Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 30, BD Tahun 2020 No. 30
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun atau Tunjangan, Pasal 17 ayat (2) bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian Tunjangan Hari Raya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
UU No 2 Th 1993; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 12 Th 2019; PP No 24 Th 2020; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 211; Perda Kota tangerang No 9 Th 2007 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang No 2 Th 2016; Perda Kota Tangerang No 9 Th 2019.
1. Ketentuan Umum; 2. Pemberian Tunjangan Hari Raya; 3. Pembayaran Tunjangan Hari Raya; 4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2020.
10 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 30 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 30, BD Tahun 2020/ No. 30
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Masyarakat Kota Magelang
ABSTRAK:
Dalam rangka memutus mata rantai penuaran Covid 19, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan di berbagai aspek baik penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan sosial maupun ekonomi. Dalam rangka menjaga kelangsungan pelaksanaan tugas fungsi pemerintahan, pelayanan publik, kegiatan perekonomian dan sosial dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan perlu dibuat pedoman bagi masyarakat untuk persiapan menuju pemulihan bencana Covid 19 yang mampu mendorong tercipatanya masyarakat yang produktif dan aman dari penularan Covid 19
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah : UU No 17 Tahun 1950; UU No 4 Tahun 1984; UU No 36 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 1950; UU No 6 Tahun 2018; PP No 40 Tahun 1991; Perpres No 17 Tahun 2018; Perda Kota Magelang No 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Magelang No 4 Tahun 2020; Perda Kota Magelang No 7 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang : Ketentuan Umum; maksud dan tujuan; pelaksanaan; penerapan protokal kesehatan pencegahan covid 19; penanganan penemuan kasus; penyesuaian kegiatan masyarakat tempat kerja perkantoran dan industri; penyesuaian kegiatan masyarakata di satuan pendidikan; penyesuaian kegiatan masyarakat di tempat dan fasilitas umum; pengawasan; sanksi administratif; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2020.
32 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bukit Tinggi Nomor 29 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 29, BD Kota Bukittinggi Tahun 2020 No. 29
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kelima atas Perwako No. 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan Poin 3 SE Mendagri No. 971/2544/SJ tentang Pengelolaan Sisa Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja TA 2019 perlu dilakukan penyesuaian penganggaran mendahului perubahan Perda tentang APBD Tahun 2020 dengan cara melakukan perubahan Perwako tentang Penjabaran APBD TA 2020
UU No. 9 Tahun 1956, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 27 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 19 Tahun 2016, Permendagri No. 33 Tahun 2019, PMK No. 35/PMK.07/2020, Perda Kota Bukittinggi No. 3 Tahun 2008, Perda Kota Bukittinggi No. 9 Tahun 2016, Perda Kota Bukittinggi No. 16 Tahun 2019
Perwako No. 40 Tahun 2019 yang telah beberapa kali diubah dengan Perwako:
1. No. 10 Tahun 2020
2. No. 16 Tahun 2020
3. No. 20 Tahun 2020
4. No. 25 Tahun 2020
diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah
2. Ketentuan Pasal 2 diubah
3. Ketentuan Pasal 3 diubah
4. Ketentuan Pasal 6A diubah
5. Ketentuan Pasal 6B diubah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2020.
8 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2020
PERWALI Kota Bandung No. 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Bandung
PERWALI Kota Bandung No. 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Bandung
Mengubah
PERWALI Kota Bandung No. 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Bandung
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2020.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sawah Lunto Nomor 29 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 29, Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 29
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tercapainya tujuab Reformasi Birokrasi, perlu adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Pemkot Sawahlunto, yang salah satu faktor penting dalam hal perubahan tersebut adalah adanya keteladanan perilaku yang nyata dari pimpinan dan individu anggota organisasi di lingkungan Pemkot. Sawahlunto. bahwa individu atau kelompok organisasi yangb berperan menggerakkan perubahan dan sebagai teladan pada lingkungan kerjanya maka perlu ditunjuk sebagai Agen Perubahan. bahwa untuk memberikan panduan dan kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan agen perubahan maka perlu dibentuk suatu pedoman.
