Lingkungan HidupProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Mencabut
PERWALI Kota Palembang No. 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat Kota, Gotong Royong Tingkat Kecamatan, Gotong Royong Mandiri Tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW)
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat Kota, Gotong Royong Tingkat Kecamatan, Gotong Royong Mandiri Tingkat Rukun Tetangga (RT) Rukun Warga (RW)
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini diatur tentang bahwa kegiatan gotong royong dibidang kebersihan merupakan budaya masyarakat yang perlu terus dilaksanakan secara berkesinambungan dan untuk mewujudkan Visi Palembang EMAS Darussalam 2023 melalui pemberdayaan masyarakat dan upaya-upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Pemerintah, khususnya dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan, menjaga kualitas air/ sungai, perlu dilaksanakan kegiatan gotong royong.
Dasar hukum peraturan ini diatur tentang Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016; Peraturan Walikota No 2 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang pelaksanaan gotong royong tingkat kota, tingkat kecamatan, gotong royong mandiri tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), Gotong Royong adalah kegiatan kerja sama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Diatur mengenai ketentuan umum, pelaksanaan kegiatan gotong royong, sosialisasi dan himbauan, pengumpulan sampah hasil pelaksanaan gotong royong, sanksi, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2023.
Mencabut Peraturan Walikota No 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat Kota, Gotong Royong Tingkat Kecamatan, Gotong Royong Mandiri Tingkat Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW).
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyaluran Dana Pemberian Makanan Tambahan Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun, Pos Pelayanan Terpadu Remaja dan Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia Serta Penyaluran Dana Transportasi Kader Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima tahun, Pos Pelayanan Terpadu Remaja, Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia dan Dasawisma di Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka kelancaran, serta kecepatan
penyaluran dana Pemberian Makanan Tarnbahan
Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun, Pos
Pelayanan Terpadu Remaja dan Pos Pelayanan
Terpadu Lanjut Usia, serta penyaluran dana
transportasi kader Pos Pelayanan Terpadu Bawah
Lima Tahun, Pos Pelayanan Terpadu Remaja, Pos
Pelayanan Terpadu Lanjut Usia dan Dasawisma
perlu disusun teknis penyalurannya; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Penyaluran Dana
Pemberian Makanan Tambahan Pos Pelayanan
Terpadu Bawah Lima Tahun, Pos Pelayanan
Terpadu Remaja dan Pos Pelayanan Terpadu
Lanjut Usia Serta Penyaluran Dana Transportasi
Kader Pos Pelayanan Terpadu Bawah LimaTahun,
Pos Pelayanan Terpadu Remaja, Pos Pelayanan
Terpadu Lanjut usia dan Dasawisma di Kota
Banjarmasin.
Dasar Hukum: Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020; Peraturan Daerah Kota 8anjarmasin Nomor 7
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
Tahun 2021
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Penyaluran Dana Pemberian Makanan Tambahan Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun, Pos Pelayanan Terpadu Remaja dan Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia, serta Penyaluran Dana Transportasi Kader Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun, Pos Pelayanan Terpadu Remaja dan Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia serta Dasawisma di Kota Banjarmasin dengan sistematika: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Kewenangan; Alur Kegiatan Penyaluran; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2023.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2)
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu mengatur
klasifikasi arsip; bahwa sehubungan adanya kebutuhan dan perkembangan
peraturan perundang-undangan, Peraturan Wali Kota
Salatiga Nomor 4 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Arsip di
Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga, dipandang sudah
tidak sesuai sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan
Pemerintah Kota Salatiga;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 115 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Klasifikasi Arsip, Pembinaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2023.
Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2022 dicabut.
95 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pagar Alam Nomor 12 Tahun 2023
Peraturan Wali Kota No 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota No 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam.
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa untuk memenuhi Surat Kementerian Dalam Negeri No 800/8775/OTDA, tanggal 30 Desember 2021 tentang Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No 8 Tahun 2001; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2023; Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota No 62 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur perubahan beberapa ketentuan mengenai Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam,
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2023.
Mengubah Peraturan Wali Kota No 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam
5 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 12, BD Tahun 2023 Nomor 12
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2028 Tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
ABSTRAK:
bahwa kode etik pengelola pengadaan barang/jasa telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pengelola Barang/Jasa; bahwa unit kerja pengadaan barang/jasa tidak termasuk personel majelis pertimbangan kode etik sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, personel pada majelis pertimbangan kode etik berjumlah gasal yang terdiri atas unsur inspektorat daerah, unit kerja bidang kepegawaian, dan unit kerja bidang hukum, sehingga peraturan wali kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; Perpres No. 6 Tahun 2018; Permendagri No. 112 Tahun 2018; Peraturan LKPP No. 10 Tahun 2021; Perda No. 8 Tahun 2016; Perwal No. 14 Tahun 2014; Perwal No. 56 Tahun 2018
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Perubahan ayat (1) dan ayat (4), Penghapusan ayat (3) Pasal 8;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2023.
Perwal ini mengubah Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2018
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 12 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pergesaran Anggaran
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 194 ayat (9) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran bahwa.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kota Bontang No. 3 Tahun 2023
Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Jadwal
Retensi Arsip (JRA) Keuangan Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota Nomor 124 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip
Fasilitatif Fungsi Kepegawaian Pemerintah Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung akuntabilitas kinerja organisasi secara efisien dan efektif maka diperlukan pendayagunaan arsip; bahwa agar pelaksanaan penyusutan arsip dinamis yang berkaitan dengan kegiatan atau fungsi fasilitatif dapat berjalan secara optimal, maka diperlukan jadwal retensi arsip; bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, maka perlu menyusun jadwal retensi arsip sebagai pedoman untuk melaksanakan penyusutan arsip.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017.
Materi Pokok : Jadwal Retensi Arsip, Jenis Arsip.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2023.
Mencabut : Peraturan Walikota Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan Dan Non Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) Keuangan Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) Keuangan Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, Peraturan Walikota Nomor 124 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Kepegawaian Pemerintah Kota Yogyakarta.
Jumlah Halaman : 5 HLM; Lampiran : 61 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tomohon Nomor 12 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 12, BD Kota Tomohon Tahun 2023 Nomor 12
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2023.
Mencabut Peraturan Wali Kota No. 10 Tahun 2014
128 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 12, BD kota Pasuruan Tahun 2023 No. 12
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 62
TAHUN 2022 TENTANG PENATAAN KAWASAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah
satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak
dalam usaha perdagangan sektor informal perlu
dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan
mengembangkan usahanya agar dapat berkembang
menjadi pedagang yang tangguh, ulet dan mandiri;
b. bahwa dengan keberadaan pedagang kaki lima di
Kota Pasuran yang semakin meningkat dan dalam
rangka menciptakan keindahan dan ketertiban
pedagang kaki lima di Kota Pasuruan, perlu
menyesuaikan jadwal usaha pedagang kaki lima;
c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2022
tentang Penataan Kawasan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima perlu disesuaikan dengan
perkembangan kebutuhan masyarakat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 62
Tahun 2022 tentang Penataan Kawasan dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982; Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun
2013; Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 62 Tahun
2022;
Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 62
Tahun 2022 tentang Penataan Kawasan dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; perubahan meliputi:Ketentuan lampiran dalam Peraturan Walikota Nomor
62 Tahun 2022 tentang Penataan Kawasan dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah
Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 62) diubah
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2023.
mengubah Peraturan Walikota Nomor
62 Tahun 2022
jumlah 5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
