Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Walikota (Perwali)

Menemukan 30.827 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Mengubah sebagian

PERWALI Kota Yogyakarta No. 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
PERWALI Kota Yogyakarta No. 83 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Download file:

Perwali Kota Jogja Nomor 29 Tahun 2024.pdf

PENJABARAN-APBD

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 29, BD.2024/NO. 29

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

Bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengalokasikan anggaran melalui pergeseran anggaran antar sub rincian obyek belanja pada obyek belanja yang sama, antar obyek belanja dalam jenis belanja yang sama dan penyesuaian penyediaan anggaran belanja program, kegiatan dan sub kegiatan pada beberapa Perangkat Daerah menurut kodefikasi rekening belanja dan peruntukannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2024 tentang perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2023;
Materi Pokok: Mengubah ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2024.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2024.
Peraturan ini mengubah: Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
Jumlah Halaman: 7 hlm. Lampiran: 1589 hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta

Abstrak

Pendidikan

Status Peraturan

Mengubah

PERWALI Kota Yogyakarta No. 31 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta

Download file:

Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2024.pdf

pedoman-penerimaan-peserta didik baru

2024

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, BD.2024/NO. 28

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta

ABSTRAK:

bahwa pendidikan merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya; bahwa dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru perlu ada kesamaan persepsi antara Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan, sehingga penerimaan peserta didik baru dapat dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel; bahwa Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta perlu diubah dan disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2023;
Materi Pokok: Mengubah ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2023 antara lain: ketentuan Zonasi PPDB SMP; ketentuan penerimaan peserta didik baru melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali; ketentuan penerimaan peserta didik baru melalui jalur prestasi;

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2024.
Mengubah: Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.
Jumlah Halaman: 4 hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 28 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 124 Tahun 2021

Download file:

2024pw3332028.pdf

organisasi dan tata kerja

2024

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, BD.2024/NO.28

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja dalam kebijakan penyederhanaan birokrasi, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; bahwa Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 124 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan masyarakat sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2024.
Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 124 Tahun 2021 dicabut.
18 hlm

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bau-Bau Nomor 28 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 104/12/Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perwali 28.pdf

perubahan-kedua

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 28, BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2024 NOMOR 135

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 104/12/Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian penggunaan anggaran belanja keperluan mendesak yang bersifat wajib sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (3).b Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga dilakukan pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2024; b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam butir D.1.g.1).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, bahwa dalam hal terdapat kondisi darurat termasuk keperluan mendesak, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Selanjutnya apabila pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi daerah yang melakukan pergeseran setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau tidak melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2024; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 104/12/Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2024;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 3. Undang—Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6736); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6736); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pératuran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK-07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1135); 25. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 11 Tahun 2013 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2013 Nomor 11); 26. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tabun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2); 27. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2023 Nomor 2); 28. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2023 Nomor 5).
1. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan dua Pasal yaitu Pasal 1.A dan Pasal 1.B 2. Ketentuan Lampiran I, diubah sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; 3. Ketentuan Lampiran II, diubah sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2024.
7

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Semarang Nomor 28 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah

Abstrak

Perpajakan

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Semarang No. 68 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
PERWALI Kota Semarang No. 63 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 59 Tahun 2017 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
PERWALI Kota Semarang No. 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
PERWALI Kota Semarang No. 27 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 31 Tahun 2011
Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 33 Tahun 2011
Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2011
Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2011
Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 36 Tahun 2011
Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 39 Tahun 2011
Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 40 Tahun 2011
Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 tahun 2011
Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 17 tahun 2014
Peraturan Wali Kota Semaramg Nomor 12 Tahun 2016
Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 56 Tahun 2017
Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 95 tahun 2018
Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 96 tahun 2018
Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 97 tahun 2018
Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 99 tahun 2018
Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 100 tahun 2018
Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 101 tahun 2018
Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 102 tahun 2018
Peraturan Wali Kota Semarang No 18 Tahun 2020

