PERBUP Kab. Tanggamus No. 46 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANGGAMUS
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanggamus
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus, perlu menetapkan Pembentukan
Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah
Kabupaten Tanggamus; berdasarkan untuk maksud huruf a tersebut di
atas, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis
operasional dan/atau teknis penunjang Dinas dan Badan
Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah agar berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan
Pembentukan, Organisasi dan Tatakeija Unit Pelaksana
Teknis Daerah dengan Peraturan Bupati; berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Keija
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanggamus
Dasar Hukum ini adalah UU NO 2 Tahun 1997; UU NO 12 Tahun 2011; UU NO 23 Tahun 2014; UU NO 17 Tahun 2023; UU NO 20 Tahun 2023; PP NO 18 Tahun 2016; PP NO 11 Tahun 2017; PERPRES NO 18 Tahun 2023; PERMENDAGRI NO 19 Tahun 2011; PERMENDAGRI NO 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI NO 12 Tahun 2017; PERDA NO 8 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2024.
Lampiran File: 16 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seruyan Nomor 20 Tahun 2024
PERBUP Kab. Seruyan No. 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Tidak Mampu
Peraturan Bupati Seruyan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Tidak Mampu
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, BD Tahun 2024 No. 20
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Tidak Mampu
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan
pemberian Beasiswa Tahun Anggaran 2023 perlu
untuk dilakukan penyesuaian pada kriteria dan
persyaratan calon penerima Beasiswa Berprestasi dan
Mahasiswa Tidak Mampu, sehingga Peraturan Bupati
Seruyan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberian
Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa
Tidak Mampu perlu dilakukan perubahan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau,
Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur
di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan sebagaimana
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun
2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum
Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun
2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun
2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah; Peraturan Bupati Seruyan Nomor 33 Tahun 2022
tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa
Berprestasi dan Mahasiswa Tidak Mampu sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Seruyan
Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Seruyan Nomor 33 Tahun 2022
tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa
Berprestasi dan Mahasiswa Tidak Mampu;
1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan angka 17 (tujuh belas),
18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas);
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) diubah; dan
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) ditambahkan huruf k, ayat
(2) huruf a diubah dan ditambahkan huruf l, ayat (3)
ditambahkan huruf f, huruf g dan huruf h dan ayat (4)
diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2024.
Mengubah Peraturan Bupati Seruyan Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Dan Mahasiswa Tidak Mampu
8 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dan untuk penyesuaian rekening belanja maupun nomenklatur rincian objek belanja, perlu dilakukan penyesuaian anggaran;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023;Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009;Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019;Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor
8 Tahun 2023;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2024.
5 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonosobo Nomor 20 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Insentif Guru Keagamaan Nonformal
ABSTRAK:
bahwa pendidikan keagamaan merupakan upaya
mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan
kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertakwa,
dan berakhlak mulia dalam mewujudkan masyarakat
Kabupaten Wonosobo yang maju dan beradab berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; bahwa sebagai wujud kepedulian dan penghargaan serta
untuk meningkatkan kesejahteraan dan semangat
pengabdian Guru Keagamaan Nonformal yang telah turut
berperan serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,
perlu memberikan insentif; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian
hukum dalam penyelenggaraan pemberian Insentif Guru
Keagamaan Nonformal, perlu menyusun Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif
Guru Keagamaan Nonformal;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kriteria Penerima Insentif, Tata Cara Pemberian Insentif, Bentuk dan Besaran Insentif, Pembiayaan, Pelaporan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2024.
