Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan

Menemukan 39 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2010

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Jabatan Fungsional Pemeriksa Pada Badan Pemeriksa Keuangan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

201611081636254758_2010_Peraturan_BPK_04.pdf

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN - JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA

2010

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan NO. 4, LN 2010 (136) : 26 hlm.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pada Badan Pemeriksa Keuangan

ABSTRAK:

BPK perlu meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan secara terus menerus sebagai upaya agar keuangan negara dikelola secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dasar hukum Peraturan BPK ini adalah UU Nomor 8 Tahun 1974; UU Nomor 15 Tahun 2006; dan PP Nomor 16 Tahun 1994.
Peraturan BPK ini mengatur mengenai Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP) yang berlaku bagi Pemeriksa yang berstatus PNS di lingkungan BPK. JFP merupakan jabatan karir yang hanya dapat diduduki seseorang yang telah berstatus PNS di lingkungan BPK. Tugas pokok pemeriksa adalah melaksanakan kegiatan pemeriksaan yang meliputi penyusunan rencana kegiatan pemeriksaan, perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan hasil pemeriksaan, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, evaluasi pemeriksaan, dan pemantauan kerugian negara/daerah.

CATATAN:

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2010.

Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2010

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BPK No. 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli

Download file:

201611081636123942_2010_Peraturan_BPK_03.pdf

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN - TATA CARA PEMBERIAN KETERANGAN AHLI

2010

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan NO. 3, LN 2008 (134): 8 hlm.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK dapat memberikan Keterangan Ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.
Dasar hukum Peraturan BPK ini adalah UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Peraturan BPK ini mengatur mengenai tata cara pemberian keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah. BPK dapat menugaskan Anggota BPK, Pejabat Pelaksana BPK, Pemeriksa atau Tenaga Ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK untuk memberikan keterangan ahli.

CATATAN:

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2010.
Lampiran 1 lembar.

Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BPK No. 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Download file:

201611081636022662_2010_Peraturan_BPK_02.pdf

Pemantauan - Pelaksanaan - Tindak Lanjut - Rekomendasi - Hasil Pemeriksaan - Badan Pemeriksa Keuangan

2010

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan NO. 2, LN 2010 (92): 6 hlm.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta untuk menjamin pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK secara efektif, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
Dasar hukum Peraturan BPK ini adalah UU Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006.
Peraturan BPK ini mengatur mengenai pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan diterima. Tindak lanjut atas rekomendasi tersebut berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut dan dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh hari) setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

CATATAN:

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2010.

Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Tata Cara Pemanggilan Dan Permintaan Keterangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

201611081635278449_2008_Peraturan_BPK_03.pdf

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN - PEMERIKSAAN

2008

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan NO. 3, LN 2008 (120) : 6 hlm.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Tata Cara Pemanggilan Dan Permintaan Keterangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan Pasal 10 huruf d dan Pasal 11 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Pasal 9 ayat (1) huruf b UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tentang Tata Cara Pemanggilan dan Permintaan Keterangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Dasar hukum Peraturan BPK ini adalah UU Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006.
Peraturan BPK ini mengatur mengenai tata cara pemanggilan dan pemrintaan keterangan oleh BPK kepada: 1) pejabat atau pegawai yang bertanggung jawab dan/atau berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara; 2) badan hukum yang diwakili oleh direksi atau pengurus yang bertanggung jawab dan/atau berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dibiayai dari keuangan negara; dan 3) seseorang yang memiliki informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dibiayai dari keuangan negara.

CATATAN:

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2008.
Lampiran 5 berkas.

Peraturan BPK No. 2 Tahun 2008

Tata Cara Penyegelan Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan

Abstrak

Download file:

2008_Peraturan_BPK_02.pdf

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Penggunaan Pemeriksa Dan/Atau Tenaga Ahli Dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BPK No. 3 Tahun 2022 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara oleh Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan dan Akuntan Publik Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Download file:

2008_Peraturan_BPK_01.pdf

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN - PENGGUNAAN PEMERIKSA DAN/ATAU TENAGA AHLI DARI LUAR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

2008

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan NO. 1,

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Penggunaan Pemeriksa Dan/Atau Tenaga Ahli Dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli Dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan.
Dasar hukum Peraturan BPK ini adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Peraturan BPK ini mengatur mengenai penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari luar BPK. Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari luar BPK tersebut meliputi pemeriksa dari lingkungan APIP, akuntan publik pada KAP, dan/atau tenaga ahli.

CATATAN:

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2008.

Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007

Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Download file:

2007_Peraturan_BPK_03.pdf

Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2007

Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Abstrak

Kode Etik

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BPK No. 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan
Peraturan BPK No. 1 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan

Download file:

2007_Peraturan_BPK_02.pdf

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

Abstrak

Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BPK No. 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

Download file:

2007_Peraturan_BPK_01-.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT