Peraturan Bupati (Perbup) tentang Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan etos kerja,
tanggung jawab, etika dan moral serta untuk mempercepat
pelaksanaan transformasi Aparatur Sipil Negara dalam
mewujudkan hasil kerja tinggi dan perilaku yang
berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten,
harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif, perlu
pengembangan dalam pengimplemetasian nilai–nilai dasar
Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara secara intensif,
berkelanjutan dan menyeluruh di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Semarang; bahwa guna mensinergikan dengan salah satu sasaran
strategis Reformasi Birokrasi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun
2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024,
yakni terciptanya budaya birokrasi berorientasi pelayanan,
akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan
kolaboratif dengan Aparatur Sipil Negara yang profesional
perlu disusun Peraturan Bupati tentang budaya kerja; bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 44 Tahun 2014
tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan
keadaan dan regulasi yang ada sehingga perlu untuk
diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Budaya Kerja Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor PER/01/M.PAN/01/2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Manfaat Budaya Kerja, Core Values dan Employer Branding ASN, Penerapan Budaya Kerja, Pembinaan dan Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2024.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 44 Tahun 2014 dicabut.
25 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA;PEMBERIAN HONORARIUM;KETENTUAN KHUSUS;KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2024.
10 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Solok Selatan Nomor 21 Tahun 2024
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 21
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029
ABSTRAK:
bahwa Kabupaten Solok Selatan rawan terhadap Bencana geologi maupun hidrometeorologi secara geologis memiliki potensi Bencana yang cukup tinggi baik Bencana alam, Bencana nonalam, maupun Bencana sosial yang berpotensi menimbulkan korban jiwa kerugian harta benda dan kerugian lain yang tak ternilai;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, rencana Penanggulangan Bencana ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu (lima) tahun; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud
pada huruf dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2020, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor Tahun 2008, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor Tahun 2010.
RPB bermaksud untuk sebagai dokumen perencanaan yang bersifat lintas
sektor sebagai panduan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana untuk jangka waktu (lima) tahun.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2024.
112 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gorontalo Nomor 21 Tahun 2024
Perbup Kab. Gorontalo No. 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Mengubah
Perbup Kab. Gorontalo No. 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, BD 2024 (21)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Permendagri No 15 Tahun 2023 Huruf C.2.b angka 1, angka 2, angka 3, dan Huruf C.2.b angka 5c, perlu menetapkan perubahan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 29 Tahun 1959, UU No 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 2 Tahun 2020, UU No 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 2 Tahun 2020, UU No 15 Tahun 2004, UU NO 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 1 Tahun 2022, PP No 30 Tahun 1979, PP No 12 Tahun 2017, PP No 37 Tahun 2023, Permendagri No 77 Tahun 2020, Permendagri No 15 tahun 2023, Permenkeu No 204/PMK.07/2022, PERDA Kab Gorontalo No 3 Tahun 2023, PERDA Kab Gorontalo No 8 Tahun 2023, Perbup Gorontalo No 42 Tahun 2021, Perbup Gorontalo No 27 Tahun 2023
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2024.
Terdiri dari 6 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 30 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 33 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat No. 2 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat No. Tahun 2024;
Dalam Perbup ini diatur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rpl.485.282.102.203, bertambah sebesar Rp972.074.183.144,sehingga menjadi Rp2.457.356.285.347
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2024.
7 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Barat Nomor 21 Tahun 2024
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat;
dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dibentuk pedoman pelaksanaannya;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 6 Tahun 1991; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 15 Tahun 2023; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 10 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah No. 12 Tahun 2021; Perda Lampung Barat No. 8 Tahun 2016; Perda Lampung Barat No. 4 Tahun 2022; Perbup Lampung Barat No. 6 Tahun 2023
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.
223 hlmn
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boalemo Nomor 21 Tahun 2024
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, BD 2024 (21)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 menyebutkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi menunjukan adanya ketidaksesuain dengan keadaan yang meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, serta Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 tersebut merupakan landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2024 untuk menyusun Perubahan APBD Kabupaten Boalemo Tahun 2024.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 2000, UU No 25 Tahun 2004, UU No 12 Tahun Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 1 Tahun 2022, PP No 2 Tahun 2018, PP No 12 Tahun 2019, PP No 21 Tahun 2021, PP No 37 Tahun 2023, Perpres No 18 Tahun 2020, Perpres No 72 Tahun 2021, Perpres No 75 Tahun 2021, Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018, Permendagri No 86 Tahun 2017, Permendagri No 90 Tahun 2019, Permendagri No 18 Tahun 2020, Permendagri No 77 Tahun 2020, Permendagri No 59 tahun 2021, Permendagri No 10 Tahun 2023, PERDA Kab Boalemo No 3 Tahun 2012, PERDA Kab Boalemo No 4 Tahun 2012, PERDA Kab Boalemo No 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab Boalemo No 4 Tahun 2022, PERDA Kab Boalemo No 7 Tahun 2022, Perbup Kab Boalemo No 17 Tahun 2022, Perbup Boalemo No 36 Tahun 2022, Perbup Boalemo No 28 Tahun 2023.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2024.
Terdiri dari 6 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan dan Penurunan Stunting Terintegrasi
ABSTRAK:
a. bahwa Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh anak balita karena kekurangan gizi dan terutama pada 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak anak dan berisiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya, sehingga perlu percepatan dan penurunan Stunting yang mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif melalui Konvergensi Stunting;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, rencana aksi nasional penurunan Stunting dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, oleh Provinsi, Pemerintah kementerian/lembaga, Pemerintah Desa Daerah dan Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan Percepatan dan Penurunan Stunting;
c. bahwa Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penurunan Stunting Terintegrasi, belum mengakomodir semua kebutuhan Daerah dalam Percepatan Penurunan Stunting serta menyesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu di ganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan dan Penurunan Stunting Terintegrasi;
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019; Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2022; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023;
Percepatan dan Penurunan Stunting Terintegrasi dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; STRATEGI, SASARAN DAN PILAR
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING; PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING; PENDEKATAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING; KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING; KEWENANGAN DESA/KELURAHAN; PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN; PERAN MASYARAKAT; PENDANAAN; PENGHARGAAN; KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2024.
32 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 20 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sistem kerja
guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan
profesional, tugas dan fungsi serta tata kerja unit
pelaksana teknis daerah pada Dinas Kebudayaan
(Kundha Kabudayan) perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (4)
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
Sleman, pembentukan, susunan organisasi, tugas,
fungsi, dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah
pada Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) diatur
dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020.
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Mencabut: Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.6 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Gunungapi Merapi.
Jumlah Halaman: 7 hlm. Lampiran: 1 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2023;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang teknis pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas di Lingkungan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024. Hal-hal yang diatur antara lain kriteria pegawai yang menerima THR dan Gaj Ketiga Belas, komponen THR dan Gaji Ketiga Belas, waktu pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas, pendanaan THR dan Gaji Ketiga Belas, serta tata cara pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2024.
9 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