Download file:

2024perwal3333_028 (2).pdf

pemungutan pajak daerah

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 28, BD.2024/NO.28

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 15 ayat (5), Pasal 59 ayat (5), Pasal 88 ayat (3), Pasal 90 ayat (4), Pasal 96 ayat (4), Pasal 97 ayat (3), Pasal 98 ayat (4), Pasal 100 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis Pajak, Tata Cara Pemungutan PBB P2, Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame, Tata Cara Pemungutan PAT, Tata Cara Pemungutan Opsen PKB dan BBNKB, Tata Cara Pemungutan BPHTB, Tata Cara Pemungutan PBJT, Tata Cara Pemungutan Pajak MBLB, Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet, NPWPD dan NOPD, Penonaktifan atau Penghapusan, Pembukuan atau Pencatatan, Pemeriksaan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Penagihan Pajak Daerah, Keberatan dan Banding, Pemberian Insentif Fiskal, Kemudahan Perpajakan Daerah, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kedaluwarsa Pajak, Penghapusan Piutang Pajak, Sinergi Pemungutan, Sistem Informasi Terintegrasi dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2024.
Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 31 Tahun 2011, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 33 Tahun 2011, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2011, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2011, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 36 Tahun 2011, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2011, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 38 Tahun 2011, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 39 Tahun 2011, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 40 Tahun 2011, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 tahun 2011, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 17 tahun 2014, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 56 Tahun 2017, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 59 Tahun 2017, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 95 tahun 2018, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 96 tahun 2018, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 97 tahun 2018, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 99 tahun 2018, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 100 tahun 2018 Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 101 tahun 2018, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 102 tahun 2018, Peraturan Wali Kota Semarang No 18 Tahun 2020, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 64 Tahun 2021 dicabut.
151 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Daerah

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Bagi Badan Usaha Milik Daerah

Download file:

Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2024.pdf

pengadaan-barjas-bumd

2024

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 27, BD.2024/NO. 27

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Daerah;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Tujuan, Prinsip, Etika, dan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa; Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa; Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2024.
Mencabut: Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Bagi Badan Usaha Milik Daerah.
Jumlah Halaman: 10 hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 123 Tahun 2021

Download file:

2024pw3332027.pdf

organisasi dan tata kerja

2024

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 27, BD.2024/NO.27

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja dalam kebijakan penyederhanaan birokrasi, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; bahwa Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 123 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan masyarakat sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2024.
Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 123 Tahun 2021 dicabut.
17 hlm

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemrosesan Akhir Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 112 Tahun 2016

Download file:

2024perwal3333_027 (1).pdf

organisasi tugas dan fungsi

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 27, BD.2024/NO.27

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemrosesan Akhir Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

ABSTRAK:

bahwa dalam menjamin keberlangsungan kehidupan yang bersih dan sehat serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 112 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemrosesan Akhir pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemrosesan Akhir Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 103 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2024.
Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 112 Tahun 2016 dicabut.
9 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Pengelolaan Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Yogyakarta No. 40 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perwali Yogyakarta No.3 Tahun 2013 ttg Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemkot Yogyakarta
PERWALI Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

Download file:

Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2024.pdf

pengelolaan pegawai-blud

2024

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, BD.2024/NO. 26

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Pengadaan; Persyaratan; Pengangkatan; Penempatan; Batas Usia dan Masa Kerja; Hak dan Kewajiban; Pemberhentian; Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2024.
Mencabut: Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta; dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
Jumlah Halaman: 10 hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 26 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 122 Tahun 2021

Download file:

2024pw3332026.pdf

organisasi dan tata kerja

2024

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, BD.2024/NO.26

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja dalam kebijakan penyederhanaan birokrasi, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; bahwa Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 122 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 122), dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan masyarakat sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.UKM/10/2016; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2024.
Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 122 Tahun 2021 dicabut.
19 hlm

First
Previous
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Walikota (Perwali)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT