Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pohon
ABSTRAK:
a. bahwa keberadaan pohon sangat penting baik dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan untuk mewujudkan kota yang layak huni sehingga perlu dilakukan optimalisasi terkait keberadaan dan manfaat pohon;
b. bahwa dalam rangka optimalisasi keberadaan dan manfaat pohon bagi kehidupan kota, khususnya Kota Banjarmasin dan sekitarnya diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan perlindungan pohon;
c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan menyelenggarakan Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan salah satunya melakukan penanaman dan pemeliharaan pohon pelindung di wilayah Kota Banjarmasin dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pemeliharaan pertamanan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pohon.
Dasar Hukum:
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021.
Peraturan Walikota ini memuat tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pohon, dengan sistematika:
KETENTUAN UMUM; MAKSUD,TUJUAN DAN RUANG LINGKUP; PERENCANAAN PENGELOLAAN POHON; PENANAMAN DAN PEMELIHARAAN POHON; PERLINDUNGAN POHON; PEMANFAATAN POHON; PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN POHON; PERAN SERTA MASYARAKAT; JAMINAN ASURANSI KEPADA KORBAN; PEMBINAAN,PENGAWASAN,
DAN PELAPORAN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2023.
25 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 149 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
a. bahwa pembangunan rumah susun sederhana sewa bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan kemudahan dari Pemerintah khususnya di Kota Banjarmasin;
b. bahwa rumah susun sederhana sewa merupakan barang milik daerah yang memerlukan pengelolaan agar dapat menunjang kinerja pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah;
c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 58 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2023 ten tang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wall Kota tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kota Banjarmasin.
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tabun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintab Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2023.
Peraturan Walikota ini memuat tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kota Banjarmasin, dengan sistematika:
KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP PENGELOLAAN RUSUNAWA; KEGIATAN FISIK BANGUNAN; KEPENGHUNIAN; RUANG UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL; ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PEMASARAN; KELEMBAGAAN; PERAN DAERAH; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2023.
32 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 148 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya peru bahan penggunaan pakaian dinas harian yaitu pakaian khas daerah sebagai upaya untuk melestarikan dan meningkatkan nilai budaya Daerah sebagai ciri khas budaya serta tradisi Daerah, Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin perlu dilakukan penyesuaian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur
Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2022.
Peraturan Walikota ini memuat tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2023.
10 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 147 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Kerja Pada Pemerintah Kota Banjarmasin Untuk Penyederhanaan Birokrasi
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi;
b. bahwa penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja;
c. bahwa untuk melakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional pada Pemerintah Kota Banjarmasin;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Kerja pada Pemerintah Kota Banjarmasin untuk Penyederhanaan Birokrasi.
Dasar Hukum:
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021.
Peraturan Walikota ini memuat tentang Sistem Kerja Pada Pemerintah Kota Banjarmasin Untuk Penyederhanaan Birokrasi, dengan sistematika:
KETENTUAN UMUM; MEKANISME KERJA; PROSES BISNIS; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2023.
16 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 146 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menindaklajuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menyusun pcdoman tata naskah dinas;
b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan, dan perkembangan teknologi inforrnasi, sehingga perlu penyesuaian dan diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
Tahun 2016 ; Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2017; Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022.
Peraturan Walikota ini memuat tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, dengan sistematika:
KETENTUAN UMUM; JENIS, SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS; PEMBUATAN NASKAH DINAS; PENGAMANAN NASKAH DINAS; PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS; PENGENDALIAN NASKAH DINAS; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2023.
17 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 145 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pemerintah daerah wajib memiliki jadwal retensi arsip;
b. bahwa jadwal retensi arsip ditetapkan oleh pemerintah daerah setelah mendapat persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
c. bahwa berdasarkan persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-BA.02.07/ 123/2023 tanggal 7 November 2023 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kota Banjarmasin;
d. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kota Banjarmasin.
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 61 Tahun 2022.
Peraturan Walikota ini memuat tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kota Banjarmasin, dengan sistematika:
KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; RUANG LINGKUP; JADWAL RETENSI ARSIP; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2023.
7 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 144 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Trans Banjarmasin di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
a. bahwa Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang perhubungan meliputi sub urusan lalu lintas dan angkutan jalan serta sub urusan pelayanan serta kesekretariatan;
b. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupateri/Kota pada sub kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, perlu mengangkat Pengemudi Trans Banjarmasin, Petugas Kebersihan Trans Banjarmasin, Teknisi Trans Banjarmasin, dan Kondektur Trans Banjarmasin pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Trans Banjarmasin di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
Dasar Hukum:
Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah KotaBanjarmasin Nomor 12Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021.
Peraturan Walikota ini memuat tentang Penyelenggaraan Trans Banjarmasin di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, dengan sistematika:
KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; PENGANGKATAN PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN,TEKNISI,DAN KONDEKTUR TRANS BANJARMASIN; PEMBAYARAN JASA PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, TEKNISI, DAN KONDEKTUR TRANS BANJARMASIN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2023.
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 143 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Pelajaran Muatan Lokal Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Lampiran angka 1 huruf A, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Banjarmasin memiliki kewenangan dalam penetapan kurikulum muatan lokal pendididkan dasar dan pendidikan anak usia dini;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulurn 2013, Pemerintah Kota Banjarmasin menetapkan muatan lokal sebagai bagian dari
muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Pelajaran Muatan Lokal pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini.
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021.
Peraturan Walikota ini memuat tentang Penetapan Pelajaran Muatan Lokal Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, dengan sistematika:
KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; PENETAPAN PELAJARAN MUATAN LOKAL; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2023.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 141 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 163 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
a. bahwa perlu dilakukan perubaban karena dianggap perlu untuk menyempurnakan Peraturan Walikota yang sudah ada agar semua aspek yang terkait dalam Percepatan Penurunan Stunting tertuang dan dapat dijadikan acuan sebingga target penurunan stunting 140% di tahun 2024 dapat tercapai;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubaban Peraturan Walikota Nomor 163 Tabun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 163 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Banjarmasin.
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; . Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021; . Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021.
Peraturan Walikota ini memuat tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 163 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Banjarmasin.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2023.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 140 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 108 Tahun 2021 tentang Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Banjarmasin.
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 108 Tahun 2021; Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 55 Tahun 2023.
Peraturan Walikota ini memuat tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2023.
5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
