TUGAS - POKOK - FUNGSI - DAN - RINCIAN - TUGAS - UNIT - dinas - cipta - karya - tata - ruang - dan - kebersihan
2008
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 24, BD Tahun 2008 No.209
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Unit Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Kebersihan
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas unit dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kota Tasikmalaya.
UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 16 Tahun 1994; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Keppres No. 87 Tahun 1999; Permendagri No. 4 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Permendagri No. 64 Tahun 2007; Perda Kota Tasikmalaya No. 3 Tahun 2008; Perda Tasikmalaya No. 8 Tahun 2008; Perda Kota Tasikmalaya No. 9 Tahun 2008; Perda Kota Tasikmalaya No. 15 Tahun 2008.
Peraturan ini mengatur tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas unit dinas cipta karya, tata ruang dan kebersihan yang meliputi ketentuan umum, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas unit di lingkungan dinas, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2008.
UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007.
17 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 23 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pemadam Kebakaran Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dalam rargka elekefttas dan opbmaisasi pelaksanaan pelayanan di bidang
ponarganan bencana kebakaran di Kota Gangster° penti merakukan
pembenlukan Organisasi dan Tata Kerja Pernadarn Kebakaran pada Baran
Kesaruan Bangsa dan Perlindurgan Masyarakat Kaa Banabare; bahwa berdasakan perombrgan sebagairnana dmaksud hind a di alas panu
rienetapkan dengan Perall1131 Walden, Malang Pembentukan, ()warms; dan
Tata Kora Pernadarn Kebakwan pada Badan Kesabmin Bangsa dan Perindungan
Alasyarakat Kota Banjareara;
Undang-Undang Noma 8 Tata' 1974; UndangiUndang Nomor 9 Tabun 1999; UndartUndarg Noma 32 Tabun 20.3
4; Peraturan Pemenntah Nana 38 Tabun 2007; Peraturan Pemerntan Norror 41 Tenon 2007; Peraturm Menten Dalton Nogen ReNorit Indonesa Nomot 57 Tabun 2007; Peraturan Daerah Kai Etanjatharu Nance 2 Tabun 2038; Peraturan Daerah Kota Banarbaru Nara 12 Tabun 2036.
Peraturan Walikota Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Pemadam Kebakaran Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Pembentukan Dan Kedudukan; Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi; Tata Kerja; Pembiayaan; Pengangkatan Dan Pemberhentian; Ketentuan Peralihan; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2008.
6
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas dan Jaringan di Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi Pengelolaan Dana
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan
Jaringannya di Kota Tegal maka perlu mengatur Pengelolaan Dana
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan Jaringan
di Kota Tegal ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 6 Pebruari 2008; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 28 Mei 2008; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pembiayaan Dana yang diterima puskesmas, pembiayaan Sisa Dana Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Tahun Anggaran 2006 dan tahun
sebelumnya, dan Mekanisme pengelolaan dana Progam Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan
Jaringan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2008.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 23 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan
Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, maka perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok
Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Surakarta;
Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi, tata kerja dan kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2008.
12 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 23 Tahun 2008
PERWALI Kota Yogyakarta No. 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta No. 23 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 9 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 9 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 23 Tahun 2008
Petunjuk - Teknis - Pengelolaan - Program - Pinjaman - Modal - Usaha - Bagi - Koperasi - dan - Baitul - Maal - Wat - Tamwil - di - Kota - Cimahi
2008
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 23,
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Program Pinjaman Modal Usaha Bagi Koperasi dan Baitul Maal Wat Tamwil di Kota Cimahi
ABSTRAK:
Bahwa telah disediakan pinjaman modal dana bergulir yang bersumber dari APBD Kota Cimahi, perlu dibuat Petunjuk Teknis Pengelolaan Program Pinjaman Modal Usaha Bagi Koperasi dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Kota Cimahi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 9 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 20 Tahun 2008; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Keppres No. 56 Tahun 2002; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Perda Kota Cimahi No. 8 Tahun 2006; Perda Kota Cimahi No. 4 Tahun 2008; Perda Kota Cimahi No. 5 Tahun 2008
Peraturan ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Program Pinjaman Modal Usaha Bagi Koperasi dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Kota Cimahi, yang meliputi: Ketentuan Umum; Tujuan dan Sasaran Program; Pengelolaan Program Pinjaman Modal Usaha Bagi Koperasi dan BMT; Kriteria Pinjaman; Ketentuan Pokok Penyaluran Pinjaman; Prosedur Pengelolaan Program Pinjaman Modal Usaha Bagi Koperasi dan BMT; Pengorganisasian; Perguliran Dana Pinjaman Modal Usaha; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Malang No. 22 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Pasar Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dengan semakr. meningkatnya Ian pentangunan dan perkombangan
Kota Elarearbam peilu dorm:bang 'Sugar, peningkew pelaya-an icep a
mar/neat dan oh* letkri mengefektfkan pengoeiaan pasar dalam ranger}
meningkalkan pendapatan sli daerab periu meiarukan parnbenarken Oganrsasi
dan Tata Karp Pergekra Pasar pada Gras Perndustrias Perdagangan.
Pertentargan dan Energi Kola Baniartam; bahwa tereaswkan pemmbangan sebagaimana dimaksod Novl a di atas cerlu
menetapkan Conga Pawnor Walikom tontang Penbentukan. Organcsas dan
Tata Kers Paigelea Paso oada (Naas Pemdustnan. Perdagangan.
Pertambangan don Enengi Kota Euraarbaru.
Undang-Undang None 8 Tabun 1974; UndangUndaig Nomor 18 Tahun 1997; UndangUridang Noma 9 Tanen 1999; Undeng-Undang Nome 33 Tabun 2004; Peraturan Pemenntah Nara 66 Tabun 2001; Peraturr Peeneintati Nana 38 Tenn 2007; Pefellral Pernersitsh Nn 41 Talun 2007; Perabsan Menton Datam Nerd Ratubith Indonesia Now 57 Tante 2007; Pereuran Dacia', Kota Banat= Mornor 2 Tahun 2:08; Per-abiran Daerah Kota Bareartasu Marc, 1I Tahun 2008.
Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Pasar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan Dan Energi Kota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Pembentukan Dan Kedudukan; Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi; Tata Kerja; Pembiayaan; Pengangkatan Dan Pemberhentian; Ketentuan Peralihan; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2008.
6
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
