Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2008
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan keserasian,
keterpaduan dan keberhasilan serta Tertib
Administrasi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan
Daerah atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2008 dapat dilaksanakan secara efektif, efisien,
transparan dan akuntabilitas, diperlukan adanya
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Tahun Anggaran 2008; bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu
ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; UU No 1 tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; PP No 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan pedoman
dalam melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2007.
8 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2007
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, maka perlu
menjabarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Pekalongan agar berdaya guna dan berhasil guna; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dalam
Peraturan Walikota Pekalongan;
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang susunan organisasi, uraian tugas, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2007.
7 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 29 Tahun 2007
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Standarisasi Harga Tahun 2008
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008 dapat berjalan lebih
efektif dan efisien sesuai peraturan dan ketentuan· .Yang berlaku, perlu
menetapkan Standarisasi Harga Pemerintah Kota Magelang Tahun 2008; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Walikota Magelang;
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000; PP No 58 Tahun 2005; PP No 6 Tahun 2006; Keppres No 80 Tahun 2003;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Standarisasi Harga merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk pajak.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2007.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 29 Tahun 2007
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan
Lembaga Teknis Daerah Kota Pekalongan, maka perlu
menjabarkan uraian tu~as Lembaga Teknis Daerah Kota
Pekalongan agar berdaya guna dan berhasil guna; bahwa berdasarkan pentimbangan sebagalmana dimaksud
dalam huruf a tersebut, maka pertu ditetapkan dalam
Peraturan Walikota Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kata Pekalongan Nomor 2 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2005;
Peraturan walikota ini mengatur tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengawas Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana, Badan Arsip, Data Elektronik Dan Perpustakaan, Kantor Kependudukan Catatan Sipil, Kantor Pariwisata Dan Kebudayaan, Kantor Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, Kantor Kesejahteraan Sosial, Tugas Dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2007.
48 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 28 Tahun 2007
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir melalui Kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Magelang Tahun Anggaran 2007
ABSTRAK:
bahwa dalam upava pemberdayaan ekonomi rakyat melalui
pengembangan usaha ekonomi produktif agar mampu
menjadi pelaku ekonomi yang sehat, tangguh dan mandiri
guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan
perekonomian daerah dipandang perlu memberikan
bantuan modal kerja pinjaman dana kepada usaha mikro,
kecil dan menengah melalui kelompok pada sektor
pertanian, perdagangan. industri dan jasa lainnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
· dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota;
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Perda Kota Magelang No 6 Tahun 2007;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tujuan dan sasaran, status dan sumber dana, persyaratan penyaluran dan penerima pinjaman, jasa bunga, jangka waktu pinjaman, mekanisme dan prosedur penyaluran dana, ketentuan penyaluran dan pengembalian pinjaman, monitoring dan evaluasi, pelaporan, sanksi administrasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2007.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2007
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penajabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007
ABSTRAK:
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2007, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; UU No 21 Tahun 1997; Undang-U~dang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; PP No 109 Tahun 2000; PP No 65 Tahun 2001; PP No 66 Tahun 2001; PP No 24 Tahun 2004; PP No 23 Tahun 2005; PP No 24 Tahun 2005; PP No 54 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 57 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; Perda Kota Magelang No 2 Tahun 2007; Perda Kota Magelang No 6 Tahun 2007;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang APBD TA 2007 dan penjabarannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2007.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 27 Tahun 2007
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Uraian Tugas Dinas Daerah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas di llngkungan
Dinas D<lerah Kota Pekalongan, maka perlu menjabarkan
tugas dan fungsi Dlnas Daerah Kota Pekalongan agar
berdaya guna dan berhasll guna; bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dalam
Peraturan Walikota Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2005;
Peraturan walikota ini mengatur tentang dinas pekerjaan umum, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas pertanian, peternakan dan kelautan, dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi, dinsa tenaga kerja dan transmigrasi, dinas perhubungan, dinas penataan kota dan lingkungan hidup, dinas pendapatan daerah, dinas pasar dan pedagang kaki lima, tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2007.
106 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 26 Tahun 2007
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran
ABSTRAK:
bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan serta sambil menunzuu disusun dan 00
ditetapkannya Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akra Catatan
Sipil, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Magelang tentang
Pemberian Dispensasi Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran; bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan
Walikota Magelang;
UU No 17 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2002; UU No 32 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2006; PP No 37 Tahun 2007; Perda Kota Magelang No 12 Tahun 2000; Perda Kota Magelang No 5 Tahun 2003;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pelaporan kelahiran dan dispensasinya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2007.
3 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
