PERBUP Kab. Demak No. 25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Demak Berupa Tanah Desa yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Teknis Retribusi Sewa Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas
pengelolaan barang milik daerah khususnya pemanfatan
barang milik daerah dalam bentuk sewa perlu
diselenggarakan secara tepat, efisien, efektif dan optimal; bahwa guna melaksanakan pengelolaan barang milik
daerah sebagaimana dimaksud huruf a dan
menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah, dibutuhkan landasan hukum sekaligus
pedoman teknis dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Teknis Retribusi Sewa Barang
Milik Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Objek Retribusi Sewa BMD, Tata Cara Sewa BMD, Faktor Penyesuai Sewa, Jenis Kegiatan Usaha Penyewa, Besaran Faktor Penyesuai Sewa, Besaran Sewa, Pemberian Keringanan dan Besaran Keringanan Sewa, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2024.
Peraturan Bupati Demak Nomor 44 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Demak Nomor 25 Tahun 2022 dicabut.
13 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menganggarkan pengeluaran untuk
keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak
dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan
pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya
serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya, perlu pedoman pengelolaan belanja tidak terduga; bahwa dalam rangka tertib, transparan dan akuntabel
administrasi pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, perlu dilakukan pengaturan pengelolan belanja
tidak terduga; bahwa Pemerintah Daerah belum memiliki dasar hukum dalam pengaturan pengelolaan belanja tidak terduga, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak
Terduga;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Kriteria, Penganggaran, Pelaksanaan, Prosedur Pengajuan Penggunaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2024.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2020 dicabut.
11 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Berau Nomor 21 Tahun 2024
kampung - tembudan - kecamatan - batu putih - batas - penetapan - penegasan
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, BD 2024/21
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Tembudan Kecamatan Batu Putih
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar kampung perlu dilakukan penetapan batas Kampung Tembudan Kecamatan Batu Putih. Memperhatikan Berita Acara Penetapan Penegasan Tapal Batas Bupati Berau tanggal 2 Oktober 2019 antara Kampung Tembudan, Kampung Sumber Agung, Kampung Lobang Kelatak, Kampung Kayu Indah, Kampung Batu Putih, Kampung Balikukup, dan Kampung Tembudan. Memperhatikan Berita Acara Penetapan Batas Kampung Nomor: 09/BKPW&PDT/XII//2018. Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, di mana batas desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Kampung Tembudan Kecamatan Batu Putih.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 45 Tahun 2016
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 avat (7) dan ayat (10), Pasal 9 ayat (4), Pasal 11 ayat (5), Pasal 31 ayat (5), Pasal 88 ayat (3), Pasal 121 avat (4), Pasal 122 ayat (3), Pasal 123 avat (5) dan Pasal 128 ayat (5) perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 29 tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perda Nomor 5 Tahun 2023;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
a. besaran presentase NJOP;
b. penilaian PBB-P2;
c. pengelolaan dan pemungutan PBB-P2 tata cara pendataan, pendaftaran, penilaian dan penetapan PBB-P2;
d. penentuan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah untuk bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
e. perhitungan nilai sewa reklame berdasarkan pembagian zona/wilayah strategis;
f. tata cara pemberian kontrak kegiatan usaha lainnya;
g. administrasi dan tata cara pengurangan keringanan pembebasan pajak dan retribusi;
h. alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi;
i. tata cara pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
j. tata cara pemberian insentif fiskal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2024.
Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
44 Halaman; Lampiran 9 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Morowali Utara Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Nilai Riil Barang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Riil Barang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 12 tahun 2013; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perda Morut Nomor 8 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Penyerahan penyertaan modal pemerintah daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2024.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Nilai Riil Barang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4 Halaman; Lampiran 1 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Kebersihan, dan Pelayanan Pasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun
2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
b. bahwa berdasarkan hasil peninjauan tarif retribusi jasa umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kondisi
perekonomian mengalami perubahan sehingga beberapa objek retribusi jasa umum, perlu dilakukan penyusaian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 74 Tahun 2005; Perda Polman No. 1 Tahun 2024;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan tarif retribusi jasa umum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2024.
10 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Website, Nama Domain, Subdomain, Hosting dan Mail Server di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan Website;
bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka diperlukan pengaturan mengenai pedoman dalam pemanfaatan Website sebagai media resmi Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai media informasi kepada masyarakat guna meningkatkan pelayanan publik;
bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara, perlu mengatur pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah serta perangkat kewilayahan dalam wilayah Kabupaten Tojo Una-Una;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 32 tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
a. Ruang lingkup;
b. Perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pembinaan serta pemantauan dan evaluasi website;
c. Penggunanaan dan pengelolaan nama domain dan subdomain;
d. Penggunaan layanan hosting;
e. Penggunaan layanan surat elektronik;
f. Penyelesaian perselisihan;
g. Hak dan kewajiban pengguna;
i. Hak penanggungjawab teknis;
j. Ketentuan lain-lain; dan
k. Ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Pengguna yang telah
menggunakan Nama Domain dan Subdomain sebelum
berlakunya Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan dengan
Peraturan Bupati ini paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung
sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
(2) Dalam hal Pengguna yang telah mengunakan Nama Domain
dan Subdomain tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Penanggung Jawab Teknis berwenang
melakukan. penonaktifan Nama Domain dan/atau Subdomain
secara permanen.
23 Halaman; Lampiran 16 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 21 Tahun 2024
TATA CARA PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, BD.2024/NO.21
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Paul 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 10 tahun 2002; UU Nomor 23 Tahun 2014; Permendagri Nomor 79 Tahun 2022;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Penggunaan KKPD, Pengelola KKPD, UP KKPD, Pengajuan/penerbitan/penggunaan KKPD, pelaksanaan pembayaran dengan KKPD, dan monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2024.
18 Halaman; Lampiran 7 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Poso Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 29 tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Dasar pergeseran APBD, Jenis pergeseran APBD, Prosedur pergeseran APBD, dan Tahapan teknis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Bupati Poso Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran
8 Halaman; Lampiran 8 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Morowali Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame
ABSTRAK:
bahwa untuk melpksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 17 Tahtun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perda Morowali Nomor 17 Tahun 2023;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Nilai pajak reklame.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2024.
Pada saat Pcraturalr Bupati ini mulai berlaku, Pcraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2O15 tentang Penetapan Nilai Standar Sewa Reklame di Kabupaten Morowali (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2O15 Nomor 043) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 Halaman; Lampiran 4 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
