Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22, BD Tahun 2024 No. 22
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati
ABSTRAK:
bahwa guna mendukung pelaksanaan tugas dan tertib
administrasi pengelolaan Biaya Penunjang Operasional
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, perlu diatur mengenai
Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung
Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah;
Peraturari Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4
Tahun 2009.
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22, BD Tahun 2024 No. 202
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
ABSTRAK:
bahwa penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Penegakkan Perda dan/atau Perkada untuk mencapai kondisi dinamis agar Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur, perlu adanya penyempurnaan terhadap Standar Operasional Prosedur dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur.
Bab I: Ketentuan Umum;
Bab II: Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
Bab III: Kode Etik Satuan Polisi Pamong Praja;
Bab IV: Petugas Tindak Internal Dan Majelis Kode Etik Polisi Pamong Praja;
Bab V: Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pol Pp;
Bab VI: Sanksi Pelanggaran Kode Etik Polisi Pamong Praja;
Bab VII: Pembinaan Dan Pengawasan;
Bab VIII: Pendanaan;
Bab IX: Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2024.
62 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 22 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22, BD.2024/NO.22, Pemerintah Daerah Kab. Ogan Ilir
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ogan.
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan, tertib administrasi dan transparansi serta untuk menjamin keberlangsungan pelayanan perlu dilakukan perhitungan dan penetapan tarif pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ogan serta berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, perhitungan dan penetapan tarif dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan, tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan sehingga perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 37 Tahun 2003; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 122 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 71 Tahun 2016; Peraturan Daerah No 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah No 1 Tahun 2023.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ogan dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh PERUMDA yang wajib dibayar oleh Pelanggan. Diatur mengenai Ketentuan Umum; Dasar Kebijakan Penetapan Tarif; Penghitungan dan Proyeksi Biaya Usaha dan Biaya Dasar; Pendapatan dan Tarif; Mekanisme dan Prosedur Penetapan Tarif; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2024.
11 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 22 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengorganisasian Kearsipan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa pengorganisasian arsip merupakan kegiatan yang
berkaitan dengan pelestarian arsip sebagai bukti kehidupan
sejarah bangsa yang sesuai dengan nilai Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945; bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk
turut berpartisipasi dalam pelestarian arsip di daerah; bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum
kepada para pihak yang terkait dalam pengorganisasian
kearsipan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diperlukan
pengaturan pengorganisasian kearsipan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengorganisasian Kearsipan Daerah
di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Organisasi Kearsipan Daerah, Prosedur Pengelolaan Kearsipan Daerah, Sistem Informasi Kearsipan Daerah dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2024.
23 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 22 Tahun 2024
KRITERIA - PEMBERIAN - PENGHARGAAN - ATAS - KEBERHASILAN - DESA - DAN - KELURAHAN - SERTA - HONORARIUM - DALAM - INTENSIFIKASI - PAJAK - BUMI - DAN - BANGUNAN - PERDESAAN - DAN - PERKOTAAN - DI - KABUPATEN - CIAMIS
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22, BD 2024/22
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kriteria Pemberian Penghargaan Atas Keberhasilan Desa Dan Kelurahan Serta Honorarium Dalam Intensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Ciamis
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan apresiasi terhadap percepatan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, perlu diberikan penghargaan atas keberhasilan desa dan kelurahan dalam intensifikasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Ciamis, sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Ciamis No. 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Ciamis No. 15 Tahun 2022; Perda Kab. Ciamis No. 10 Tahun 2017;Perda Kab. Ciamis No. 6 Tahun 2022; Perda Kab. Ciamis No. 15 Tahun 2023; Perbup Ciamis No. 24 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur tentang Kriteria Pemberian Penghargaan Atas Keberhasilan Desa Dan Kelurahan Serta Honorarium Dalam Intensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Ciamis, yang meliputi: Ketentuan Umum; Kriteria Pemberian Penghargaan; Pengemlompokan Desa dan Kelurahan; Hanorarium Kolektor Desa dan Petugas Pemungut; Penetapan Penerimaan Penghargaan dan Hadiah; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2024.
8 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Nomor 22
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
Susunan organisasi Dinas sabagaimana dimaksud dalam pasal (2)
terdiri atas: a. sekretariat; b. bidang lalu lintas dan angkutan c. bidang prasarana; d. bidang pengembangan dan keselamatan; dan e. UPTD;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2024.
Mencabut Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 169 Tahun 2021
13
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Blora Nomor 22 Tahun 2024
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang Sah bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang Sah bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya
ABSTRAK:
bahwa peningkatan kesejahteraan bagi kepala desa dan
perangkat desa merupakan upaya untuk meningkatkan
produktivitas dan kinerja dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat; ahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kepala
desa dan perangkat desa, perlu diberikan tunjangan hari
raya sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan
motivasi dalam meningkatkan produktivitas kepala desa
dan perangkat desa; ahwa Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang
Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan
Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan
Perangkat Desa Lainnya, belum cukup mengatur
mengenai tunjangan hari raya sebagai salah satu bentuk
tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah yang dapat
diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa
sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, sehingga perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Besaran
Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lainnya
Yang Sah Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan
Perangkat Desa Lainnya;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 4, penyisipan Pasal 4A dan Pasal 4B, perubahan Pasal 8.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2024.
Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2022 diubah.
5 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Barat Nomor 22 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 6 Tahun 1991; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Lampung Barat No. 8 Tahun 2016; Perda Lampung Barat No. 1 Tahun 2023
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2024.
322 hlmn
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Utara Nomor 22 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 598
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Dana Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Konawe Utara
ABSTRAK:
a bahwa berdasarkan data BMKG Nomor
B/ME.02.04/ 152/KKNI/V /2024 Perihal Peringatan
Dini Cuaca di Kabupaten Konawe Utara Provinsi
Sulawesi Tenggara yang mengakibatkan terjadinya
banjir, tanah longsor dan angin puting beliung sehingga
menimbulkan kerugian material terhadap masyarakat;
b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan tanggap
darurat bencana banjir, tanah longsor dan angin puting
beliung diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus,
terpadu, dan sinergis di daerah;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan
kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat
dalam penyelenggaraan pengelolaan dana belanja tidak
terduga bagi keadaan darurat bencana, maka
diperlukan pengaturan tentang pengelolaan dana
belanja tidak terduga dalam rangka penanganan
tanggap darurat bencana banjir, tanah longsor dan
angin puting beliung di Kabupaten Konawe Utara;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang pengelolaan dana
belanja tidak terduga dalam rangka penanganan
tanggap darurat bencana banjir, tanah longsor dan
angin puting beliung di Kabupaten Konawe Utara.
1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4689);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik inodnesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Pengelolaan Belanja Tidak Terduga
BAB III Mekanisme Penggunaan Dana
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2024.
5 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22, BD Tahun 2024 No. 22
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
b. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kotawaringin Timur berjalan tertib, lancar dan akuntabel, perlu diatur mengenai tata cara pengelolaan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kotawaringin Timur;
c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07 /2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14.Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
1. Ketentuan Umum;
2. Tata Cara Pemungutan;
3. Penghapusan Piutang Pajak;
4. Pemeriksaan;
5. Ketentuan Lain-Lain; dan
6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2024.
84 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