8 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024
PERBUP Kab. Barito Selatan No. 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 87 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 59 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 61 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, BD Tahun 2024 No. 20
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
Peraturan Daerah Kabupaten Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi dari Perangkat Daerah sebagai berikut:
1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
8. Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
10. Dinas Sosial;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
12. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
13. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Dinas Lingkungan Hidup;
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
16. Dinas Perhubungan;
17. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
20. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
21. Dinas Perikanan;
22. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
23. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata;
24. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
25. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
28. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
29. Badan Pendapatan Daerah; dan
30. Kecamatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2024.
mencabut:
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
Peraturan Bupati Barit6/Selatan Nomor 87 Tahun/2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 59 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 61 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan;
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
333 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan
dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau,
salah satu kegiatan yang dapat dibiayai dari Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah pemberian
Bantuan Langsung Tunai; bahwa untuk kelancaran pemberian bantuan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu
menyusun Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan
Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau di Kabupaten Klaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan
Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau di Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penerima BLT, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, Besaran dan Jangka Waktu BLT dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2024.
8 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2024
Perbup Kab. Ogan Ilir No. 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ogan Ilir No 55 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Perbup Kab. Ogan Ilir No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Peraturan Bupati No 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, BD.2024/NO.20, Pemerintah Daerah Kab. Ogan Ilir
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati No 55 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, an tar jenis belanja, an tar objek belanja, dan/ atau antar rincian objek belanja serta berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VI Laporan realisasi semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, huruf D Pergeseran Anggaran, poin h, Pada kondisi tertentu pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 17 Tahun 2003; UU No 37 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden No 10 Tahun 2024; Peraturan Presiden No 11 Tahun 2024; Peraturan Presiden No 57 Tahun 2024; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan No 25 Tahun 2024; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 464 Tahun 2023; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 464 Tahun 2023; Peraturan Bupati No 46 Tahun 2022; Peraturan Bupati No 55 Tahun 2023; Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No 126/KPTS/BPKAD/2024.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati No 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2024.
Mengubah Peraturan Bupati No 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendap
atan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
11 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Waru
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Waru.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permendagri No. 79 Tahun 2018
1. Ketentuan Umum; 2. Renstra BLUD UPT Puskesmas; 3. Susunan dan Sistematika Renstra BLUD; 4. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2024.
56 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Grobogan Nomor 20 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa pengelolaan keuangan daerah dilalcukan secara
tertib, bertanggrung jawab clan taat pada ketentuan
peraturan perundang-undangan dalam rangka
mendulcung terwujudnya tujuan negara sebagaimana
diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa penerapan standar harga satuan sebagai bagian
dan i pengelolaan keuangan daerah dalam
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan
secara tertib, bertanggung jawab dan taat pada ketentuan
peraturan pemndang-undangan guna mendukung
terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih; bahwa guna mendukung kegiatan pada perangkat daerah
serta memenuhi kebutuhan penyesuaian ketentuan
peraturan pemndang-undangan, maka Peraturan Bupati
Grobogan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Standar Harga
Satuan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 46 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan
Nomor 25 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan
Tahun Anggaran 2024 perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam humf a, humf b, dan huruf c di atas,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembahan
Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023
tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 25 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Ketentuan Tabel 1.1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, perubahan Lampiran III dan perubahan Lampiran IV.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2024.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 25 Tahun 2023 diubah.
3 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lebak Nomor 20 Tahun 2024
PERBUP Kab. Lebak No. 46 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, BD Tahun 2024 Nomor 20
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 46 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis
Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Lebak Nomor 46 Tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Lebak Nomor 46 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik dan Keputusan Gubemur Banten Nomor 157 Tahun 2024 tentang
Penetapan Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota Se
Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024, maka perlu melakukan perubahan Lampiran pada Peraturan Bupati Lebak Nomor 46 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024.
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021; Perpres No. 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 53 Tahun 2023; Perpres No. 57 Tahun 2024;
Permendagri No. 70 Tahun Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 15 Tahun 2023; Perda Kabupaten Lebak No. 7 Tahun 2021; Perda Kabupaten Lebak No.9 Tahun 2023; perbup Lebak Nomor 46 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Lebak Nomo 8 Tahun 2024; Perbup Lebak No. 97 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Lebak No. 19 Tahun 2024; Perbup Lebak No. 104 Tahun 2023.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 46 Tahun 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat