Peraturan Bupati (Perbup) tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2024-2028
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2023-2027.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022.
Peraturan bupati ini mengatur mengenai kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Susunan arsitektur SPBE berisi mengenai pendahuluan, kajiansituasi dan kondisi, kajian teori dan pengetahuan SPBE, arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, rencana pengembangan SPBE.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2024.
96 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2024
PERBUP Kab. Pemalang No. 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar Dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan daerah perlu sumber daya manusia aparatur
pegawai negeri sipil yang berkualitas dan kompeten; bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan kompetensi
pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu memberi kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil
untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
bahwa Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Ujian Kenaikan
Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkugan Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Peraturan
Bupati Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian
Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pemalang sudah tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu
dicabut dan diganti dengan peraturan yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Perencanaan, Jenis Tugas Belajar, Jenis Pendidikan, Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Tugas Belajar, Penyelenggaraan dan Persyaratan Program Studi, Jangka Waktu, Perpanjangan dan tugas Belajar Berkelanjutan, Kedudukan PNS Tugas Belajar, Hak dan Kewajiban PNS Tugas Belajar, Re-Entry Pogram, Pembatalan dan Penghentian Tugas Belajar, Pemantauan dan Evaluasi, Keterangan Belajar, Pencantuman Gelar Akademik, Pendanaan Tugas Belajar, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2024.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 70 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 71 Tahun 2017 dicabut.
30 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pembentukan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas dan efisiensi
penyelenggaraan Program Sistem Layanan dan Rujukan
Terpadu di Kabupaten Kendal, maka Peraturan Bupati
Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pembentukan Sistem
Layanan dan Rujukan Terpadu di Kabupaten Kendal
dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini
sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kendal
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 36
Tahun 2023 tentang Pembentukan Sistem Layanan dan
Rujukan Terpadu di Kabupaten Kendal;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014; Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018; Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor
161 Tahun 2020; Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 11.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2024.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2023 diubah.
3 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 18 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; PP No. 37 Tahun 2023; PP No. 1 Tahun 2024; Perpres No. 59 Tahun 2017; Perpres No 18 Tahun 2020; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permensos No. 9 Tahun 2018; PMK No. 29/PRT/M/2018; Permendagri No. 114 Tahun 2018; Permendagri No. 121 Tahun 2018; Permenkes No. 4 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 59 Tahun 2021; Permenpenkebudristek No. 32 Tahun 2022; Perda Pesisir Barat No. 15 Tahun 2016; Perda Pesisir Barat No. 23 Tahun 2016; Perda Pesisir Barat No. 8 Tahun 2017; Perda Pesisir Barat No. 13 Tahun 2017; Perda Pesisir Barat No. 7 Tahun 2021; Perda Pesisir Barat No. 1 Tahun 2024; Pergub No. 55 Tahun 2023; Pergub No. 15 Tahun 2024; Perda Pesisir Barat No. 118 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2024.
9 hlmn
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Morowali Utara Nomor 18 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan pelayanan publik;
bahwa untuk melakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan petunjuk teknis sistem kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara;
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi perlu melakukan penyesuaian sistem kerja pegawai sebagai tindak lanjut penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 12 tahun 2013; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Mekanisme kerja dan Proses bisnis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2024.
9 Halaman; Lampiran 27 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 18 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwaa dalam rangka menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta menjadi landasan penyusunan rancangan kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2024, perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah danRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
bahwa perkembangan kerangka ekonomi daerah tidak sesuai lagi dengan kondisi sebagaimana diatur dalam Perturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan untuk memberikan kepastian hukum dan arah pengaturan mengenai Rencana Kerja pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu diubah;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 32 tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perbup Tojo Una-Una Nomor 16 Tahun 2023;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Perubahan terhadap Lampiran dalam Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 16 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah sebagian Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
3 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 18 Tahun 2024
PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN YANG BERSTATUS NON APARATUR SIPIL NEGARA
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, BD.2024/NO.18
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Insentif bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang Berstatus Non Aparatur Sipil Negara pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa pemberian insentif bagi Tenaga Medis bertujuan untuk meningkatkan disiplin, kualitas pelayanan, kualitas kinerja dan kesejahteraan Tenaga Medis dalam rangka pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat;
bahwa Tenaga Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat dalam memberikan pelayan yang berkualitas serta etos kerja dapat diberikan insentif;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 10 tahun 2002; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
a. Pemberian, penerima, dan kriteria insentif;
b. Prosedur dan tata cara permintaan pembayaran;
c. Pendanaan dan mekanisme pembayaran;
d. Ketentuan lain-lain; dan
e. Ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2024.
7 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Poso Nomor 18 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
ABSTRAK:
bahwa air minum adalah kebutuhan dasar manusia yang mutlak tersedia dalam lcuantitas dan kualitas yang memadai;
bahwa dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kualitas dan kuantitas serta keterjangkauan maka perlu adanya Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan;
bahwa berdasarkan kententuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, kebijakan dan strategi daerah terhadap pengembangan sistem penyediaan air minum perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 29 tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri PUPR Nomor 27/PRT/M/2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, Sistematika, Jangka Waktu, Pelaksanaan, serta Pemantauan dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2024.
5 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Morowali Nomor 18 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Morowali Nomor 46 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Uang untuk Kegiatan Pembangunan Baru dan/atau Rusak Berat dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah bagt masyarakat berpenghasilan rendah, maka salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah adalah dengan memberikan bantuan rumah yang dikelola secara swadayauntuk meningkatkan kualitas hidup bagt masyarakat bagi masyarakat;
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan rumah yang dikelola secara swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, maka diperlukan adanya penambahan nilai uang bantuan pembangunan dengan biaya yang memenuhi standar kebutuhan;
bahwa dengan kondisi pelaksanaan program dan kegiatan pemberian bantuan pembangunan rumah yang merupkan bantuan sosial maka Pemerintah Daerah perlu melakukan penambahan nilai uang bantuan pembangunan rumah, maka Peraturan Bupati Morowali Nomor 46 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Uang untuk kegiatan pembangunan baru dan/atau rusak berat dan peningkatan kualitas rumah yang dikelola swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah perlu diubah;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perbup Nomor 46 Tahuan 2023;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Perubahan terhadpa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Uang untuk Kegiatan Pembangunan Baru dan/ atau Rusak Berat dan Peningkatan Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2024.
Peraturan Bupati ini mengubah Peraturan Bupati Morowali Nomor 46 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Uang untuk kegiatan pembangunan baru dan/atau rusak berat dan peningkatan kualitas rumah yang dikelola swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah
7 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 18 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Peawai Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan bahwa untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan;
b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju
Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 4 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Perbup Mamuju Tengah No. 8 Tahun 2023;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pemberian tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Terdapat beberapa ketentuan yang diubah dalam peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2024.
Perbup Mateng Nomor 8 Tahun 2023
3 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
