Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:
Bahwa perlu penataan penyelenggaraan kesehatan yang terstruktur, berjenjang, dan berkesinambungan, melalui sistem rujukan pelayanan kesehatan, sehingga perlu menetapkan Perbup tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 40 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 24 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 39 Tahun 1995; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 47 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 47 Tahun 2021; Perpres No. 72 Tahun 2012; Perpres No. 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perpres No. 64 Tahun 2020; Permenkes No. 001 Tahun 2012; Permenkes No. 71 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peermenkes No. 71 Tahun 2013; Permenkes No. 16 Tahun 2019; Permenkes No. 43 Tahun 2019; Perbub Jabar No. 64 Tahun 2013; Perda Kab. Purwakarta No. 7 Tahun 2013; Perda Kab. Purwakarta No. 1 Tahun 2012; Perda Kab. Purwakarta No. 43 Tahun 2022.
Peraturan Ini Meangatur tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Purwakarta yang meliputi ketentuan umum, maksud dan tujuan, sasaran dan ruang lingkup, sistem rujukan pelayanan kesehatan, mekanisme rujukan, pembinaan jejaring rujukan, hak dan kewajiban faislitas pelayanan kesehatan, monitoring, evaluasi, pencatatan dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2024.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 40 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 24 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perpres No. 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perpres No. 64 Tahun 2020; Permenkes No. 71 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peermenkes No. 71 Tahun 2013.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gorontalo Nomor 19 Tahun 2024
Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19, BD 2024 (19)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang pengelolaan keuangan desa perlu diubah untuk dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan pelaksanaan Program dan Kegiatan Kabupaten Gorontalo.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 29 Tahun 1959, UU No 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 3 Tahun 2024, UU No 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 11 Tahun 2021, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 20 Tahun 2018, Perbup Gorontalo No 1 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2024.
Terdiri dari 6 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 19 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2024 Nomor 713
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, maka dipandang perlu diberikan · tambahan penghasilan bagi Aparatur · Sipil Negara;
b. bahwa Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues masih terdapat ketentuan yang perlu disesuaikan kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hutuf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 77);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340};
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);
13. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2022 Nomor 129);
14. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo
Lues (Lembaran Kabupaten Gayo Lues Tahun 2023 Nomor 133);
15. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran clan Penclapatan clan Belanja Kabupaten Gayo
Lues Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2024 Nomor 134).
Peraturan ini berisikan 5 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2024.
peraturan bupati Gayo Lues Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 19 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Petung
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyaralat Petung.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan UU No. 6 Tahun 2023 ; Permendagri No. 79 Tahuun 2018
1. Ketentuan Umum; 2. Renstra BLUD UPT Puskesmas; 3. Susunan dan Sistematika Renstra BLUD; 4. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2024.
58 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanggamus Nomor 19 Tahun 2024
PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN MEDIA MASSA
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah dengan Media Massa
ABSTRAK:
Dalam rangka pemberian dan penyebarluasan
informasi program dan kegiatan pemerintah kabupaten
Tanggamus kepada masyarakat dan pemangku
kepentingan lainnya perlu dilakukan publikasi; untuk efektivitas dan kelancaran pemberian dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu melakukan keijasama dengan unsur
media cetak, media siber/online, media elektronik
sebagai upaya memperoleh hasil yang maksimal; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di diatas
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Keijasama Publikasi Pemerintah Daerah dengan Media
Massa;
Dasar Hukum ini adalah UU NO 2 Tahun 1997; UU NO 40 Tahun 1999; UU NO 32 Tahun 2002; UU NO 11 Tahun 2008; UU NO 14 Tahun 2008; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 61 Tahun 2010; PERPRES NO 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/12/ M.PAN/08/Tahun 2007; PERMENPAN RB NO 55 Tahun 2011; PERMENDAGRI NO 22 Tahun 2020; Peraturan Dewan Pers Nomor:4/Peraturan-DP/III/2008; Peraturan Dewan Pers Nomor: 7/ Peraturan-DP/ V/2008; . Peraturan Dewan Pers Nomor:l/ Peraturan-DP/II/2018.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah dengan Media Massa
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2024.
Lampiran File: 14 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2024
Perumda - air minum - tirta kandilo - anggota - dewan pengawas - direksi - Pengangkatan - pemberhentian
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19, BD 2024/19
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas dan anggota direksi Perumda Air Minum Tirta Kandilo Kab. Paser perlu diatur untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 32 ayat (4) Perda No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kab. Paser Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Perbup tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Kandilo Kab. Paser.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 54 Tahun 2017; Permendagri No. 37 Tahun 2018; Perda Kab. Paser No. 7 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyesuaian dengan Dana Bagi Hasil Sawit, Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2024 yang diterima dan untuk kelancaran serta efektifitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, serta untuk penyesuaian rekening belanja maupun nomenklatur rincian objek belanja, perlu dilakukan penyesuaian anggaran;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023;Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009;Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019;Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor
8 Tahun 2023;Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 60 Tahun 2023;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2024.
8 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonosobo Nomor 19 Tahun 2024
PERBUP Kab. Wonosobo No. 32 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nommor 44 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 8
ayat (9), Pasal 135 ayat (3), Pasal 136 ayat (4) Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah
Dan retribusi daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Bumi Dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Masa pajak, Tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak, Tata Cara Penetapan dan Penerbitan, Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek PBB-P2,Pemungutan, Tata Cara Pembetulan, Pengurangan dan Pembatalan Ketetapan, Sanksi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Keberatan dan Banding, Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak, Tata Cara Pemeriksaan Pajak dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2024.
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 78 Tahun 2015, Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 44 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 32 Tahun 2022 dicabut.
25 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Nomor 19 Tahun 2024
Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2024 NOMOR 669
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2023 - 2028
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat
(3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 ten tang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pasal 6
ayat (6) Peraturan Bupati Konawe tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Peta Rencana Sistem
Pemerintahan Ber basis Elektronik Pemerintah
Kabupaten Konawe Tahun 2023-2028;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di
Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 1882);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 ten tang Perubahan atas
Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tarnbahan
Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Tahun 2017 Nomor 174)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 257);
12. Peraturan Bupati Konawe Nomor 21 Tahun 2023
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PETA RENCANA SPBE
BAB III PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2024.
170
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 19 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19, BD Tahun 2024 No. 19
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dan/atau keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan, maka Rencana Keija Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024, perlu dilakukan perubahan;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 354 ayat (1) dan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan pada pokoknya perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2026;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024.
Perubahan RKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 merupakan dokumen lanjutan yang disusun sehubungan dengan telah terjadinya perubahan asumsi-asumsi dari RKPD Tahun 2024, meliputi: perubahan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2024.
7 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
