Peraturan Bupati Subang Nomor 79 Tahun 2023 tentangTambahan Penghasilan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang (Ketentuan Pasal 1 angka 14 dan angka 29, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3)
Peraturan Bupati Subang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Pegawai dan Terintegrasi
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kehadiran Pegawai Dan Kinerja Yang Bersinergi Dan Terintegrasi
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kehadiran Pegawai dan Kinerja yang Bersinergi dan Terintegrasi diperlukan adanya petunjuk teknis penggunaan Sistem Informasi Kehadiran Pegawai dan Kinerja yang Bersinergi dan Terintegrasi,
b. bahwa sistem informasi kinerja pegawai telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Pegawai dan Terintegrasi, perlu disesuaikan dan diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kehadiran Pegawai dan Kinerja yang Bersinergi dan Terintegrasi
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 113/PMK.05/2012 Tahun 2012; Peraturan Bupati Subang No. 79 Tahun 2023;
Dalam Perbup ini diatur tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kehadiran Pegawai dan Kinerja yang Bersinergi dan Terintegrasi. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. aplikasi Singabret;
b. pengelolaan Singabret;
c. presensi, laporan aktivitas kerja, dan validasi;
d. verifikasi;
e. gangguan sistem; dan
f. pengaduan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2025.
1. Peraturan Bupati Subang Nomor 79 Tahun 2023 tentangTambahan Penghasilan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang (Ketentuan Pasal 1 angka 14 dan angka 29, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3)
2. Peraturan Bupati Subang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Pegawai dan Terintegrasi
15 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2025
Administrasi dan Tata Usaha NegaraStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Brebes No. 129 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang
dijamin dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya; bahwa penataan organisasi dan tata kerja berorientasi pada
terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan
bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan
pelayanan publik kepada masyarakat; bahwa Pemerintah Daerah perlu dasar hukum dalam pengaturan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Daerah dalam bentuk
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Brebes tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Susunan Organisasi, UPTD Laboratorium Kesehatan, UPTD KP2K, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepegawaian, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2025.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 129 Tahun 2017 dicabut.
9 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa pemberian tambahan penghasilan bagi ASN
merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada
Aparatur Sipil Negara yang dapat meningkatkan
kesejahteraan dan taraf hidup ASN secara umum; bahwa pemberian tambahan penghasilan bagi ASN
dilaksanakan dengan berpedoman dan kriteria serta
indikator penilaian yang terukur dan dilaksanakan untuk
meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan pelayanan
terhadap masyarakat di Kabupaten Rembang; bahwa sehubungan dengan belum adanya persetujuan
Menteri Dalam Negeri atas kenaikan jumlah Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana
diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 96 Tahun
2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati
Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, perlu
melakukan penundaan pelaksanaan Peraturan Bupati
tersebut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam atas
Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ayat (6) Pasal 20, penyisipan Pasal 24B.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2025.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 diubah.
5 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2025
kebijakan - strategi aerah - sistem penyediaan air minum
2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, BD.2025/No.3
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2029
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air minum
bagi masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas,
kontinuitas, dan keterjangkauan, perlu adanya sistem
penyediaan air minum yang baik; bahwa penyelenggaraan sistem penyediaan air minum
untuk pelayanan air minum bagi masyarakat yang
memenuhi syarat kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan
keterjangkauan melalui kegiatan pembangunan, perluasan,
dan/atau peningkatan sistem fisik dan non fisik secara
terpadu, perlu adanya kebijakan dan strategi daerah
penyelenggaraan sistem penyediaan air minum; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf i Undang-
Undang Nomor I7 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air,
Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan dan
strategi Daerah dalam penyelenggaraan sistem penyediaan
air minum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah
Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun
2024-2029;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman bagi Pemerintah Daerah, Penyelenggara, dan pemangku kepentingan terkait dalam melaksanakan penyelenggaraan SPAM yang berkualitas di Daerah.
KSP SPAM disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. bab I Pendahuluan;
b. bab II Kondisi dan Permasalahan Penyelenggaraan
SPAM;
c. bab III Visi dan Misi Penyelenggaraan SPAM;
d. bab IV Sasaran Pembangunan SPAM;
e. bab V Arah Kebijakan dan Strategi;
f. bab VI Rencana Tindak;
g. bab VII Kerangka Pendanaan;
h. bab VIII Kerangka Kelembagaan;
i. bab IX Kerangka Regulasi; dan
j. bab X Penutup.
KSP SPAM dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2025.
77 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2025
tunjangan transportasi - anggota dewan perwakilan rakyat daerah
2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, BD.2025/No.3
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilam Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
diperlukan peningkatan kesejahteraan, termasuk
penyediaan tunjangan transportasi yang memadai dan
telah disesuaikan dengan perkembangan tarif
transportasi, sejalan dengan kenaikan harga bahan
bakar minyak dan inflasi di Daerah; bahwa berdasarkan perhitungan kembali melalui
appraisal besaran Tunjangan Transportasi bagi
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Daerah,
maka perlu penyesuaian-Tbesaran Tunjangan
Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah di Daerah; bahwa Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang sudah
tidak sesuai lagi dengan kebutuhan berdasarkan
perhitungan appraisal dan perkembangan tarif
transportasi yang ada, sehingga perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabu paten Pemalang;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2017; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 8 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ayat (2) Pasal 2, perubahan ayat (1) Pasal 3.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2025.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 8 Tahun 2023 diubah.
3 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 ayat (8)
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah; bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri
Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan
Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor
03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024,
Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu menetapkan
peraturan kepala daerah mengenai pembebasan retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung dalam mendukung
percepatan pelaksanaan program tiga juta rumah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Rembang tentang Pembebasan Retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun
2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pembebasan Retribusi TBG bagi MBR, Kriteria MBR, Prosedur Pengajuan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2025.
7 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame di Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame di Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame, Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Reklame, Jangka Waktu dan Wilayah Pemungutan, Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Reklame, Tata Cara Penetapan Pajak Reklame, Jatuh Tempo dan Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pajak Reklame, Tata Cara Penerbitan STPD, Tata Cara Penagihan, Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan, Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif, Tata Cara Keberatan dan Banding, Insemtif Fiskal bagi Pelaku Usaha, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Kedaluwarsa Penagihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2025.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 162 Tahun 2019 dicabut.
45 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa
dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan
Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 96 ayat (1),
ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa
dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan
Tahun Anggaran 2025;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024; Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022; Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pengelolaan Alokasi Dana Desa; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2025.
Jumlah Halaman: 9 hlm. Lampiran: 9 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Belanja Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
ABSTRAK:
bahwa penjaminan kesehatan kepada masyarakat perlu
dilakukan dalam rangka melaksanakan upaya pelayanan
kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
di Kabupaten Wonogiri; bahwa Jaminan Kesehatan Nasional belum dapat
menjangkau keseluruhan warga masyarakat dengan
kriteria tertentu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Belanja Pelayanan
Kesehatan di Luar Cakupan Layanan Badan
Penyelenggaran Jaminan Sosial;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Sasaran, Biaya, Prosedur Pelaksanaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2025.
9 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis
Jabatan dan Analisis Beban Kerja, setiap instansi
pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis
jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja berdasarkan Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta untuk
melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil, perlu ada pengaturan mengenai pedoman Analisis
Jabatan dan Analisis Beban Kerja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan
Dan Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Pemerintah
Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Tim pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2025.
31 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
