Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan Kota Depok
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2006.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2006
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi (Satlak PBP) Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas
dalam penanggulangan bencana dan penanganan
pengungsi secara cepat, tepat, terpadu dan
terkoordinasi, dipandang perlu untuk mengubah
keanggotaan SATLAK PBP tersebut; bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka
perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi, organisasi, mekanisme pelaksanaan tata kerja, prosedur tetap (Protap) penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, pembiayaan dan bantuan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2006.
Keputusan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2002 dicabut.
26 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2006
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa guna mendukung pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan
Pembinaan Kemasyarakatan, dipandang perlu menetapkan Kode dan Data Wilayah
Administrasi Pemerintahan ; bahwa Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan tersebut dipergunakan
didalam identitas kewilayahan kependudukan ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi
Pemerintahan ;
Undang - undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2000;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penetapan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2006.
Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 133/1109 Tahun 2005 dicabut.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2006
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2007
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan amanat UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, daerah diwajibkan
mempunyai rencana tahunan (Rencana Kerja Pemerintah
Daerah) sebagai penjabaran dari rencana lima tahunan
(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah); bahwa memasuki tahun kedua periode 2005 - 2010,
Pemerintah Kota Magelang perlu menyusun dan
menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Magelang Tahun 2007 dengan Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Preslden Nomor 7 Tahun 2005; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2007 merupakan landasan dan pedoman bagi
Pemerintah Kota Magelang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada Tahun 2007 an sistematikanya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2006.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2006
SATUAN TUGAS PENGELOLAAN TAMAN SATWA TARU JURUG SURAKARTA - PEMBENTUKAN
2006
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 7, BD.2006/No. 7
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengelolaan Taman Satwa Taru Jurug Surakarta
ABSTRAK:
bahwa guna mengoptimalkan fungsi TSTJ Surakarta
dari fungsi unit pembiayaan menjadi unit pendapatan
perlu pendekatan pembiayaan efisien dengan
manfaat/keuntungan yang tinggi melalui pembentukan
Badan Usaha Milik Daerah yang berwatak transparan,
akuntabel, responsibel dan mandiri ; bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Daerah
diperlukan persiapan dengan meninjau kembali
Keputusan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2002
tentang Pembentukan Unit Pengelola Taman Satwa Taru
Jurug (TSTJ) Surakarta beserta peraturan
pelaksanaannya; bahwa dalam rangka melaksanakan maksud tersebut
huruf a dan b maka dipandang perlu membentuk
Satuan Tugas Pengelolaan Taman Satwa Taru Jurug
Surakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2004;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, pembentukan satuan tugas pengelolaan TSTJ, susunan organisasi satuan tugas TSTJ, tugas, biaya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2006.
Keputusan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2002, Keputusan Walikota Surakarta Nomor 55604/100-A/1/2004, Keputusan Walikota Surakarta Nomor 821.2/0105/2004 dicabut.
9 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2006
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standarisasi Kertas Gaji Berlogo Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk keperluan pembuatan daftar gaji perlu ditetapkan Standarisasi
Kertas Gaji Berlogo Kota Pekalongan dengan Peraturan Walikota;
Undang - undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang standarisasi kertas gaji berlogo.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2006.
1 hal
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2006
PERWALI Kota Tasikmalaya No. 13 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Bidang Pengelolaan Dan Pengoperasian Kendaraan Tidak Bermotor
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 7, BD Tahun 2006 No.149 seri E
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Bidang Pengelolaan Dan Pengoperasian Kendaraan Tidak Bermotor
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2006.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2006
DANA BANTUAN PEMBANGUNAN KELURAHAN - PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
2006
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 6, BD.2006/No. 6
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Pembangunan Kelurahan Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaan pemberian dana bantuan
pembangunan Kelurahan dapat berjalan dengan lancar,
tepat guna, tepat sasaran dan sesuai dengan dinamika
yang berkembang di masyarakat, maka dipandang
perlu meninjau kembali Peraturan Walikota Nomor 9
Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan
Dana Bantuan Pembangunan Kelurahan; bahwa petunjuk teknis pengelolaan Dana Bantuan
Pembangunan Kelurahan sebagaimana tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota
Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tujuan dan sasaran dana bantuan pembangunan kelurahan, penanggung jawab pelaksanaan, kepanitiaan, tahapan pencairan dan mekanisme penyaluran dana, pertanggungjawaban, pelaporan dan penyerahan kegiatan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2006.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2005 dicabut.
16 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
