Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 4A, BD 2013/4A SERI C
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Usaha Angkutan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Dan Retribusi Izin Trayek Di Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2013.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 19A Tahun 2013
PERWALI Kota Tegal No. 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 44 Tahun 2012 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2013
Peraturan Walikota Tegal Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan Dan Honorarium Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 44 Tahun 2012 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2013
ABSTRAK:
bahwa sehubungan perubahan indeks harga dan
penambahan jenis kegiatan pada Standarisasi Indeks
Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan
Honorarium Tahun 2013 maka perlu mengubah
Peraturan Walikota Tegal Nomor 44 Tahun 2012 tentang
Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan,
Pengadaan dan Honorarium Tahun 2013; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Walikota Tegal Nomor 44 Tahun 2012;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran Bab I Indeks Biaya Kegiatan huruf B Satuan Biaya
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan
dan Anggota DPRD, PNS serta Non PNS halaman 3 kolom keterangan
ditambah keterangan, Lampiran Bab I Indeks Biaya Kegiatan huruf E Biaya
Pendidikan nomor 3 Biaya Pendidikan Penjenjangan halaman 13, Lampiran Bab I Indeks Biaya Kegiatan huruf F Biaya
Penyelenggaraan Kursus/Penataran halaman 16 ditambahkan, Lampiran Bab I Indeks Biaya Kegiatan huruf H Rapat
Koordinasi Unsur Muspida halaman 20, Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan huruf D Biaya
Pengadaan Blanko/Formulir/Cetakan nomor 48 Sarana dan Prasarana
LKPJ/LKPJ-AMJ halaman 100, Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan huruf N Bahan
Bangunan/Material halaman 318, Lampiran Bab III Indeks Biaya Pengadaan huruf O Upah
halaman 354, Lampiran Bab IV Indeks Honorarium huruf A nomor 3
Pejabat/Panitia Pengadaan pada Pejabat pengadaan halaman 397, Lampiran Bab IV Indeks Honorarium huruf A nomor 4
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) halaman 400, Lampiran Bab IV Indeks Honorarium huruf A nomor 4 Satuan
Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) halaman
401, Lampiran Bab IV Indeks Honorarium huruf B Kegiatan yang
Dilaksanakan Dalam Bentuk Panitia/Tim huruf A Kegiatan Umum
halaman 404, Lampiran Bab IV Indeks Honorarium huruf B Kegiatan yang
Dilaksanakan Dalam Bentuk Panitia/Tim huruf B Kegiatan Khusus
Nomor 9 Pelatihan dan Kejadian Kebakaran halaman 411, Lampiran Bab IV Indeks Honorarium huruf C Kegiatan yang
Dilaksanakan Dalam Bentuk Tim Pengarah, Tim Pengkaji,Tim Teknis dan
Perumus (Kegiatan Khusus Yang Sifatnya Untuk Mendukung
Pengambilan Kebijakan) halaman 412 ditambah 1 nomor yakni nomor 3
Sub Tim Seleksi Administrasi/Pelaksana Ujian/Pemantauan, Lampiran Bab IV Indeks Honorarium huruf F PekerjaanPekerjaan Khusus nomor 5 Profesional Fee Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan pimpinan (Diklat pim) dan Latihan Pra Jabatan (LPJ) halaman
416, Lampiran Bab IV Indeks Honorarium huruf F PekerjaanPekerjaan Khusus nomor 70 Penyelenggaraan Budaya Daerah huruf a
Sewa Bus Pariwisata halaman 432, Lampiran Bab IV Indeks Honorarium huruf F PekerjaanPekerjaan Khusus halaman 437 ditambah 6 nomor yakni nomor 79, 80,
81, 82, 83 dan 84.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2013.
Peraturan walikota Tegal Nomor 44 Tahun 2012 diubah.
23 hal
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekalongan Nomor 7A Tahun 2013
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Kebijakan Pengawasan
2013
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 7A, BD.2013/No.
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2013
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menJamm mutu (quality inssurance)
pengawasan penyelenggaraan Peme rintahan Daerah agar berjalan
secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan
peraturan perundang-undangan, perlu disusun kebijakan pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan
Pemerintah Kota Pekalong~n Tahun 2013;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nornor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Sistematika Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2013 dan uraiannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2013.
12 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 7B Tahun 2013
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Penugasan Dokter Sebagai Kepala Puskesmas Dan Kepala Balai Kesehatan Paru Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa Puskesmas dan BKPM sebagai penanggungjawab
penyelenggaraan upaya kesehatan untuk jenjang tingkat
pertama berperan penting dalam mendukung
keberhasilan pembangunan kesehatan; bahwa untuk menunjang kelancaran tugas Puskesmas
dan BKPM agar dapat berjalan secara efektif dan efisien
diperlukan pengelolaan yang profesional oleh Kepala
Puskesmas dan BKPM; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Peraturan Walikota Pekalongan tentang Pedoman
Penugasan Dokter Sebagai Kepala Puskesmas dan Kepala
Balai Kesehatan Paru Masyarakat;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, penugasan dokter sebagai kepala puskesmas dan kepala BKPM, persyaratan sebagai kepala puskesmas dan kepala BKPM, masa tugas, penilaian kinerja kepala puskesmas dan kepala BKPM, pemberhentian dan perpanjangan masa tugas sebagai kepala puskesmas dan kepala BKPM, tunjangan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2013.
6 hal
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Semarang Nomor 14B Tahun 2013
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Daerah Tahun 2013
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan pasal 25 ayat 1 Peraturan Daerah Kota
.Semarang Nomor 5 Tahun 2007 tentang pengelolaan Barang
Milik Daerah, Pengguna Barang melakukan invcntariaasi
Barang Milik Daerah sekurang-kurangnya sekali dalam lima
tahun;
b. bahwa yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu
sekurang-kurangnya sekali dalam lima tab un adalah Sensus
Barang; ·
c. · bahwa sebagai pedornan dalam pelaksanaan Sensus Barang
sebagaimana. dirnaksnrd huruf b, maka diperlukan pedoman
teknis pelaksanaannya;
d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka
perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang ten tang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Daerah Tahun
2013
Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950,Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pcmcrintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992,Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006,Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 17 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, prosedur pelaksanaan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2013.
24 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 23A Tahun 2013
Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahTelekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERWALI Kota Bekasi No. 44 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Pada Kawasan Perumahan, Perdagangan Dan Industri Kepada Pemerintah Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung
Nomor 107 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penghitungan Harga
Dasar Air Sebagai Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah.
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 1235 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba,
Penolakan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba,
Penetapan Dan Penerapan Sanksi Administratif
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 1224 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan Dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 1205 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan WaliKota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan PenataUsahaan Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2013.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
