.02_2015.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16/PMK.08/2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.08/2013 Tentang Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara
Abstrak
Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 75/PMK.08/2013 tentang Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara
Download file:
PERATURAN MENTERI KEUANGA...R 16-PMK.08-2015.PDF
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 36/PMK.02/2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
Abstrak
Subsidi, PSO
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 183/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/2015 Tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
Mencabut
  1. PMK No. 94/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
Download file:
36_PMK.02_2015.PDF
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131/PMK.01/2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Keuangan
Abstrak
Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 228/PMK.01/2021 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2015 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2015 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Keuangan
Diubah dengan
  1. PMK No. 128/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2015 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Keuangan
Mencabut
  1. KMK No. 347/KMK.01/2012 Tahun 2012 tentang Standar Penyusunan Layanan Unggulan (Quick Wins) Di Lingkungan Kementerian Keuangan
  2. KMK No. 344/KMK.01/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan/Penerapan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Keuangan
  3. PMK No. 55/PMK.01/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) di Lingkungan Departemen Keuangan
  4. PMK No. 139/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasi (Standar Operating Procedures) di Lngkungan Departemen Keuangan
Download file:
PMK Nomor 131 Tahun 2015.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40/PMK.05/2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Tingkat Suku Bunga dan Penatausahaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri
Abstrak
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 108/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penerusan Pinjaman Dalam Negeri dan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Daerah
Mencabut
  1. PMK No. 83/PMK.06/2005 tentang Tambahan Tingkat Suku Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah yang Diteruskan Kepada Daerah
  2. PMK No. 259/KMK.017/1993 tentang Penerusan Pinjaman, Tingkat Bunga dan Jasa Penatausahaan Penerusan Pinjaman dalam Rangka Bantuan Luar Negeri
Download file:
40_PMK.05_2015.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 224/PMK.04/2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang Larangan Dan/Atau Pembatasan
Mencabut
  1. PMK No. 161/PMK.04/2007 tentang Pengawasan Terhadap Impor dan Ekspor Barang Larangan Larangan dan/atau Pembatasan
Download file:
224_PMK.04_2015.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.08/2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 198/PMK.08/2017 tentang Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Download file:
134~PMK.08~2015Per.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 87/PMK.02/2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Tata Cara Penggunaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)
Abstrak
APBN
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 208/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Dan Pergeseran Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)
Diubah dengan
  1. PMK No. 70/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penggunaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)
Download file:
87~PMK.02~2015Per.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 260/PMK.06/2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Tata Cara Penetapan Penggunaan Surplus Dan Kapitalisasi Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Penanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 157/PMK.06/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.06/2015 Tentang Tata Cara Penetapan Penggunaan Surplus Dan Kapitalisasi Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Download file:
260_PMK.06_2015.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan