Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 20, LD Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 20
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II, I dan VIP, Tindakan Medik dan Pelayanan Non Kesehatan Rumah Sakit Umum Cibabat Cimahi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2008.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 20 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 72
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Surakarta, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) Kota Surakarta;
Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi, tata kerja dan kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2008.
12 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 20 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Modal Pinjaman Lunak Kepada Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Modal Pinjaman Lunak kepada Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tasikmalaya Nomor 20 Tahun 2008
TUGAS - POKOK - FUNGSI - DAN - RINCIAN - TUGAS - UNIT - SEKRETARIAT - DEWAN - PERWAKILAN - RAKYAT - DAERAH - KOTA - TASIKMALAYA
2008
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 20, BD Tahun 2008 No.205
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Unit Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas unit sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah Kota Tasikmalaya.
UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 16 Tahun 1994; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Keppres No. 87 Tahun 1999; Permendagri No. 4 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Kepmenpan No. Kep/61/M.PAN/6/2004; Perda Kota Tasikmalaya No. 3 Tahun 2008; Perda Tasikmalaya No. 8 Tahun 2008; Perda Kota Tasikmalaya No. 9 Tahun 2008; Perda Kota Tasikmalaya No. 15 Tahun 2008.
Peraturan ini mengatur tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas unit sekretairat dewan perwakilan rakyat daerah Kota Tasikmalaya yang meliputi ketentuan umum, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas unit di lingkungan sekretarian DPRD, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2008.
UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007.
15 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 19 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 72
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta,
maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Kota Surakarta;
Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi, tata kerja dan kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2008.
13 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 19 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang, maka perlu menetapkan peraturan pelaksananya dengan Peraturan Walikota.
UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai pelaksanaan perda dan memerintahkan Sekretaris Daerah, para Asisten, para Kepala Dinas/Badan/Kantor untuk melaksanakan perda No. 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Palembang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2008.
2
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menumbuhkembangkan etos kerja, tanggung jawab,
etika dan moral aparatur pemerintah serta guna meningkatkan kinerja
pelayanan kepada masyarakat, perlu mengembangkan nilai-nilai
dasar budaya kerja aparatur pemerintah secara intensif, berkelanjutan
dan menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
b. bahwa untuk melaksanakan pengembangan nilai-nilai dasar budaya
kerja aparatur pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang
diperlukan komitmen yang tinggi dan konsistensi dari seluruh jajaran
aparatur pemerintah yang dapat mendukung terwujudnya
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka huruf
a dan huruf b, agar pelaksanaan pengembangan nilai-nilai budaya
kerja aparatur pemerintah dapat berjalan secara terencana, sistematis
dan efektif, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang
tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Pemerintah
Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 , Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 , Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 , Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/01/M.PAN/01/2007, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
25/KEP/M.PAN/4/2002 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2007
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Sistematika Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Pemerintah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2008.
32 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
