Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jogja
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta sepanjang yang mengatur mengenai Dewan Pengawas
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kota Magelang Tahun 2011
ABSTRAK:
bahwa pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah merupakan salah satu unsur manajemen
pemerintah yang panting dalam rangka mewujudkan tata
pemerintahan yang baik; bahwa pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah di Kota Magelang perlu disusun dalam
bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan yang efektif,
efisien, terarah dan terkoordinasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Kebijakan Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Magelang
Tahun 2011;
Undang-Undang 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 162 Tahun 2010.
Peraturan walikota ini mengatur tentang Pendahuluan; Arah Kebijakan Pengawasan; Ruang Lingkup; Program Dan Kegiatan Pengawasan; Koordinasi Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2011.
12 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2011
PERWALI Kota Cimahi No. 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Cimahi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Lembaga Teknis Daerah dan kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 12, BD 2011/ No. 101 Seri D
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2011.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 12 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Honor Petugas Puskesmas Dengan Pelayanan Pengembangan Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal, efektif dan efisien maka diperlukan upaya peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kecamatan/Unit Pelaksana Kegiatan Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 38 Tahun 2007, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Perwa No. 32 Tahun 2008, Perwa No. 38 Tahun 2010, Perwa No. 56 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Jenis, Petugas Pelayanan Dan Besaran Honor, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2011.
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tomohon No. 12 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 12, Berita Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 10 Seri E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENGGUNAAN DANA HIBAH KEPADA MASYARAKAT KELURAHAN MELALUI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) TAHUN ANGGARAN 2011
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2011.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2011
Peraturan Walikota Tegal Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka
tugas pokok dan kewenangan Pejabat/Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa semakin
besar; bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Barang Milik Daerah maka perlu penyederhanaan dalam proses
penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b maka Peraturan Walikota Tegal
Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Penatausahaan
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Tegal Tahun Anggaran 2011 perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 ; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Walikota Tegal Nomor 35 Tahun 2008; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Walikota Tegal Nomor 30 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran Bab VIII huruf D nomor 1 halaman 69, penambahan uraian pada Lampiran Bab VIII huruf D nomor 2 halaman 69, penambahan uraian pada Lampiran Bab VIII huruf G nomor 3 halaman 76, perubahan Lampiran Bab X huruf B nomor 3 halaman 101, perubahan Lampiran Contoh Surat Pesanan Pengadaan Barang halaman 158 sampai dengan halaman 159, penghapusan Lampiran Contoh Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan halaman
173 sampai dengan halaman 175, penghapusan Lampiran Contoh Berita Acara Serah Terima Pemanfaatan Hasil Pengadaan/Aset halaman 176 sampai dengan halaman 178.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
Peraturan Walikota Tegal Nomor 30 Tahun 2010 diubah.
7 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar
ABSTRAK:
Dalam upaya meningkatkan PAD yang berasal dari Perusda Pasar Palembang Jaya, sejalan dengan ketentuan Pasal 32 Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar, perlu meninjau kembali Perwali No. 10 Tahun 2010 tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar, guna disesuaikan dengan perekonomian saat ini. Pemungutan jasa pengelolaan pasar dimaksudkan untuk membiayai keberadaan pasar antara lain biaya pembangunan, biaya operasional, biaya pemeliharaan, biaya kebersihan dan biaya keamanan, perlu menetapkan besaran tarif jasa pengelolaan pasar. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 112 Tahun 2007; Perda No. 44 Tahun 2002; Perda No. 15 Tahun 2004; Perda No. 6 tahun 2005; Perda No. 5 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, jenis dan tarif jasa pengelolaan, penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2011.
Mencabut Perwali No. 10 Tahun 2010 tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 12 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Untuk Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - Satuan Kerja Pengelola keuangan Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesual dengan asumsl kebijakan Lrmum APBD, keadaaan yang menyebebkan pergeseran antar Una organtsasi, antara kegiatan dan antar lents belanja, keadaan yang
menyebabkan stsa Jebel tahun anggaran sebetumnya hams drgunakan untuk bemblayaan data m tahun anggaran begalan, clan kebijakan peraturan pemenntah tainnya maka perk' ddakukan perubahan APBD tahun anggaran 2011;balnya berrlararkan perbmbangan sebagaimana dtmaksud datam hung a, perlu menetarkan dengan Peraturan Wahkota
Undang-Urclang Nomor 12 Tabun 1985;Undang-lindenig Nomor 9 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Homer 30 Tahun 2002;Undane-Undang Nornor 17 Tahun 2003;Undang-Undan0 Nomor 1 Tahun 2004;thidang-Urdang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Urdang Nomor 25 1ahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004;Undang-Undang Homer 33 Tabun 2004;UndangUndang Nomor 28 Talmo 2009;Peraturan Pemenntah Nomor 109 Tabun 2000;Peraturan Pernerintali Norm( 24 Tahun 2004;Peraturan Penwiintah Namur 23 Tabun 2005;Peraturan Pernenntah Nornor 74 Tabun 2005;Peraturan Pemenntah Nomor 54 Tahun 2005;Peraturan Pemenntah Nomor 55 Tahun 7005;Peraturan Pemerintah Nomor 56 Talton 2005;Peraturan Penierintah Nomor 57 Tahun 2005;Pandora,' Pernerintah Nomor 58 Tabun ZOOS;Peraturan Perrberintah Nome 65 Tabun 2005;Peraturan Pemenntah Nomor 79 Tabun 2005;Peraturan Pernenntari Nome 8 Talton 2006;Peraturan liemenntali Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Presden Republik Indonesia Nomor I Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalai Negeri Noma 13 Tahun 2006;Peraturan Menton Dalai Neged Nomor 37 Tahun 2010;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Noma 2 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2011
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru untuk Dinas Pendidikan,Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah - Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2011
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2011.
11 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 12, BD 2011/7 Seri E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2011.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
