PERBUP Kab. Cirebon No. 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2024.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Analisis Standar Belanja Fisik
ABSTRAK:
bahwa Analisis Standar Belanja Fisik sebagai wujud
pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah melalui perencanaan
dan penggunaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara
efektif dan efisien dalam pembangunan masyarakat beserta
infrastrukturnya yang bertujuan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;
bahwa dalam rangka
penilaian kewajaran atas beban kerja atau
biaya suatu kegiatan fisik atau konstruksi yang dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah, diperlukan Analisis Standar Belanja
Fisik yang mengacu pada Analisis Harga Satuan Pekerjaan
Bidang Pekerjaan Umum yang ditetapkan; bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan
Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, maka Analisis Standar Belanja ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa untuk mengakomodasi perubahan pada analisis harga
satuan pekerjaan bidang umum, analisis harga satuan
pekerjaan bidang sumber daya air, analisis harga satuan
pekerjaan bidang bina marga, serta analisis harga satuan
pekerjaan bidang cipta karya dan perumahan agar dapat
mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan fisik
atau konstruksi dalam mencapai tujuannya, maka Peraturan
Bupati Cilacap Nomor 106 Tahun 2022 tentang Analisis Standar
Belanja Fisik sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu untuk
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Fisik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Analisis Standar Belanja Fisik, Pengendalian dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2024.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 106 Tahun 2022 dicabut.
9 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Kegiatan Pembangunan Baru dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan
kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan rumah yang layak
huni dan sehat bagi keluarga miskin di Kabupaten
Purbalingga, maka perlu dilaksanakan kegiatan
Pembangunan Baru dan Rehabilitasi rumah yang tidak
layak huni; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan
Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2015
tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, perlu
mengatur Bantuan Sosial kegiatan Pembangunan Baru
dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten
Purbalingga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Kegiatan
Pembangunan Baru dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak
Huni di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 29/PRT/M/2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Lokasi dan Alokasi, Kriteria dan Penerima PB Rumah dan Rehabilitasi RTLH, Anggaran, Jenis Kegiatan dan Swadaya Masyarakat, Pengorganisasian dan Pelaksanaan Kegiatan, Tata Cara Pengajuan Usulan dan Pencairan Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi RTLH, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
12 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mesuji Nomor 21 Tahun 2024
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip
Dinamis.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 14 Tahun 2008; UU NO 49 Tahun 2008; UU NO 25 Tahun 2009; UU NO 43 Tahun 2009; UU NO 23 Tahun 2014; UU NO 30 Tahun 2014; PP NO 61 Tahun 2010; PP NO 28 Tahun 2012; Peraturan Arsip Nasional Nomr 9 Tahun 2018; Peraturan Arsip Nasional Nomr 4 Tahun 2021; PERDA NO 6 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2024.
Lampiran File: 10 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bekasi Nomor 21 Tahun 2024
PENYELENGGARAAN - SISTEM - AKUNTABILITAS - KINERJA - INSTANSI - PEMERINTAH
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, BD Tahun 2024 No.21
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, untuk memperlancar dan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja guna menjamin terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 29 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permen PANRB No. 53 Tahun 2014; Permen PANRB No. 88 Tahun 2021; Permen PANRB No. 89 Tahun 2022; Intruksi Mendagri No. 70 Tahun 2021; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Penyelenggaraan SAKIP; Tim Manajemen Kinerja; Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2024.
20 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 21 Tahun 2024
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, BD/2024/NO.21
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Ustadz/Ustadzah Pada Lembaga Pendidikan Al Qur'an, Madrasah Diniyah Takmiliyah Dan Pondok Pesantren.
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan keagamaan dan pesantren guna mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membentuk sumber daya manusia yang beriman, berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan;bahwa pemberian insentif bagi Ustadz/Ustadzah bertujuan untuk memberikan apresiasi dan meningkatkan motivasi dalam pembelajaran pendidikan agama islam baca tulis Al Qur'an di Kabupaten Banjar;bahwa Peraturan Bupati Banjar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Dana Insentif Bagi Ustadz/Ustandzah TPQ Al Qur'an, Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Pondok Pesantren Salafiyah Kabupaten Banjar, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Ustadz/Ustadzah pada Lembaga Pendidikan Al Qur'an, Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Pondok Pesantren;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020;Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2004;Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Ustadz/Ustadzah Pada Lembaga Pendidikan AL QUR'AN,Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Pondok Pesantren,dengan sistematika:Ketentuan Umum;maksud,tujuan dan ruang lingkup;persyaratan dan kewajiban penerima insentif;tata cara pengusulan,besaran insentif dan pembayaran insentif;pemantauan dan evaluasi;pendanaan;ketentuan peralihan;ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2024.
8 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Lokasi Tempat Khusus Parkir
ABSTRAK:
bahwa dengan berkembangnya potensi dan lokasi parkir di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 53 Tahun 2022 tentang Lokasi Tempat Khusus Parkir;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Lokasi Tempat Khusus Parkir;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor
6 Tahun 2019;Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2020;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2024.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sistem kerja
guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan
profesional, tugas dan fungsi serta tata kerja unit
pelaksana teknis daerah pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (4)
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
Sleman, pembentukan, susunan organisasi, tugas,
fungsi, dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah
pada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
diatur dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Pembentukan, UPTD Pelayanan Metrologi Legal, UPTD Pelayanan Pasar, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Mencabut: Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.19 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Metrologi Legal dan eraturan Bupati Sleman Nomor 38.20 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pasar.
Jumlah Halaman: 9 hlm. Lampiran: 2 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:
bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak
setiap orang yang dijamin secara konstitusional oleh Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang harus diwujudkan dan
dipenuhi oleh Negara; bahwa aktifitas merokok merupakan kebiasaan yang berdampak negatif terhadap tersedianya lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mengganggu hak kesehatan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga diperlukan upaya pengendalian; bahwa dalam upaya pengendalian dampak negatif aktifitas
merokok terhadap lingkungan hidup dan kesehatan orang lain,
maka sesuai ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pemerintah daerah
wajib menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa
rokok di wilayah Kabupaten Kendal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024; Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Lingkup dan Batas KTR, Larangan, Kewajiban Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR, Tanda Larangan Merokok dan Tata Cara Pemasangannya, Peran Serta Masyarakat, Sanksi Administratif, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2024.
12 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dompu Nomor 17 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara
ABSTRAK:
(a) bahwa dalam rangka pembangunan integritas aparatur sipil negara dan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, setiap penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekaayaannya; (b) bahwa Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah; (c) bahwa berdasarkan pertimbangaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 30 Tahun 2022; UU 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2019; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023.
Dalam Perbup ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dompu Nomor 17 tahun 2023. Ketentuan yang diubah pada pasal 1 dan pasal 2
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2024.
Peraturan Bupati Dompu Nomor 17 tahun 2023
7 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