UU No. 8 tahun 1956, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 44 Tahun 1990, PP No. 18 Tahun 2016, PP No. 12 Tahun 2019, Perpres No. 81 Tahun 2010, Permenpan RB No. 10 Tahun 2011, Permenpan RB No. 12 Tahun 2011, Permenpan RB No. 12 Tahun 2011, Permenpan RB No. 13 Tahun 2011, Permenpan RB No. 14 Tahun 2011, Permenpan RB No. 30 Tahun 2012, Permenpan RB No. 39 Tahun 2012, Permenpan RB No. 27 Tahun 2014, Perda Kota Sawahlunto No. 14 tahun 2016, Perwako Kota Sawahlunto No. 31 Tahun 2016, Perwako Kota Sawahlunto No. 16 Tahun 2018
Sistematika Perwako ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Sasaran
3. Asas
4. Pembentukan Agen Perubahan
5. Peran dan Tugas Agen Perubahan'
6. Mekanisme Kerja Agen Perubahan
7. Rencana Tindak Agen perubahan
8. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
9. Pembinaan dan Pengembangan
10. Pembiayaan
11. Sanksi
12. Ketentuan Lain
13. Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2020.
17 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pangkal Pinang Nomor 29 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 29, Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 29
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat, Izin Usaha Perbelanjaan, Dan Izin Usaha Toko Swalayan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 29 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 29, BD Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 29/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA MADIUN TAHUN AJARAN 2020/2021
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menyukseskan wajib belajar dan untuk memberikan layanan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas khususnya bagi penduduk Kota Madiun, perlu menambah pagu penerimaan peserta didik baru;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka pelu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Madiun Tahun Ajaran 2020/2021.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Walikota Madiun Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Madiun Tahun Ajaran 2020/2021.
Mengubah Lampiran IV Peraturan Walikota Madiun Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Madiun Tahun Ajaran 2020/2021 sehingga secara keseluruhan Lampiran IV berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2020.
4 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Manado Nomor 29 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Manado
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Manado.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 2 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERMENDIKBUD No. 32 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 100 Tahu 2018; PERMENDAGRI No. 101 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 121 Tahun 2018; PERMENKES No. 4 Tahun 2019; PERDA No. 10 Tahun 2006; PERDA No. 8 Tahun 2011; PERDA No. 4 Tahun 2016
Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Manado
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2020.
VII Bab, 19 Pasal (12 Hlm), 2 Lampiran (4Hlm.)
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pematang Siantar Nomor 29 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas KKN di lingkuntan Pemkot Pematangsiantar diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perwali Pematangsiantar tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan.
1. pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945
2. UU no 8 Darurat tahun 1956
3. UU no 31 tahun 1999
4. UU no 17 tahun 2003
5. UU no 5 tahun 2014
6. UU no 23 tahun 2014
7. UU no 30 tahun 2014
8. PP no 6 tahun 1974
9. PP no 60 tahun 2008
10. PP no 54 tahun 2010
11. PP no 18 tahun 2016
12. PP no 12 tahun 2017
13. Keppres no 10 tahun 1974
14. Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no 37 tahun 2012
15. Perda Kota PEmatangsiantar no 1 tahun 2017
16. Perwali Pematangsiantar no 02 tahun 2017
17. Perwali Pematangsiantar no 03 tahun 2017
18. Perwali Pematangsiantar no 04 tahun 2017
19. Perwali Pematangsiantar no 05 tahun 2017
20. Perwali Pematangsiantar no 06 tahun 2017
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; Benturan Kepentingan; Penanganan Situasi; Sanksi; Pencegahan; Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2020.
16
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 29 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa untuk memutus rantai penularan wabah COVID-19 di daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Inpres No 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dan InMendagri No 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesheatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di daerah, perlu mengubah Perwako Tegal tentang Pencegahan Penularan COVID-19 di Kota Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perwako Tegal tentang Perubahan atas Perwako Tegal tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tegal No 13 tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan COVID-19 di Kota Tegal;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 17 tahun 1950; UU No 13 Tahun 1954; UU No 4 Tahun 1984; UU No 24 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011; UU no 36 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 6 Tahun 2018; PP No 40 Tahun 1991; PP No 21 Tahun 2008; Perpres No 87 Tahun 2014; Kepres No 7 tahun 2020; Kepres No 11 Tahun 2020; Permendagri No 80 Tahun 2015; Permendagri No 20 Tahun 2020; Perwako Tegal No 13 Tahun 2020;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penambahan pada Pasal 3 huruf d, perubahan pada Pasal 4, penyisipan BAB VIA Manajemen Kesehatan Masyarakat dan penyisipan Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 18C, Pasal 18D, Pasal 18E, Pasal 18F dan Pasal 18G. Selain itu juga mengenai penyisipan BAB VIIA Sosialisasi, Edukasi dan Penegakan Pendisiplinan Protokol Kesehatan serta penyisipan Pasal 22A, Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 22E, Pasal 22F dan PAsal 22G, perubahan pada Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24, peyisipan Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, Pasal 24D, Pasal 24E, serta Pasal 24.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
12 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat