PERBUP Kab. Bantul No. 72 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 65, BD.2023/NO.65
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya penyesuaian belanja gaji dan tunjangan
beberapa Perangkat Daerah, penggunaan dana Belanja Tak
Terduga, penyesuaian BOSNAS, dan surat pengajuan
permohonan revisi anggaran dari beberapa Perangkat Daerah
serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 164 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bantul tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2023; Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 63 Tahun 2023;
Materi Pokok: mengubah besaran nilai APBD
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2023.
Jumlah Halaman: 3 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 65 Tahun 2023
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA BESARAN DANA OPERASIONAL DAN BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 202
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 65, BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 65
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
DAN PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN
TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH SERTA BESARAN DANA OPERASIONAL DAN BELANJA RUMAH TANGGA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG
TAHUN ANGGARAN 2024
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Kelentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
pertanggungjawaban Dana Operasional, Perlu menetapkan
Peraturan Bupati
1entang Pcngelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah dan Penetapan Besaran T'unjangan Komunasi
lntensif dan Tunjangan Reses Pi.mpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Serta Dana Operasional dan Belanja
rumah tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2024;
I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822};
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tcntang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 4 7, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 42861,
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tdah
diubah bcbempa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjad.i Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administre.tif Pimpinan dan Anggota Dewan
Pcrwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) scbagrumana telah
diubah dengan Peraturan Pcmerintah Nomor I Tahun 2023
tentang Perubahan Alas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan lA:mbaran Negara Republik Indonesia Nomor
6847);
6. Peraturan Pemcrintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Ka bu paten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020
tcntang Pembentukan dan Susunan Pcrangkat Oaemh
(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor
6);
8. Peraturan Oacrah Kabupatcn Pinrang Nomor 5 tahun 2021
tentang Penge!olaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang
(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 5).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2023
Tentang Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah
Kabupatcn Pinrang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2025 Nomor 5);
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
BAB III : BESARAN TUNJANGAN
BAB IV : PEMBAYARAN
BAB V : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
6
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cirebon Nomor 65 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2023.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 65 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung pengelolaan arsip
dinamis yang efektif dan efisien pencipta arsip
membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip,
jadwal terensi arsip, perlu mengatur klasifikasi
arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi
keamanan dan akses arsip dinamis;
bahwa pengaturan mengenai Pedoman Klasifikasi
Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah, Jadwal
Retensi Arsip Pemerintah Daerah, dan Sistem
Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di
Lingkungan Pemerintah Daerah perlu disesuaikan
dengan perkembangan peraturan perundangundangan
mengenai kearsipan guna mendukung
implementasi sistem informasi kearsipan dinamis
terintegrasi;
bahwa untuk memberikan arah, landasan dan
kepastian hukum kepada semua pihak yang
terlibat dalam pengelolaan arsip dinamis, maka
diperlukan pengaturan tentang Pedoman
Pengelolaan Arsip Dinamis;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis yang meliputi Kode Klasifikasi Arsip, JRA dan sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip dinamis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023.
Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pedoman Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah dicabut.
657 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 65 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 65, BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023 NOMOR 65
Peraturan Bupati (Perbup) tentang TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : JENIS, SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS
BAB III : PEMBUATAN NASKAH DINAS
BAB IV : PENGAMANAN NASKAH DINAS
BAB V : PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS
BAB VI : PENGENDALIAN NASKAH DINAS
BAB VII : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 19 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
77
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 65 Tahun 2023
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINJAI NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 65, BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023 NOMOR 65
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SINJAI NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan regulasi tentang
Petunjuk Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan berdasarkan
ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
maka Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 ten tang
Petunjuk Pelaksanaan Sarana
dan Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, perlu
dilakukan perubahan dan penyesuaian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 31 Tahun
2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat ll di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang N·
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6202);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
63);
10. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Oaerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Oaerah (Serita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Oaerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Oaerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Oaerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Oaerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Oaerah
(Lembaran Oaerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
13. Peraturan Oaerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Oaerah
Tahun 2018-2023 (Lembaran Oaerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Oaerah
Kabupaten Sinjai Nomor 129); sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun
2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Oaerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Oaerah Kabupaten
Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Oaerah
Kabupaten Sinai Nomor 167);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2020
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Oaerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Oaerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Oaerah Kabupaten
Sinjai Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Oaerah
Kabupaten Sinjai Nomor 183);
16. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 31 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Belita Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 31);
17. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 14 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2023 (Belita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor
14);
18. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 38 Tahun 2022
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2023 (Belita
Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 38);
PASAL I : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 31 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan (Belita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 31)
PASAL 1 : Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan
BAB VIIIA : KEADAAN KAHAR
PASAL 21A : Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, penyedia barang/jasa memberitahukan
tentang terjadinya keadaan kahar kepada PPK secara tertulis paling Jambat 14
hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak
instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,
PASAL 21B : Jika ada ha! yang merugikan dalam pengadaan/ jasa yang disebabkan oleh
perbuatan atau kelalaian para pihak penyedia barang/ jasa, maka tidak termasuk
kategori keadaan kahar.
PASAL II : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2023.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 65 Tahun 2023
PETUNJUK - TEKNIS - PELAKSANAAN - BANTUAN - LANGSUNG - TUNAI - YANG - BERSUMBER - DARI - DANA - BAGI - HASIL - CUKAI - HASIL - TEMBAKAU - TAHUN - ANGGARAN - 2023
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 65, BD 2023/65
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memulihkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan bagi buruh petani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok, pemerintah telah mengalokasikan bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07.2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau digunakan untuk mendanai program pembinaan lingkungan sosial; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a dan ayat (5) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07.2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, program pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi pemberian bantuan langsung tunai; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07.2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditetapkan dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6397; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otomatis Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 518); Peraturan Mentri Sosial Nomor 3 Tahun 2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10); Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, besaran, kriteria penerima, pendataan dan penyaluran blt dbhcht, pelaporan, pengawasan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2023.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pelayanan Terpadu Sahabat Peternakan dan
Kesehatan Hewan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian
Nomor 559/KPTS/PK.300/M/7/2022 tentang
Penandaan dan Pendataan Hewan Dalam Rangka
Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (Foot And
Mouth Disease) dan Surat Edaran Direktorat Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor
10712/SE/PK.300/F/10/2022 tentang Percepatan
Kegiatan Penandaan dan Pendataan Ternak, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022
tentang Pelayanan Terpadu Sahabat Peternakan dan
Kesehatan Hewan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pertanian Nomor
64/Permentan/OT.140/9/2007; Peraturan Menteri Pertanian Nomor
02/Permentan/OT.140/1/2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 52 Tahun
2017; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 14 Tahun
2022; Keputusan Menteri Pertanian Nomor
559/KPTS/PK.300/M/7/2022.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Terpadu Sahabat Peternakan Dan Kesehatan Hewan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2023.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 64 Tahun 2023
PERBUP Kab. Pekalongan No. 74 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023
Mengubah
PERBUP Kab. Pekalongan No. 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Pekalongan No. 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Pekalongan No. 72 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Pekalongan No. 53 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan harga yang berlaku guna tertib administrasi dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023 perlu dilakukan penyesuaian dan diubah untuk keempat kalinya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran
2023;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan lampiran pada Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2023.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rote Ndao Nomor 64 Tahun 2023
Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 49 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 064
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 49 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Tata Cara Pembagian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rote Ndao;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 49 Tahun 2023 tentang
Tata Cara Pembagian Penyaluran dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 73 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2022; Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 49 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 63 Tahun 2023.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 49 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2023.
Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 49 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 diubah
5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
